Jakarta- Puluhan ormas yang tergabung dalam Koalisi Akbar Masyarakat Sipil Indonesia kompak menolak RUU Ormas. Salah satu alasannya karena RUU tersebut diskriminatif dan bermuatan politis.

"RUU Ormas menjadikan peran parpol sebagai panglima," ujar Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, di Gedung Dewan Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Kamis (4/4/2013).

Din mengatakan, RUU Ormas tersebut hanya diberlakukan bagi ormas yang tidak merupakan underbow politik. Menurut dia, hal itu akan memperkuat diskriminasi.

"Ini menimbulkan oligarki politik kekuasaan oleh parpol," ucap Din.

Selain itu, menurut dia RUU Ormas juga menjadi alat represi dan rezim otoriter. Sebab memberikan otoritas yang terlalu kuat kepada pemerintah.

"Dengan peraturan demikian menjadikan kebebasan berserikat terpasung oleh persepsi pemerintah yang sepihak," ucapnya.

Ormas yang tergabung dalam koalisi tersebut antara lain Muhammadiyah yang dihadiri langsung oleh Ketua Umum Din Syamsuddin, PGI diwakili Jeirry Sumampow, KWI oleh Guido Suprapto, Setara Institute oleh Romo Benny Susetyo. Sementara Nahdlatul Ulama juga tergabung dalam koalisi tersebut namun tidak ikut hadir dalam Konferensi Pers.

"NU tadi sudah datang, tetapi karena ada acara lain, harus pulang lebih dahulu," ujar Din.


(kff/gah)