Metrotvnews.com, Jakarta: Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Achmad Mubarok mengatakan, sebenarnya Majelis Tinggi tak perlu meminta surat pernyataan dari DPD dan DPC Partai Demokrat. Sebab dengan perintah Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY untuk mendukung calon tertentu daerah pasti patuh.

"Sebenarnya tidak diminta buat surat daerah patuh kalau SBY sudah menyebut nama," kata Achmad Mubarok kepada Metrotvnews.com, Jumat (22/3).

Menurut Mubarok, permintaan Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Jero Wacik hanya bentuk kekhawatiran. Padahal ia meyakini KLB berjalan mulus. "Minta tertulis karena kekhawatiran, ini kan bukan kongres, tapi KLB," kata Mubarok.

Di KLB pada 30-31 Maret 2013 nanti, SBY akan menyebut satu atau dua nama untuk dipilih. Ia percaya para kader daerah akan setuju dengan nama pilihan SBY.

Siapa calon ketua umum tersebut? Mubarok menegaskan, tak akan bocor sampai menit terakhir. Calon ketua umum pilihan SBY itu adalah tokoh yang tidak diduga-duga, sehingga akan ada kejutan. "Pasti sudah ada, tapi tidak akan bocor," katanya.

Berikut pesan pendek atau SMS yang dikirimkan Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Jero Wacik:

Kepada Yth: Ketua DPD PD DKI Jakarta, Jabar, Jateng, D.I. Yogyakarta, Jatim, Banten, Bali, NTB, NTT, Maluku, Malut, Papua dan Papua Barat....Mohon bantuan dan kerjasamanya untuk segera mengirimkan SURAT PERNYATAAN PARA KETUA DPD & DPC MASING2 PROVINSI (yang sudah ditandatangani), sesuai dgn arahan Ketua Majelis Tinggi PD, melalui Sekretaris Majelis Tinggi PD (Bpk. Jero Wacik), adapun Surat Pernyataan tsb dapat dikirimkan melalui fax : 021-5221934, atau e-mail : ajudanmenteri@gmail.com. Demikian, tks bnyk atas perhatian dan bantuannya, salam.(Andhini) :

JAKARTA, KOMPAS.com - Bursa calon Ketua Umum Partai Demokrat mulai memanas. Sejumlah nama, baik kader internal maupun dari eksternal mulai disebut-sebut layak masuk dalam bursa calon ketua umum yang akan dipilih dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat. KLB rencananya akan digelar pada akhir Maret 2013. Namun, banyaknya nama yang beredar itu akan berjalan antiklimaks karena, menurut informasi, KLB akan berujung pada musyawarah mufakat.

"Ini kan ramai nama-nama mulai diangkat, tapi di ujungnya nanti akan ada musyawarah mufakat," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan, di Gedung Kompleks Parlemen, Rabu (13/3/2013).

Ramadhan menjelaskan bahwa Dewan Pimpinan Pusat (DPP) hingga pengurus di daerah sepakat untuk menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Tinggi untuk menyaring nama-nama yang dianggap layak. Nama-nama yang beredar saat ini, diakui Ramadhan, hanya uji keterpilihan dari setiap kandidat.

"Nanti tentunya akan ada satu calon, tak mungkin lebih, karena akan ada musyawarah untuk mufakat. Kami berharap suasana itu kondusif dan tidak hingar bingar. Apa pun yang diputuskan Majelis Tinggi, akan dipatuhi para kader dan pengurus," katanya.

Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok juga mengakui bahwa calon ketua umum sesungguhnya yang akan bertarung dalam KLB hanya akan diketahui Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono.

"Nama-nama itu (yang ada sekarang) hanya aspirasi saja. Jadi nanti kira-kira nama akan disodorkan Pak SBY saat pemilihan. Sebelum itu, tidak akan ada nama yang bocor," ujar Mubarok saat dihubungi wartawan, Senin (11/3/2013).

Ia mengatakan, hal ini dilakukan karena mekanisme Kongres Luar Bias berbeda dibandingkan kongres lima tahunan. Calon ketua umum, ujar Mubarok, akan diseleksi oleh SBY. Berbeda dengan Ramadhan, Mubarok memperkirakan SBY akan memilih dua atau tiga kandidat untuk selanjutnya dipilih dalam forum.

"Rekrutmen dalam KLB dipegang oleh SBY. Nanti forum tinggal memilih nama-nama yang disodorkan. Untuk menghindari manuver, maka nama-nama tidak akan dibicarakan sampai pemilihan nanti," ujar Mubarok.

Menurut Mubarok, seluruh pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) sudah sepakat untuk memberikan kewenangan kepada SBY untuk menunjuk siapa pun yang dianggap layak. Salah satu syarat yang dipertimbangkan adalah sosok yang dianggap senior partai.

"Senior itu misalnya pendiri dari awal. Ini kan penyelamatan langsung oleh Ketua Majelis Tinggi atau yang dipilih sehingga harus senior," kata Mubarok. :