ts hanya ingn berbagi info bukan menanggapi komentar

sumber : m.detik..com/news/read/2013/04/01/083711/2207820/103/ihoaxi-krlj-ekonomi-non-ac-dihapus

agus Pambagio

Hoax KRLJ Ekonomi Non AC
Dihapus
Agus Pambagio - detikNews

Jakarta - Sampai hari ini Kereta Rel Listrik
Jabodetabek (KRLJ) atau kereta komuter
Jabodetabek masih menjadi angkutan umum
andalan dari sekitar 400 ribu warga Jabodetabek setiap hari untuk beraktivitas,
seperti bekerja, berdagang, bersekolah dan
beraktivitas lainnya di Jakarta dan kembali
lagi ke rumah masing-masing diJabodetabek.

Semakin parah dan tak kunjung teratasinya
kemacetan di wilayah DKI Jakarta, membuat
angkutan kereta komuter menjadi andalan
satu-satunya bagi masyarakat Jabodetak.
Sayangnya Pemerintah Pusat dalam hal ini
Direktorat Jenderal Perkereretaapian (DJKA),
Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta, Pemerintah Kabupaten Bogor,
Bekasi, Tangerang serta Pemerintah Kota
Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi) masih
kurang peduli. Akibatnya PT KAI dan anak Perusahaan Kereta Commuter Jakarta (KCJ) harus berjibaku sendiri memperbaiki layanan
kereta Komuter Jabodetabek.
Tidak saja dalam mengandapi publik yang semakin kritis tetapi juga dalam membiayai
pembenahan sarana dan prasarana KRLJ,
seperti perawatan dan perbaikan signal,
sistem ticketing, wesel, rel, rolling stocks
(kereta), stasiun dan sebagainya. Program perbaikan sarana dan prasarana KRLJ demi peningkatan keselamatan dan kenyamanan konsumen sering tidak dipahami oleh publik di wilayah beroperasinya KRLJ. Isu yang sering diangkat untuk menghalangi perbaikan yang dilakukan oleh PT KAI/KCJ berkisar seputar tarif dan pelayanan yang dikaitkan dengan daya beli atau kemiskinan, termasuk masalah rencana penghapusan KRLJ Ekonomi non AC pada 1 April 2013 yang
tidak pernah ada. Sayangnya media juga tak
kunjung paham sehingga membuat program
perbaikan sering terhambat. Untuk itu tanpa ada maksud dan pretensi apapun, termasuk membela PT KAI/KCJ, penulis yang selama ini mengamati persoalan KRLJ Ekonomi baik di tingkat regulasi maupun operasi di lapangan, ingin memberikan sumbang saran terkait
persoalan yang sebenarnya terjadi dan bagaimana seharusnya kita semua bersikap
supaya layanan KRLJ meningkat. Lalu apa betul KRLJ Ekonomi mau dihapus?

Persoalan KRLJ Ekonomi
Saat ini ada 48 rangkaian KRLJ termasuk 9
rangkaian KRL Ekonomi non AC yang dioperasikan oleh PT KAI/KCJ. KRLJ Ekonomi
non AC ini sudah banyak yang sangat tua
(beroperasi mulai 1974) dan tidak laik jalan
lagi. Saat ini ada 1 rangkaian lintas Bekasi
dan 1 rangkaian lintas Serpong yang harus
segera dipensiunkan karena kondisinya
sudah tidak laik jalan dan membahayakan
keselamatan manusia. Jadi tidak benar PT
KAI/KCJ akan menghapuskan segera per 1
April 2013 seluruh KRLJ Ekonomi non AC
seperti yang di protes oleh publik minggu lalu.

Sebagai gambaran, dalam tahun 2012 telah
terjadi 1.226 kali KRLJ Ekonomi non AC mogok dan sekali mogok akan menggangu 4
perjalanan kereta api lain. Jadi bisa dibayangkan berapa kerugian publik dan PT
KAI/KCJ ? Sangat besar karena keterlambatan yang diakibatkan oleh tidak laik jalannya KRLJ Ekonomi non AC. Biaya perawatan KRLJ Ekonomi non AC besarnya 3 x dari KRLJ AC. Biaya ini mahal karena suku cadang untuk KRLJ Ekonomi non AC sudah tidak ada di pasaran manapun (harus dipesan khusus). Mau kanibal sudah habis dan mau beli baru juga sudah tidak ada yang membuat, kecuali beli KRL AC tetapi dilepas ACnya. Untuk melepas AC juga butuh biaya mahal.
Langkah Penanganan dari Sisi Operator
dan Regulator Dari sisi operator, PT KAI/KCJ dipastikan dengan senang hati akan mengoperasikan terus KRLJ Ekonomi non AC dengan tarif maksimum Rp. 2.000/orang, jika
Pemerintah melalui APBN memberikan subsidi sebesar Rp. 7.000/orang karena
tarif keekonomiannya saat ini Rp. 9.000/orang. Langkah sesuai perintah Pasal 153
ayat (1), UU No. 23 tahun 2007 tentang
Perkeretaapian. Namun dalam pelaksanaannya tidk dipenuhi oleh DJKA.
Jika subsidi termasuk dana perawatan
sarana dan prasarana (IMO) tidak dipenuhi,
menurut saya wajar jika PT KAI/KCJ dengan
segala resiko yag harus dihadapi memberhentikan operasi KRLJ Ekonomi non
AC secara bertahap secepatnya. Apalagi
dengan munculnya Perpres No. 83 tahun
2011 tentang Penugasan Kepada PT Kereta
Api Indonesia (Persero) Untuk Menyelenggarakan Prasarana dan Sarana
Kereta Api Bandar Udara Soekarno-Hatta
dan Jalur Lingkar Jakarta-Bogor-Depok-
Tangerang-Bekasi, langkah PT KAI/KCJ sudah
benar. Permintaan DJKA dan Menko Perekonomian untuk menunda penghapusan KRLJ Ekonomi non AC, menurut saya asal bunyi (asbun) dan melanggar UU 23 tahun 2007. Apa yang harus ditunda karena memang tidak ada yang akan menghapuskan KRLJ Ekonomi non AC per 1 April 2013. Hanya yang sudah tidak laik jalan akan di pensiun dan setiap rangkaian KRLJ Ekonomi non AC yang diopensiun akan digantikan dengan 2 rangkaian KRL AC. Sepertinya ada yang berusaha memancing di air keruh untuk
maksud-maksud buruk dengan membuat
hoax penghapusan KRLJ Ekonomi non AC per 1 April 2013.
Bukan tugas operator KRLJ untuk membuat
rakyat makmur dan mampu naik KRLJ AC
dengan membayar Rp. 9.000/orang. Itu
tugas Pemerintah memakmurkan rakyat.
Jangan supaya terkesan Pemerintah
berpihak pada rakyat miskin/kecil, lalu ikut
menghalangi upaya memperbaiki layanan
publik yang dilakukan oleh PT KAI/ KCJ.
Pencitraan Pemerintah sudah basi, rakyat
perlu aksi nyata. Kalau sampai terjadi
kecelakaan dengan banyak korban karena
KRLJ Ekonomi non AC sudah usang, apakah
Pemerintah dan DPR mau bertanggungjawab? Dijamin tidak. Jika sampai ada kecelakaan KRLJ Ekonomi non
AC, dijamin semua pihak akan menghujat
operator. Gampang bukan?

Sebagai penutup, saya tujukan kepada
Presiden SBY yang tetap bersikeras
menggelontorkan hampir 30% APBN untuk
subsidi BBM dan listrik yang tidak tepat
sasaran kecuali sasaran politik. Suatu kebodohan besar subsidi yang tidak tepat
sasaran diteruskan, sementara subsidi untuk rakyat kecil, seperti subsidi untuk penumpang KRLJ Ekonomi non AC ini tidak
dipenuhi.