TEMPO.CO, Baghdad - Irak diguncang serangan bom secara simultan yang setidaknya menewaskan 48 orang dan puluhan lainnya luka-luka, Selasa 19 Maret 2013. Serangan 17 bom mobil, tujuh bom di pinggir jalan, dan dua penembakan yang sebagian terjadi di komunitas Syiah, yang ironisnya bertepatan dengan perayaan 10 tahun invasi Amerika Serikat ke negara itu.

Belum ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas gelombang serangan terbaru itu. Namun aksi kekerasan ini semakin memantik kekhawatiran bahwa negara itu berada diambang perang sektarian setelah Saddam Husein berhasil dijatuhkan dan koalisi pasukan internasional yang dipimpin AS menyatakan misinya sudah selesai, satu dekade lalu.
Invasi terhadap Irak, yang melibatkan sekitar 200.000 tentara, mulai 20 Maret 2003. Meskipun mendapat kecaman global dan tak mendapat otorisasi dari PBB, Amerika Serikat - didukung oleh pasukan dari Inggris, Australia dan Polandia - meluncurkan Operasi Kebebasan Irak karena menganggap Saddam, yang di mata AS disebut sebagai diktator, menyembunyikan senjata pemusnah massal.

Pada 1 Mei 2003, Presiden AS George W. Bush menyatakan "misi sudah tercapai" saat pidato di kapal induk USS Abraham Lincoln. Pasukan AS berhasil menangkap Saddam tanpa insiden berarti pada 13 Desember, dalam persembunyiannya di di sebuah lubang 2.5 meter di daerah pertanian Tikrit, Baghdad. Ia dihukum gantung tahun 2006. Tapi, senjata pemusnah massal yang menjadi dasar untuk melancarkan serangan, tak pernah ditemukan.
Jutaan orang di seluruh dunia berbaris dalam protes menentang perang saat ulang tahun pertama invasi, dan membuatnya menjadi pawai protes terbesar dalam sejarah.

Bush awalnya memenangkan dukungan publik dan politik yang luas untuk melakukan serangan terhadap baghdad. Pada Oktober 2002, Dewan Perwakilan Rakyat AS memberikan dukungan dengan suara 296-133, dan Senat 77-23 untuk mengizinkan penggunaan kekuatan militer terhadap Irak. Jajak pendapat yang digelar Pew Research Center Maret 2003 menunjukkan bahwa 72 persen orang dewasa AS mendukung keputusan untuk menyerang Irak.

Tapi, pendapat itu berubah secara dramatis setelah perang berlarut-larut. Meski Bush menyebut misi telah tercapai pada Mei 2003, namun perang belum sepenuhnya berakhir. Pada Februari 2008, jajak pendapat Pew Research Center menemukan bahwa 58 persen percaya itu adalah keputusan yang salah. Survei Gallup April 2008 menemukan, 63 persen responden menyebut invasi itu sebagai kesalahan.

Secara resmi perang Irak dinyatakan berakhir ditandai dengan perginya tentara terakhir Amerika Serikat dari negara itu, 15 Desember 2011 lalu. Itu setelah mereka terlibat dalam perang selama sepuluh tahun, delapan bulan, tiga minggu dan empat hari di negara yang berada di belahan bumi lain dan jaraknya ribuan kilometer dari rumahnya.

Survei yang dilakukan Gallup setelah tentara AS sepenuhnya hengkang dari Irak menunjukkan bahwa sikap warga Amerika masih terbelah atas perang Irak, yang ditaksir telah menelan biaya AS lebih dari US$ 1 triliun dan ribuan nyawa melayang. Sebanyak 53 persen warga mengatakan menyesali keputusan untuk menyerang Irak, dan 42 persen mengatakan itu bukan kesalahan.

Mantan Kepala Angkatan Pertahanan Australia Jenderal Peter Gration merupakan salah satu yang menentang sikap pemerintahnya yang ikut bergabung dalam invasi itu. Ia menyebut perang itu "tidak bermoral, ilegal, dan tidak perlu". Gration mengaku tidak tahu alasan sebenarnya untuk pergi berperang karena tidak ada senjata pemusnah massal yang ditemukan dan Irak tak terlibat dalam serangan 11 September 2001 ke AS.
Kata dia, Ini pertama kalinya Australia mengambil tindakan ofensif terhadap negara yang tak melakukan kejahatan apa-apa terhadap negara ini. "Bahkan kita masih menjual gandum kepada mereka," kata dia. Gration tak ingin hal seperti ini terjadi lagi.

Gordon Adams, seorang profesor kebijakan luar negeri di Universitas Amerika di Washington menyebut Amerika pergi ke Irak tanpa mengantisipasi konsekuensi dan tanpa benar-benar memahami budaya Irak. Ia menyebut buruknya perencanaan dan miskinnya pengetahuan menjadi kombinasi yang mengakibatkan konflik berkepanjangan. "Kami menciptakan banyak kerusakan dan tidak meninggalkan sesuatu yang sehat setelahnya," kata dia.
Pada tahun 2005, dua tahun setelah Saddam jatuh, banyak orang Irak bangga menunjukkan jari bernoda ungu, menandakan telah memberikan suara dalam pemilihan umum yang bebas. Namun, mimpi demokrasi itu dirusak oleh korupsi yang merajalela, dan rendahnya kepercayaan terhadap lembaga negara. Bahkan pembela setia perang Irak juga pesimis tentang prospek paska perang negara berpenduduk 31 juta yang dipimpin Presiden Jalal Talabani dan Perdana Menteri Nouri al-Maliki itu.

The Australian | Newscom | BBC | CNN | Arizona Republic | Abdul Manan

T K P

ternyata ga ada senjata pemusnah massal..mantab ini negara adidaya