MUARA BUNGO - Sebanyak 35 orang honorer petugas Bandara Muara Bungo mengeluhkan gaji yang belum diterima selama 3 bulan, terhitung mulai dari bulan Januari. Apabila dijumlahkan total keseluruhan honor yang belum dibayarkan selama 3 bulan mulai dari Januari hingga Maret tersebut sebesar Rp 84 juta. Sedangkan dana honorer tersebut sudah dianggarkan pada APBD 2013 oleh DPRD Kabupaten Bungo, kurang lebih Rp 360 juta lebih dalam satu tahun.

Hendri Nofrizal, anggota DPRD Kabupaten Bungo, mempertanyakan soal kelambatan pembayaran honor ini. Dia meminta agar pihak Dishub untuk segera membayar honor petugas bandara itu. “Duitnya sudah ada di Kasda, mengapa tidak dibayarkan juga,” katanya.

Kepala Dinas Perhubungan dan Komunikasi (Dishubkominfo) Bungo, Syahriruddin mengakui honor para petugas bandara belum dibayar. “Ia, memang belum cair. Tapi, duitnya masih di DPPKAD. Langsung saja tanya ke sana, saya juga tidak tahu apa permasalahannya,” ujarnya.

Sudin, Kabid Perbendaharaan dan Akutansi DPPKAD Pemkab Bungo mengatakan, pada tahun 2012 lalu ada dana sebesar Rp 130 juta yang belum di SPJ-kan dari Dsihub. Uang tersebut adalah uang yang hilang dari rumah bendahara Dishub beberapa bulan yang lalu.

“Ini pertanggung jawaban kadis dengan bendahara Dishub. Untuk bisa mencairkan honorer itu, harus diselesaikan terlebih dahulu SPJ 2012 lalu, baru bisa kita cairkan,” tukasnya.

Wakil Bupati Bungo, Mashuri, meminta Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Bungo untuk segera menyelesaikan administrasi SPJ pada tahun 2012 lalu yang hingga kini belum diselesaikan.

Jika administrasi tersebut belum terselesaikan, kata Mashuri, akan mengakibatkan terhambatnya pencairan dana yang masuk dalam anggaran tahun 2013. Salah satu contohnya yakni, terhambatnya pembayaran gaji 35 honorer petugas Bandara Muara Bungo.

"Memang harus diselesaikan terlebih dahulu, kalau tidak ya begini jadinya. Anggaran tahun ini akan sulit dicairkan, kalau tahun sebelumnya SPJ nya belum terselesaikan," ujarnya kemarin.

Menurutnya, administrasi tersebut menyangkut laporan keuangan Kabupaten, dan hal itu akan mempengaruhi opini wajar. Tidak hanya itu, katanya jika administrasi tersebut tidak terselesaikan, juga akan berpengaruh dengan kegiatan lain. "Kegiatan yang lain bisa jadi terancam karena masalah ini," ungkapnya.

Sumber : www.metrojambi.com