TEMPO.CO , Jakarta: Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada Ari Dwipayana menilai sebaiknya Partai Demokrat tak menjadikan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Umum. Sebab, waktu yang mepet menjelang Pemilu 2014, tak cukup bagi Demokrat untuk memperbaiki diri, walaupun Yudhoyono melakukan gebrakan seperti bersih-bersih partai.(Baca: SBY Diminta jadi Ketua Umum)

"Persepsi publik terhadap Demokrat sudah terbentuk, tak bisa dikendalikan dalam waktu singkat ini meskipun SBY jadi Ketua Umum," kata Ari saat dihubungi, Ahad, 24 Maret 2013.

Keuntungan bagi Demokrat jika Yudhoyono menjadi ketua umum, menurut Ari, konsolidasi internal Demokrat akan terbantu. Figur Yudhoyono bisa mendorong partai untuk lebih solid.

Tapi di balik keuntungan bagi Demokrat, terdapat kerugiannya. Kata Ari, Yudhoyono bisa dianggap sebagai bagian dari faksi di Demokrat. "Ketika SBY bukan ketua umum, ia merupakan penengah partai. Tapi ketika SBY sudah menjadi ketua umum, ia merupakan satu bagian faksi," kata Ari.

Ari berpendapat sebaiknya Yudhoyono tidak menjadi Ketua Umum Demokrat ketika masih menjabat sebagai Presiden RI. Sebab, publik akan menilai Yudhoyono lebih mementingkan partai dibanding pemerintahan.

"Politik butuh konsentrasi besar. SBY akan kesulitan, karena sebagai ketua umum ia harus menandatangani dokumen untuk partai, presentasi untuk partai dalam pengambilan putusan, begitu juga butuh peran lebih dari SBY untuk otorisasi Pemilu. Waktu SBY akan habis," kata Ari.

Sebelumnya, Yudhoyono sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat bertemu sejumlah petinggi Demokrat di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Ahad, 24 Maret 2013.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Demokrat Sulawesi Tenggara yang ikut pertemuan, Muhammad Endang, mengatakan salah satu isi pertemuan adalah membahas kriteria calon ketua umum yang bakal dipilih dalam Kongres Luar Biasa di Bali, 30-31 Maret nanti.