Kebijakan yang tidak jelas dan ambivalen justru menimbulkan ketidakpastian



Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat, Achmad Riyaldi, meminta pemerintah segera mengusulkan opsi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Hal ini bertujuan mengurangi beban subsidi sehingga bisa dialokasikan ke sektor pembangunan yang lain, seperti infrastruktur minyak dan gas.

"Kenaikannya saya melihat paling tidak setengah dari subsidi saat ini yang sekitar Rp 2.500 per liter. Tapi masalahnya pemerintah berani tidak?" kata Riyaldi seusai diskusi infrastruktur gas di gedung DPR, Jakarta, Rabu, 27 Maret 2013.

Menurut dia, pemerintah harus bersikap tegas mengambil suatu kebijakan. Dengan kebijakan yang tidak jelas dan ambivalen justru menimbulkan ketidakpastian. Riyaldi juga menilai rencana pembatasan BBM bersubsidi untuk kendaraan tertentu dan mobil pribadi tidak akan efektif. Pembatasan dengan mengacu pada jenis kendaraan akan sulit, baik dari segi implementasi maupun pengawasannya.

"Jadi yang paling ideal adalah menaikkan harga, hanya perlu keberanian pemerintah. Tahun depan Pemilu, ini akan menjadi dilema antara menjaga citra dan kondisi riil yang ada," katanya.

Selain menaikkan harga, Riyaldi juga mengusulkan percepatan konversi BBM ke gas. Usulan konversi BBM ke gas ini sudah merebak sejak 2010. Namun pemerintah masih dinilai tidak serius menjalankannya. Bahkan, katanya, hingga DPR setuju pengalokasian gas untuk kebutuhan domestik, pemerintah masih juga jalan di tempat.

Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Qoyum Tjandranegara, mengatakan, pemerintah belum membuat formulasi pengendalian BBM bersubsidi secara jelas. Bila sudah menetapkan aturan pengendalian BBM bersubsidi, seharusnya pemerintah memberikan banyak opsi pilihan kepada masyarakat.

Ia menilai, opsi yang paling mungkin dilakukan adalah menaikkan harga BBM bersubsidi. Menurut dia, kenaikan harga dengan rentang Rp 1.000-2.000 per liter masih dalam batas wajar. "Kalau mau BBM subsidi dibatasi, jangan hanya memperbanyak Pertamax karena harganya masih mahal. Perlu ada opsi lain," katanya.

Ia juga mengusulkan pemerintah menugaskan operator pelaksana untuk menciptakan jenis BBM dengan kualitas di antara Premium dan Pertamax. Qoyum mengusulkan ada BBM dengan oktan 90-92 yang harganya lebih mahal dari Premium, namun lebih murah dibanding Pertamax.

"Sehingga, kalaupun ada juga wacana penjatahan volume untuk mobil pribadi, masyarakat bisa diberikan jalan keluar dengan opsi BBM tersebut," ujarnya.


SUMBER