[EMAIL]http://sr28jambinews.com/?ke=baca&id=233&title=Banjir,-Bulog-Jambi-Siaga-Posko-Pangan.html[/EMAIL]


Dalam rangka tanggap darurat banjir di Provinsi Jambi, Badan Usaha Logistik (Bulog) Jambi mengaku dalam tiga hari terakhir ini telah menyiapkan posko siaga pangan selama 24 jam penuh. Lalu, Bulog Jambi juga menyatakan, bahwa ia telah menyalurkan beras bantuan bencana di Provinsi Jambi sebanyak 299 ton. Pada dasarnya, jatah 100 ton berlaku untuk tiap kecamatan. Jatah tersebut sudah sesuai target.

Oleh karena melewati batas waktu prakiraan banjir, yakni air sungai bukannya malah surut, maka diperkirakan Bulog pun akan terus memerlukan stok pangan untuk tanggap darurat ini, terutama bagi Kabutaten Batang Hari.

Pada Selasa (19/2) siang, Kabulog Jambi Ma'rup menuturkan kepada SR28, “kita sekarang telah buka pintu pelayanan, posko selama 24 jam. Untuk layanan kita [ini], arus birokrasi kita pangkas, karena kondisi sekarang sedang darurat. Kita fulltime, tidak ada libur, hari Sabtu Minggu tetap masuk kerja dalam rangka pelayanan cadangan beras pemerintah."

Lebih lanjut Ma'rup mengatakan, “perlu saya sampaikan kondisi saat ini, dari 11 kabupaten kota, kita sudah menyalurkan cadangan beras pemerintah kurang lebih 299 ton. Baru-baru ini kita keluarkan lagi dari Kota Jambi 30 ton, [untuk] Batanghari [pada] hari [Selasa tanggal 19] ini [adalah sebanyak] 15 ton.”

Selain itu, Ma'ruf juga menyatakan, kemungkinan alokasi bantuan bencana juga akan bertambah pada daerah lainnya. "Khusus [kabupaten] Batanghari, masih membutuhkan stok. Tentunya dalam kondisi seperti ini, berdasarkan hasil koordinasi saya dengan Pemerintah Kabupaten Batanghari, kemungkinannya [kita] akan meminta Gubernur supaya jatah gubernur itu bisa dialokasikan sebagian untuk Batanghari.”

Ketika ditanyakan oleh SR28 tentang penambahan alokasi pangan dari Pemerintah Pusat, Ma'rup justru mengatakan bahwa “penambahan sih ‘ndak[lah]. Tapi sesuai dengan prosedur, apabila jatah kabupaten sudah habis, maka pemerintah daerah kabupaten bisa meminta kepada Gubernur. Kalau jatah Gubernur juga habis, maka Gubernur bisa meminta alokasi tambahan dari Kementerian Sosial. Untuk sekarang ini, dari data yang ada, masih cukup, karena jatah dari Gubernur baru satu kabupaten yang minta.”