Ahok Cabut BOP Siswa Miskin, Diganti KJP

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan, pihaknya sedang mengkaji untuk mencabut Bantuan Operasional Pendidikan bagi siswa miskin. "Sekolah negeri dibayar penuh BOP-nya, sementara sekolah swasta yang murah hanya 20-30 persen, kan kasihan sekolah-sekolah swasta yang murah," kata Basuki di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin, 18 Maret 2013.

Basuki mengatakan, hal ini dilakukan dengan pertimbangan agar lebih adil. Ia mengatakan, DKI Jakarta akan membuat semua siswa di sekolah negeri maupun swasta untuk membayar penuh biaya sekolah. Bagi siswa miskin, uang untuk membayar penuh ini berasal dari Kartu Jakarta Pintar (KJP). "BOP-nya kami cabut, jadi bayar via KJP. Siswa yang tidak mampu kami kasih KJP untuk bayar, baru adil kan, ini lagi kami kaji," kata Basuki.

Ia mengatakan, nantinya semua orang bisa membuat laporan evaluasi tentang KJP ini. "Nanti kami buka di website, di bank, di sekolah, semuanya," kata Basuki.

Ia mengatakan, sesama siswa juga harus saling mengontrol satu sama lain. Bahkan, siswa perokok pun akan dicabut KJP-nya. Ia mengatakan, surat keterangan tidak mampu bukan satu-satunya syarat untuk menerima KJP. "Akan ada beberapa pertimbangan untuk terima KJP, termasuk evaluasi dari sekolah," kata dia. Sumber

Ditanya Soal Wacana Penghapusan BOP, Jokowi: Itu Baru Rencana

Jakarta - Gubernur DKI Joko Widodo angkat bicara di tengah munculnya wacana penghapusan Biaya Operasional Pendidikan (BOP). Menurut Jokowi, belum ada keputusan apa pun terkait wacana itu.

"Masih rencana. Belum baru dihitung, baru diproses, belum," ujar Jokowi di Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (20/3/2013).

Wagub DKI Basuki Tjahaya Purnama sebelumnya menyatakan bahwa sebagian besar dana BOP hanya dinikmati sekolah-sekolah negeri. Di sisi lain, sekolah-sekolah swasta yang membutuhkan bantuan justru hanya mendapat alokasi BOP sebesar 20 sampai 30 persen saja.

Ahok sempat mengungkapkan tentang masa depan BOP di Jakarta. Ada kemungkinan BOP dihapus. "Penghapusan BOP ya dikaji, berapa orang yang mampu di negeri ini? Kenapa (sekolah) negeri dibebaskan, sementara di swasta 90 persen (siswanya) tidak mampu misalnya," kata Ahok pada Selasa (19/3/2013).

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudhi Mulyanto telah mengkaji keberadaan dan kemungkinan penghapusan BOP. Menurut Taufik, BOP akan disenergikan dengan Kartu Jakarta Pintar (KJP). [URL="http://news.detik..com/read/2013/03/20/161944/2199147/10/ditanya-soal-wacana-penghapusan-bop-jokowi-itu-baru-rencana?9911012"]Sumber[/URL]

Jokowi: Sistem BOP yang Diperbaiki, Bukan Dihilangkan

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara seputar masa depan Biaya Operasional Pendidikan (BOP). Ia menegaskan sistem BOP hanya diperbaiki, bukan dihilangkan.

"Itu hanya mengubah sistem saja. Sistemnya saja yang diperbaiki, yang dibenahi, bukan dihilangkan," kata Jokowi di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2013).

Menurut Jokowi, sekolah gratis di Jakarta tetap ada. "Bukan sekolah gratis hilang. Bukan BOP yang hilang. Yang nulis saja itu," ujar Jokowi.

Wagub DKI Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) sebelumnya menyatakan bahwa sebagian besar dana BOP hanya dinikmati sekolah-sekolah negeri. Di sisi lain, sekolah-sekolah swasta yang membutuhkan bantuan justru hanya mendapat alokasi BOP sebesar 20 sampai 30 persen saja.

Ahok sempat mengungkapkan tentang masa depan BOP di Jakarta. "Penghapusan BOP ya dikaji, berapa orang yang mampu di negeri ini? Kenapa (sekolah) negeri dibebaskan, sementara di swasta 90 persen (siswanya) tidak mampu misalnya," kata Ahok.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudhi Mulyanto telah mengkaji keberadaan dan kemungkinan penghapusan BOP. Menurut Taufik, BOP akan disinergikan dengan Kartu Jakarta Pintar (KJP). [URL="http://news.detik..com/read/2013/03/21/111422/2199804/10/jokowi-sistem-bop-yang-diperbaiki-bukan-dihilangkan?9922022"]Sumber[/URL]

Jokowi dan Ahok tak kompak sikapi pencabutan BOP

Dalam sepekan ini, dunia pendidikan di DKI Jakarta dikagetkan dengan rencana pencabutan atau penghapusan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang selama ini diberikan pemerintah daerah. Rupanya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo gerah dengan pemberitaan simpang siur tentang penghapusan BOP.

Menurut pria yang akrab disapa Jokowi itu, tidak ada rencana penghapusan BOP. Yang benar adalah bantuan itu akan dievaluasi, diubah sistem pemberiannya.

"Itu hanya merubah sistem saja. Sistemnya saja yang diperbaiki, yang dibenahi bukan dihilangkan," jelas Jokowi di Kantor Balai Kota, Jakarta, Kamis (21/3).

Pernyataan Jokowi ini bertolak belakang dengan yang disampaikan wakilnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Sebelumnya, Ahok secara tegas menyampaikan BOP untuk sekolah swasta maupun negeri diharuskan membayar langsung bersamaan uang sekolah yang dibayarkan siswa.

Meluruskan maksud Ahok, Jokowi kembali menegaskan, "Bukan sekolah gratis hilang, bukan BOP hilang."

Menanggapi rencana pencabutan BOP, Jokowi dan Ahok tidak kompak memberikan tanggapan dan sikapnya. Jokowi lebih memilih posisi aman, sedangkan Ahok dengan berbagai alasan yang tegas sedang mengkaji penghapusan BOP.

Dalam catatan merdeka.com, ketidakkompakan itu terjadi untuk kesekian kalinya. Beberapa waktu lalu, Jokowi dan Ahok juga tidak kompak soal moratorium pembangunan mal di Jakarta. Saat itu, Jokowi menyebut pembangunan mal harus dihentikan karena menyebabkan kemacetan. "Untuk mal stop dulu lah. Tapi ya sudah, kalau sudah ada izin yang keluar," ujar Jokowi.

Sedangkan menurut Ahok, jika lokasi pembangunan mal tidak mengganggu lalu lintas maka pemberian izin akan dipikirkan dua kali.

"Kalau bisa buat macet ya nggak boleh lagi, kalau masih bisa ya harus," kata Ahok usai acara pelantikan empat pejabat baru Pemprov DKI di Balai Kota DKI Jakarta.Sumber