JAKARTA - Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) menilai, maraknya aksi kekerasan di tanah air merupakan bentuk hukum rimba dari masyarakat. Menurutnya, hal itu terjadi karena rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelaksana hukum.

"Sehingga yang terjadi adalah hukum rimba. Di mana-mana terjadi saling serang. Itu yang terjadi," ujar JK, hari ini.
join_facebookjoin_twitter

Menurutnya, rangkaian sejumlah aksi kekerasan yang terjadi bukan berasal dari proses singkat. Melainkan sebagai proses yang panjang. "Ini bukan tiba-tiba. Tetapi ada proses panjang yang menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pelaksana hukum, rendah," tambahnya.

Ia menambahkan, akumulasi ini juga terkait dengan lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Jadi, bukan karena faktor semakin lemahnya nilai agama di masyarakat. "Tentu saja sumbernya banyak," katanya.

Meski pun begitu, JK tak banyak berkomentar terkait kasus penyerangan Lapas Cebongan, Sleman, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu. Ia hanya meminta agar seluruh pihak menunggu hasil evaluasi pemerintah. Karena, mengambil keputusan tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi malah membuat situasi menjadi sulit.

"Kita tunggu saja hasilnya. Kita tidak bisa berandai-andai tanpa mengetahui itu," terang Ketua Umum PMI tersebut. Yang terpenting, siapa pun pelakunya, harus ditindak tegas.

Sebelumnya, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai penembakan empat orang tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Sleman, Yogyakarta, telah meruntuhkan wibawa negara. "Ini sungguh meyakinkan kita bahwa wibawa negara dan pemerintah itu sudah runtuh," kata Din Syamsuddin kemarin.

Dia mengatakan presiden tidak bisa hanya memberikan pernyataan-pernyataan. "Tidak boleh oleh presiden hanya dijawab negara tidak boleh kalah, yang selalu diulang-ulang, karena kalau itu diulang-ulang sesungguhnya negara sudah kalah. Masalah mendasar pada era reformasi sekarang ini law inforcement yang lemah."

Din menilai jika peristiwa serupa terus-menerus berlanjut maka Indonesia sudah masuk kepada gejala nyata negara gagal. Dia menyebut kasus Lapas Cebongan itu bentuk terorisme yang langsung ditujukan kepada negara karena lapas adalah salah satu lambang negara.

Dia ingin polisi menurunkan Densus 88. "Densus jangan hanya berani pada masyarakat, apalagi masyarakat Islam. Mengapa kalau terjadi perampokan yang dituduh dilakukan teroris, tahu-tahu dua hari kemudian ditangkap, sedangkan peristiwa ini (Lapas Cebongan) ini sudah berhari-hari," ujarnya.

Source : [URL="http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=284214:hukum-rimba-dimana-mana-saling-serang&catid=59iminal-a-hukum&Itemid=91"]POLISI AKIBATKAN MARAKNYA HUKUM RIMBA[/URL]

Tidak ada asap kalau tidak ada api, aparat penegak hukum (polisi) penyebab hukum kehilangan harga di mata rakyat. hukum bisa dibeli dengan berbagai macam jenis uang logam

saatnya rakyat bergerak, hukum rakyat adalah hukum tuhan. rakyat adalah pemilik hukum. polisi tidak bisa memberikan hukum yang adil, saatnya rakyat mengadili polisi

rakyat adalah kunci revolusi, kebarkan semangat, tanamkan keberanian, korbankan setetes darahmu untuk republik yang sudah mau hancur ini. adili polisi langsung di lapangan, musnahkan sarang2nya, saatnya rakyat membayar lunas beserta bunga2 nya polisi, ingat hukum rakyat adalah hukum tuhan

sumatera, papua, kalimantan, sulawesi, rakyat sudah bergerak, saatnya rakyat pulau jawa bergerak. bumi hanguskan gerombolan polisi beserta sarang sarangnya!!!

MUSNAHKAN POLISI & SARANGNYA DARI BUMI INDONESIA

Saatnya rakyat bergerak, saatnya revolusi terhadap polisi
hukum & polisi tidak bisa lagi dipercaya
saatnya eksekusi polisi langsung di lapangan
rakyat punya uang logam untuk membeli polisi
jika ada polisi melanggar hukum, tidak perlu susah payah membawa ke jalur hukum
itu pekerjaan sia2 dan hanya kan diselesaikan melalui kompromi dan uang
saatnya hukum rakyat diberlakukan
kalau ada polisi melanggar hukum
rakyat sah untuk langsung mengeksekusi di tempat atau di kantor polisi sekalipun
jika gerombolan polisi menghalangi, berarti mereka menghalangi hukum rakyat
sah juga untuk segera dimusnahkan beserta sarangnya dari bumi indonesia
musnahkan polisi dari bumi indonesia
hukum rakyat adalah hukum tuhan
rekrut polisi baru dan revolusi hukum dan keparat penegaknya