karmila
TS
karmila
Jelang Pilpres, AS tiba2 Nyinyir Kembali Soal HAM Indonesia. Sindir Kasus Prabowo?


AS : Kondisi HAM ASEAN Stagnan
JUM'AT, 22 MARET 2013 | 19:51 WIB

TEMPO.CO, WASHINGTON—Amerika Serikat mengungkapkan keprihatinannya atas pelaksanaan hak asasi manusia di kawasan Asia Tenggara. Sejak negara adidaya tersebut berusaha memperkuat posisinya di Asia, masalah HAM di ASEAN menjadi salah satu fokus perhatian. “Masalah hak asasi manusia merupakan isu sulit bagi negara partner AS, tapi kami harus membahas masalah ini,” kata Joseph Yun, pejabat sementara Wakil Menteri Luar Negeri AS untuk wilayah Asia Timur kepada Komite Kongres, Kamis waktu setempat.

Pada November lalu, pemimpin ASEAN mengesahkan deklarasi hak asasi manusia yang kontroversial. Pakta tersebut menuai kritik dari penggiat HAM karena memberikan banyak celah bagi rezim otoriter menentukan definisi HAM. “Meski secara subtansi jauh dari yang kita harapkan, saya menyatakan ini merupakan langkah penting bagi perlindungan 600 juta penduduk ASEAN,” ujar Yun. Tapi pemerintah Amerika Serikat tetap membuat catatan kritis sebagai masukan bagi negara-negara ASEAN. Wakil Asisten Menlu untuk HAM dan Demokrasi, Dan Baer, menyatakan prihatin atas minimnya hak mengungkapkan pendapat serta kebebasan beragama di Vietnam.

Kondisi serupa juga ditemukan di Kamboja dan Laos. Seorang penggiat usaha kecil menengah Kamboja, Sombath Somphone menghilang sejak Desember lalu. “Hal ini sangat berpengaruh pada masyarakat madani Kamboja karena Sombath bukanlah aktivis radikal,” ucap Baer. Kedua pejabat tersebut juga mengingatkan masih kuatnya peran militer di Asia Tenggara, terutama Myamar. “Meski peran militer sudah berkurang, tapi 25 persen anggota parlemen Myanmar ditunjuk oleh militer. Ini akan menjadi masalah dalam jangka panjang,” Yun menegaskan.
http://www.tempo.co/read/news/2013/0...-ASEAN-Stagnan

Kontras: Pengadilan HAM Ad Hoc Ganjal Pencapresan Prabowo
22 Maret 2013 | 20:47:16

Liputan6.com, Jakarta : Kontras menilai pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc oleh pemerintah atas rekomendasi DPR hanya untuk menjegal pencalonan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai Presiden 2014. Sebab, Prabowo yang notabene mantan Danjen Kopassus itu disebut terlibat pelanggaran HAM di era Orde Baru. "Logikanya akan menjegal. Tapi kita berharap penegakan hukum tidak ada kaitannya dengan politik meskipun nuansanya itu susah dihindari," kata Koordinator Kontras Haris Azhar di Jakarta, Selasa (19/3/2013).

Haris menambahkan, pihaknya mendesak pemerintah dan DPR bahwa pengadilan HAM Ad Hoc bukan hanya untuk menyelesaikan kasus orang hilang saja. Tapi semua kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang berkasnya sudah diselesaikan Komnas HAM. "Itu harapannya. Tapi dugaan saya tidak akan terjadi penyelesaian kasus pelanggaran HAM karena 9 tahun Presiden SBY berkuasa tidak melakukan apa-apa. 1 tahun tidak cukup membuat Pengadilan HAM," imbuh Haris.

Karena itu, Ia berharap siapapun Presiden terpilih pada Pemilu 2014 mendatang bisa memastikan prinsip-prinsip yang baik bagi Pengadilan HAM dapat terpenuhi. "Karena kalau tidak terpenuhi maka patut diduga pembentukan Pengadilan HAM, ya hanya dagelan saja untuk kepentingan SBY. Kita berharap SBY menegakkan hukum yang sesuai prinsip-prinsip hukum," tukasnya.
http://news.liputan6.com/read/539421...presan-prabowo


Prabowo

Gerindra: Persoalan HAM Prabowo sudah selesai
Jum'at, 22 Maret 2013 − 20:22 WIB

Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto. (Dok. Sindo)
Sindonews.com - Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mengklaim, dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dialamatkan kepada Ketua Dewan Pembina partainya Prabowo Subianto telah selesai. Sehingga jika masalah ini kembali dikaitkan, mereka menilai sudah terlambat. "Kalau dikatan baru sekarang sih, terlambat. Kita sudah tidak ada masalah, tapi kita menganggap persoalan HAM sudah selesai diwaktu yang lalu," kata Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen) Partai Gerindra Abdul Harris di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (22/3/2013). Pada kesemptan itu dia mengatakan, tidak ada masalah dengan wacana pembangunan Peradilan HAM ad hoc yang didesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada panitia khusus DPR untuk segera membentuk peradilan itu.

Dia pun menyangkal jika wacana dibentuknya peradilan tersebut sebagai upaya untuk menjegal Prabowo dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Tetapi, katanya, hal itu memang dibutuhkan untuk mendukung demi keutuhan bangsa ini. "Saya kira tidak ke situ (menjegal), kita tidak berburuk sangka usulan dari kawan-kawan, silahkan saja," terangnya.

Seperti diberitakan Sindonews sebelumnya, Ketua Komisi untuk Orang Hilang dan korban Kekerasan (KontraS) Haris Azhar mengingatkan, kepada masyarakat Jakarta dan Indonesa secara luas, agar tidak melupakan pelanggaran HAM yang pernah terjadi beberapa tahun yang silam. Dalam tragedi yang terjadi tahun 1997/1998, mantan Danjen Kopassus Prabowo Subianto diduga terlibat di dalamnya terkait kasus penculikan dan penghilangan paksa terhadap beberapa aktivis, dan seniman.
http://nasional.sindonews.com/read/2...-sudah-selesai

--------------------------

Bilang saja AS kagak senang dengan pencapresan Prabowo ... kan selesai masalahnya!

emoticon-Angkat Beer
0
20.2K
219
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Urutan
Terbaru
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Komunitas Pilihan