Ahok: Kemungkinan Sistem Ganjil-Genap Dibatalkan

Jakarta - Setelah sempat ditunda penerapannya karena ketidaksiapan faktor pendukung, sistem nomor polisi ganjil-genap untuk mengurai kemacetan di Ibu Kota kemungkinan besar akan dibatalkan. Penggantinya, Pemprov DKI akan menerapkan sistem jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP).

"Ada kemungkinan dibatalkan," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) usai pertemuan dengan pimpinan DPRD DKI di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (26/3/2013).

Pertemuan Pemprov DKI dengan pimpinan DPRD DKI membahas masalah transportasi di Jakarta. Gubernur DKI Joko Widodo turut hadir dalam pertemuan itu.

Ahok mengatakan sistem nopol ganjil-genap akan dibatalkan jika sistem ERP lebih cepat disiapkan. Termasuk juga penyediaan bus-bus untuk transportasi massal, seperti bus TranJ dan bus Kopaja.

"Intinya, Pak Gubernur kan sederhana, tidak mungkin ada pembatasan kendaraan pribadi kalau transportasi massal belum cukup," tuturnya.

Bagaimana dengan anggarannya?

"Tender segala macam, tahun depanlah. Anggaran hanya dari investasi. Pokoknya kita nggak mau keluar duit dari APBD," cetusnya.

Bagaimana dengan teknis sistem ERP?

"Kita menyatukan bank-bank konsorsium. Kan BI yang bisa menyatukan mereka. Sistemnya (bayar) nggak pakai uang (cash), (tapi) e-wallet. Ini cuma alat, ditempel (dalam mobil), nanti (tarif) dipotong dari rekening (pemilik kendaraan)," jelas Ahok.

[url]http://news.detik..com/read/2013/03/26/142056/2204061/10/ahok-kemungkinan-sistem-ganjil-genap-dibatalkan[/url]
--
Beralih ke ERP, Jokowi Tinggalkan Sistem Ganjil Genap?

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dengan pimpinan DPRD membahas transportasi di Ibu Kota. Jokowi membahas kesiapan penerapan sistem nomor polisi ganjil genap juga menyinggung penerapan jalan berbayar elektronik atau eletronic road pricing (ERP).

"Soal transportasi, beliau (Jokowi) jelasin bagaimana 3 in 1 tidak efektif. Lalu sasaran antara 3 in 1 ke ERP," tutur Wagub Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang ikut dalam pertemuan di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (26/3/2013).

Ahok menuturkan, Pemprov DKI tidak dapat memaksakan penerapan sistem nopol ganjil genap bila sarana transportasi belum memadai. "Kalau jumlah busnya belum siap ya tidak benar juga kalau kita paksakan," ujarnya.

Karena itu, Pemprov mulai mengalihkan fokus cara mengurai kemacetan dengan memberlakukan ERP. "Jadi kelihatannya setelah mengkaji, beliau memutuskan untuk langsung ke ERP," kata dia.
Tapi Pemprov masih menghitung anggaran yang dibutuhkan untuk membeli perangkat pendukung sistem.

"Bisa ditempuh dengan cara investasi. Seperti orang pakai kartu kredit, bisa kita kerja sama dengan bank konsorsium bank," terangnya.

Untuk memuluskan rencana ini, Pemprov DKI akan bertemu dengan pihak Bank Indonesia termasuk sejumlah bank. "Dia mesti satu sistem karena duitnya tidak dipasang di mesin. Kita ketemu BI menyatukan persepsi," kata Ahok.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Udar Pristono sebelumnya mengatakan, sistem nopol ganjil genap baru dapat terlaksana usai pengadaan bus TransJakarta tahun ini.

"Sesuai prosedur 2013, akan ada tambahan 450 bus TransJakarta plus 234. Jadi totalnya akan ada 684 bus," kata Pristono, Rabu, 20 Maret lalu.

[url]http://news.detik..com/read/2013/03/26/134618/2203996/10/beralih-ke-erp-jokowi-tinggalkan-sistem-ganjil-genap[/url]
--
Basuki Isyaratkan Pembatalan Penerapan Ganjil-Genap



JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memberikan isyarat kalau penerapan sistem pembatasan kendaraan melalui ganjil-genap batal dilaksanakan Pemprov DKI. Hal ini disampaikannya seusai pertemuannya bersama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

"Sasaran antara 3 in 1 ke electronic road pricing (ERP) itu seharusnya kan ganjil-genap. Tapi, kalau belum siap jumlah busnya untuk memindahkan orang dari pribadi ke bus, ya tidak benar juga kalau kita paksakan. Jadi, kelihatannya setelah mengkaji, beliau (Jokowi) putuskan lebih baik langsung loncat ke ERP," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Selasa (26/3/2013).

Namun, di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI 2013, Pemprov DKI belum menganggarkan untuk pembelian perangkat yang mendukung pelaksanaan ERP. Pembelian perangkat ERP itu, kata dia, dapat ditempuh melalui cara tender investasi. Saat ini, Pemprov DKI sedang menjajaki kerja sama dengan Bank Indonesia terkait mekanisme pelaksanaan ERP tersebut.

"Nanti kami mau bertemu BI lagi. Karena uangnya itu e-wallet, tidak dipasang di mesin. Nah, kita tunggu BI untuk menyatukan persepsi bersama kami. Nanti akan diputuskan, setiap transaksi akan dikenakan fee berapa persen," kata Basuki.

Saat dipertegas kembali oleh wartawan terkait rencana pembatalan ganjil-genap, secara kurang tegas, Basuki menjawabnya. Ganjil-genap itu, menurut dia, dapat dibatalkan apabila penerapan ERP dan memperbanyak transportasi massal cepat terlaksana.

"Belum tahu juga. Ada kemungkinan dibatalkan kalau ERP lebih cepat dan kalau pengadaan bus lebih cepat kami realisasi. Intinya Pak Gubernur sederhana, tidak mungkin ada program pembatasan kendaraan pribadi sebelum kendaraan massal itu cukup," ujar mantan Bupati Belitung Timur itu.

Kebijakan penggunaan kendaraan pribadi berdasarkan nomor ganjil-genap ini rencananya akan diberlakukan di koridor 3 in 1, Jalan Rasuna Said, Jalan Letjen Suprapto, Jalan Pramuka, seluruh koridor bus rapid transit (BRT) dan wilayah yang dilalui jalur bus transjakarta, serta seluruh koridor utama di lingkar tol dalam kota. Penerapannya dimulai dari pukul 06.00 hingga 20.00 WIB dan diberlakukan setiap Senin-Jumat (kecuali Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional).

Untuk menopang sistem ganjil-genap, Dinas Perhubungan DKI telah menambah jumlah busway gandeng di Koridor I menjadi 66 unit, Koridor IX menjadi 54 unit, dan Koridor VI sekitar 30 unit. Ditambah dengan bus kopaja yang bisa masuk ke jalur busway, transportasi umum dianggap telah mampu menopang kemungkinan bertambahnya jumlah penumpang setelah ganjil-genap resmi diterapkan.

Semula, sistem ini akan berlaku mulai Maret 2013. Namun, karena alasan teknis, pelaksanaannya diusulkan mundur mulai akhir Juni mendatang. Pemicu diundurnya pelaksanaan ganjil-genap adalah stiker yang akan ditempel di kendaraan sebagai penanda pelat nomor ganjil atau genap belum bisa diproduksi akibat lambatnya pengesahan anggaran.

Ganjil-genap ditandai dengan angka terakhir di pelat nomor. Angka 1, 3, 5, 7, dan 9 masuk dalam ganjil (stiker hijau) dan 0, 2, 4, 6, 8 masuk dalam genap (stiker merah). Untuk memudahkan masyarakat, penentuan ganjil-genap akan dilakukan mengikuti tanggal pada setiap harinya.

http://megapolitan.kompas.com/read/2...n.Ganjil-Genap

---
Akhirnya menyerah tidak jadi menerapkan genap-ganjil?!?!?

apakah fanboy alias penggemar akan tergunccyyaaannggg??



komentar kaskuser:




ada yang membela juga ya ternyata? wah....bisa terguncyaanng tuh jangan2




ada yang terguncyang....