- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
[jangan lupa diri!] Jokowi itu Gubernur, Bukan Raja Jakarta
TS
adikumalang
[jangan lupa diri!] Jokowi itu Gubernur, Bukan Raja Jakarta
DPRD: Jokowi Gubernur, Bukan Raja Jakarta
Arief Setyadi - Okezone
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Foto: Dede/Okezone)
JAKARTA - Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Rudi Akbar Lubis, mempertanyakan dasar hukum yang menjadi landasan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menggulirkan program lelang jabatan.
Menurut dia, hingga saat ini Pemprov DKI belum membuat aturan yang jelas untuk dijadikan payung hukum promosi dan seleksi jabatan yang diperuntukan untuk level lurah dan camat ini.
"Saya mempertanyakan dasar hukumnya apa, proses perekrutan ini, karena jabatan PNS itu sudah ada persyaratannya dalam Undang-undang," kata Rudi kepada Okezone, Jumat (5/4/2013).
Seharusnya, kata dia, Jokowi bisa membuat Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Gubernur (Pergub), mengingat program ini baru pertama kali dilaksanakan. Sekaligus juga perlu adanya kajian akademis.
Dia juga mengingatkan kepada mantan Wali Kota Solo itu, untuk tidak hanya mencari kebijakan populis, namun tidak ada payung hukum yang menaunginya.
"Kalau seperti ini kan jadi kusut. Saya pribadi sebagai anggota DPRD mengimbau Gubernur DKI idenya bagus pro rakyat tapi tolong diingat, Jokowi ini Gubernur bukan Raja Jakarta yang bisa berlaku otoriter, saya kawatir sikap yang populis jadi bomerang," terang politikus partai Golkar itu.
Bila program lelang jabatan ini tetap dilaksanakan, Rudi khawatir Jokowi dianggap melanggar hukum administrasi negara. Pasalnya, hingga kini kata dia belum ada pembicaraan mengenai peraturan tersebut. "Indikasinya ada mengarah kesitu (pelanggaran hukum)," tegas dia.
Seperti diketahui, Jokowi sudah akan memulai pendaftaran lelang jabatan pada 8-22 April 2013 mendatang untuk jabatan Camat dan Lurah. Bahkan, semua Camat dan Lurah juga diwajibkan untuk mengikuti program lelang jabatan tersebut.
http://jakarta.okezone.com/read/2013...n-raja-jakarta
---
jangankan raja pak, bahkan di dunia kaskus pun sampai rela menganggap sang gubernur sebagai dewa yang selalu benar, pokoknya tidak pernah berbuat salah
Arief Setyadi - Okezone
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Foto: Dede/Okezone)
JAKARTA - Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Rudi Akbar Lubis, mempertanyakan dasar hukum yang menjadi landasan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menggulirkan program lelang jabatan.
Menurut dia, hingga saat ini Pemprov DKI belum membuat aturan yang jelas untuk dijadikan payung hukum promosi dan seleksi jabatan yang diperuntukan untuk level lurah dan camat ini.
"Saya mempertanyakan dasar hukumnya apa, proses perekrutan ini, karena jabatan PNS itu sudah ada persyaratannya dalam Undang-undang," kata Rudi kepada Okezone, Jumat (5/4/2013).
Seharusnya, kata dia, Jokowi bisa membuat Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Gubernur (Pergub), mengingat program ini baru pertama kali dilaksanakan. Sekaligus juga perlu adanya kajian akademis.
Dia juga mengingatkan kepada mantan Wali Kota Solo itu, untuk tidak hanya mencari kebijakan populis, namun tidak ada payung hukum yang menaunginya.
"Kalau seperti ini kan jadi kusut. Saya pribadi sebagai anggota DPRD mengimbau Gubernur DKI idenya bagus pro rakyat tapi tolong diingat, Jokowi ini Gubernur bukan Raja Jakarta yang bisa berlaku otoriter, saya kawatir sikap yang populis jadi bomerang," terang politikus partai Golkar itu.
Bila program lelang jabatan ini tetap dilaksanakan, Rudi khawatir Jokowi dianggap melanggar hukum administrasi negara. Pasalnya, hingga kini kata dia belum ada pembicaraan mengenai peraturan tersebut. "Indikasinya ada mengarah kesitu (pelanggaran hukum)," tegas dia.
Seperti diketahui, Jokowi sudah akan memulai pendaftaran lelang jabatan pada 8-22 April 2013 mendatang untuk jabatan Camat dan Lurah. Bahkan, semua Camat dan Lurah juga diwajibkan untuk mengikuti program lelang jabatan tersebut.
http://jakarta.okezone.com/read/2013...n-raja-jakarta
---
jangankan raja pak, bahkan di dunia kaskus pun sampai rela menganggap sang gubernur sebagai dewa yang selalu benar, pokoknya tidak pernah berbuat salah
Polling
Poll ini sudah ditutup. - 92 suara
siapakah Jokowi?
gubernur yang harus tahu diri!
43%raja Jakarta yang harus dituruti maunya
10%dewa yang tidak pernah salah...
47%0
6.8K
120
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Urutan
Terbaru
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Komunitas Pilihan