BENGKULU – Baju dinas gubernur dan wakil gubernur (wagub) kembali dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi 2013. Besarannya cukup fantastis yakni Rp 696,7 juta. Rinciannya, untuk baju dinas gubernur Rp 361,3 juta, wagub Rp 290,4 juta dan honorarium panitia Rp 45 juta. Sebelumnya pada 2012, baju gubernur dan wagub dianggarkan sebesar Rp 660 juta.

Selain itu, terdapat mata anggaran untuk pengadaan pakaian dinas Rp 508,3 juta yang tidak jelas diperuntukkan untuk siapa. Sehingga tahun ini Pemda Provinsi (Pemprov) menganggarkan Rp 1,2 miliar untuk baju dinas.

Anggaran untuk membeli baju dinas ini lebih besar dibandingkan sejumlah item anggaran bagi kepentingan masyarakat langsung. Seperti anggaran monitoring dan evaluasi perbaikan gizi masyarakat hanya dianggarkan Rp 293,9 juta, anggaran untuk pelayanan dan pembinaan lanjut usia (lansia) Rp 97 juta, rehabilitasi lansia Rp 188 juta, dan pengembangan cadangan pangan daerah untuk belanja beras yang hanya Rp 225 juta.

Melihat penganggaran yang dilakukan Pemprov tersebut, Pengamat Sosial dari Fisip Universitas Bengkulu (Unib), Dr. Panji Suminar, MA menyesalkan tindakan yang dilakukan Gubernur Bengkulu H. Junaidi Hamsyah, S. Ag, M.Pd dalam mengelola uang rakyat. Pengadaan mobil atau baju dinas yang nilainya ratusan juta untuk kepala daerah dan wakilnya tidak mencerminkan prilaku seorang pemimpin yang berpihak pada rakyat.

“Anggaran Rp 696,7 juta itu bukanlah jumlah yang sedikit, memangnya pakaian gubernur atau wakilnya nanti ganti tiap hari. Baju seperti apa yang menghabiskan anggaran lebih dari Rp 500 juta, memangnya pakaian itu baju berlapis emas,” sesal Panji.

Menurut Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Unib itu, masyarakat Bengkulu masih banyak yang belum sejahtera, sehingga tidak layak pemimpinnya hidup bermewah-mewah. Anggaran Rp 696,7 juta sangat banyak dibandingkan untuk kebutuhan dasar rakyat.

“Jika gubernur memiliki sense of crisis bahwa masyarakat Bengkulu saat ini masih ada yang mengalami krisis pangan, dan masih ditemukan gizi buruk seharusnya gubernur menolak untuk menggunakan anggaran tersebut,” kata Panji.

Lanjut Panji, pemimpin yang baik tidak mementingkan kesejahteraan pribadi. Anggaran tersebut bisa digunakan untuk program sosial yang lebih menyentuh pada masyarakat, misalnya untuk anggaran perbaikan gizi. Karena di Bengkulu sendiri masih ditemukan balita dengan gizi buruk.

“Seharusnya Rp 50 juta saja sudah cukup untuk membeli pakaian dinas gubernur. Sebaiknya gubernur juga menolak untuk menggunakan anggaran tersebut apalagi dengan backgroundnya yang seorang ustadz,” pungkas Panji.(key)