MERDEKA.COM. Dosen fakultas hukum Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Fifiana Wisnaeni mengusulkan agar anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) harus diberi hak pilih dalam pemilu serta pilkada di Indonesia.

Kedua aparat penegak hukum itu seharusnya masih mempunyai hak yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya untuk kepentingan politik dan berdemokrasi.

Usulan itu disampaikan oleh Fifiana usai menjalani ujian promosinya untuk gelar Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Undip, di Gedung Pascasarjana Undip Jl. Imam Barjo, Kota Semarang, Jateng, Sabtu (16/3).

"Keluarga eks PKI hingga narapidana sudah bisa memilih, kenapa TNI/POLRI tidak bisa?"ungkap Fifiana.

Usulan anggota TNI dan Polri punya hak suara dalam pemilu itu dituangkannya dalam disertasinya yang berjudul "Rekonseptualisasi Hukum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Asasi Warga Negara.

"Saya pernah berbincang dengan temannya yang seorang anggota Polri tentang hal itu. Saat mengobrol itulah teman saya menuturkan bahwa ada keinginan untuk mencoblos, baik wakil rakyat dalam pileg, maupun kepala negara dalam pilpres," ungkapnya.

Jika TNI/Polri ikut memilih pun, tambah Fifianna, jumlah suara tidak ada peningkatan secara signifikan. Sehingga tidak begitu berpengaruh terhadap perolehan suara. Apalagi, jumlah anggota polri hanya mencapai 384.500 dan TNI hanya sebanyak 476 ribu saja.

"Hak pilih merupakan penjabaran dari hak politik warga negara yang melekat pada warga negara dan bukan pada lembaganya," pungkasnya.

Usulan Fifiana ini didukung Ketua MK Mahfud MD. Mahfud menilai tak masalah TNI memiliki hak pilih.

Sumber: Merdeka.com
http://www.merdeka.com/politik/039ke...k-bisa039.html

bukannya... ndak boleh, udah pada nanya TNI/POLRI belum? i believe they prefer status quo.....

ada juga yg cuma bilang "saya ini cuma alatnya negara, biar partai2 aja yang pada berantem... kita2 ben netral aja. biar bisa fair kalo2 ada keterlaluan berantemnya..."

ada juga.... "takutnya ntar kita jadi ijo kalo liat duitnya partai2.... biar aja kaya sekarang. ndak usah diubah2 lah..."

ada yg ekstrem..."emoh ah, ntar ndak TNI pecah...kalo ada milih partai ini, ada milih partai itu... biar kita konsen ma kerjaan (tugas pokok) saja"

"lha wong HAM aja kita ga duwe, lapo duwe hak pilih...."

....."takutnya ntar kaya jaman PKI, angkatan udara bela mana...angkatan darat bela mana.... (ditanya balik) lha kalo angkatan laut dulu gimana? (jawabnya) umek dengan dirinya sendiri".......

(sekilas beberapa pendapat dari TNI sdri....)
TNI..aja pada emoh, kok yg laen ribut? jadi curiga......