Baru Golkar Yang Ajukan
Pembentukan Pansus Bansos Safari Dakwah Masih Molor
padangmedia.com , Senin, 25 Maret 2013 11:54 wib


PADANG - Hingga pekan ini, rencana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat masih belum terealisasi. Pansus yang diwacanakan untuk menyelidiki Dana Hibah Bantuan Sosial (Bansos) untuk DPP PKS sebesar Rp1,9 miliar lebih itu baru diusulkan satu fraksi, yaitu Fraksi Golongan Karya.

Wakil Ketua DPRD Sumbar, H. Leonardy Harmainy menjelaskan, Pansus sudah bisa dibentuk karena sudah memenuhi syarat dimana untuk Pansus harus diusulkan oleh sedikitnya sepuluh orang anggota atau satu fraksi.

"Baru satu fraksi yang mengusulkan yaitu fraksi Golkar.Dari fraksi lain belum ada. Ini sudah memenuhi syarat," kata Leonardy usai sidang paripurna, Senin (25/3).

Menurut Leonardy, usulan fraksi akan dibahas di tingkat pimpinan DPRD karena mekanismenya seperti itu. Ia berjanji pekan depan Pansus sudah terbentuk. Menyoal rencana sebelumnya yang menjadwalkan pekan ini sudah terbentuk, dengan berseloroh, Leonardy menyatakan bukan diulur-ulur, tetapi hanya diperpanjang-panjang saja.

"Bukan diulur, tetapi hanya diperpanjang-panjang saja," guraunya.

Sementara itu, sebelum sidang paripurna ditutup, anggota DPRD Sumbar dari Fraksi Hanura, Marlis melakukan interupsi untuk mempertanyakan pembentukan Pansus.

"Bagaimana dengan rencana pembentukan Pansus? Banyak yang harus dijelaskan kepada masyarakat berkaitan dengan persoalan ini," katanya.

Meski demikian, seperti yang disebutkan Leonardy Harmainy, hingga hari ini (Senin,red) baru satu fraksi yang mengusulkan, yaitu Fraksi Golkar. Artinya, Fraksi Hanura sendiri belum mengajukan usulan pembentukan Pansus yang dipertanyakan tersebut.

Seperti diberitakan sebelumnya, DPRD Sumbar tetap akan membentuk Pansus untuk menyelidiki dana hibah Bantuan Sosial Safari Dakwah DPP PKS sebesar Rp1,9 miliar lebih. Dana tersebut sempat masuk ke dalam buku 3 APBD Sumbar tahun 2013. Namun, akhirnya "hilang" dan berganti nama menjadi bantuan untuk kelompok masyarakat dengan jumlah anggaran yang sama.

Bansos Safari Dakwah DPP PKS ini menghangat seiring pencopotan Kepala Biro Bina Sosial Setprov Sumbar, Jefrinal Arifin beberapa waktu lalu. Banyak pihak menilai ada kesalahan dan kejanggalan dengan masuknya dana bantuan untuk Partai Politik ke Biro Binsos.

Kesalahan ini mengundang reaksi DPRD, mahasiswa dan anggota masyarakat sendiri. DPRD Sumbar sebelumnya mewacanakan penggunaan hak angket, namun kandas saat voting di sidang paripurna. Sementara, kalangan mahasiswa melakukan aksi dan menuntut DPRD tetap membentuk Pansus dan menggunakan hak angket.

Sedangkan dari anggota masyarakat, Masful mengadukan persoalan ini ke Mapolda Sumbar. Saat ini, proses hukumnya sudah berjalan.

hxxp://www.padangmedia.com/17-Berita/80743-Pembentukan-Pansus-Bansos-Safari-Dakwah-Masih-Molor.html

Ditunggu keseriusannya dalam membongkar penyelewengan ini.