Beberapa hari lalu buka-buka album foto di harddisk eksternal, saya menemukan kumpulan foto saat trip ke Lombok, NTB, awal tahun 2012. Saya baru sadar, ternyata album itu lama saya biarkan, tidak disentuh sama sekali, selain saat pertama memindahkannya dari kamera saya.

Beberapa foto saya buka di Pictures Manager komputer portable, sambil mengingat-ingat peristiwa yang terjadi saat itu. Cukup banyak momen yang membuat berkesan. Pengalaman di atas kapal penyeberangan selat Bali dan Lombok. Bertemu dengan orang-orang tak terduga. Atau kenangan saat melakukan perjalanan (hampir) mengelili Pulau Lombok. Namun, ada juga beberapa momen yang membuat saya harus meminta maaf dalam hati karena peristiwa itu sudah lama terjadi.

Setelah beberapa foto berkesan, saya terhenti untuk menyimak lebih lama sebuah foto yang membuat saya tidak menikmati liburan ini—ini menurut teman saya. Sebuah foto sederhana; sebuah baliho besar yang disangga dengan dua bambu panjang disisinya. Kalimat yang tertulis di baliho itu bernada marah, kesal, dan terlihat hasrat untuk berontak. Berlebihan? Entahlah. Benda itu saya temukan di sebuah pulau yang tak asing di telinga wisatawan domestik, maupun manca negara: Gili Trawangan, yang masuk dalam wilayah administrasi Lombok Utara setelah cumiarkan diri dari Lombok Barat.

Di sana tertulis dengan jelas, “Ikrar Bersama Perjuangan Rakyat Gili Trawangan Untuk Kedaulatan Hak Atas Tanah”. Ya, itu adalah baliho protes warga Gili Trawangan yang selama ini tersingkirkan oleh kapitalisme pariwisata. Saya sedikit kesulitan untuk mengetahui lebih banyak soal konflik itu dari warga sekitar. Selain karena saya tidak tahu di mana masyarakat asli tinggal, waktu saya di pulau itu hanya sebentar. Akhirnya, baliho itu saya abadikan di kamera saya.

Setelah melihat benda itu, saya kemudian berpikir apa yang terjadi di sana. Bagaimana bisa ada konflik dan informasinya tidak terdengar sama sekali—setidaknya di kota saya tinggal, Jogya. Ingatan soal baliho itu hanya jadi obrolan dengan teman perjalanan saya di pulau tersebut. Hampir setiap menit, kalimat-kalimat yang ada di baliho itu jadi pembahasan saya dan teman. Sampai teman saya yang lain mengatakan, “Tidak kah kamu bisa menikmati liburan ini? Bagaimana kamu bisa menikmatinya jika yang kamu biacarakan selalu tentang konflik tanah?”. Apa yang dikatakan teman saya itu ada benarnya juga. Hanya saja saya coba membantahnya, “liburan tidak berarti kita melupakan semua malasah yang ada di sekeliling kita, bukan?” Akhirnya saya menghentikan obrolan tersebut. Berharap akan mendapatkan cerita lebih banyak dari seorang kenalan saya yang tinggal di Bayan, Lombok Utara.

Hari itu tanggal 31 Desember 2011, malam pergantian tahun pun kami lewati dengan berpesta. Pesta a la backpacker; makan di sebuah kafe yang menyediakan makan malam gratis, dengan berbaris lebih dulu untuk bisa menyantap makanan vegetarian tersebut; mencari minuman gratis, atau patungan membeli beberapa botol minuman untuk kami minum beramai-ramai. Malam tahun baru di Gili Trawangan dengan pasir pantai putih yang basah diguyur hujan dan angin dingin. Kami tidur di sebuah tenda hasil pinjaman dari seorang penjaga cottage yang mungkin merasa iba kepada kami. Mungkin dia berpikir kami kehabisan penginapan, padahal memang kami tidak punya uang untuk menyewa, bahkan sebuah kamar, yang harganya menjadi sangat tinggi ketika musim liburan datang. Ya, tidur malam itu tidak terlalu nyaman, di dalam sebuah tenda dengan pasir pijakan yang terasa basah, meski sudah diberi alas. Pagi hari terbangun, pulau terasa sepi. Saya hanya melihat sisa-sisa pesta gila semalam. Botol minuman di mana-mana, sampah berserakan, kursi-meja yang berantakan dan penjaga-penjaga cafe yang sedang membereskannya. Serta beberapa wisatawan asing yang berolahraga—sekadar joging—meski saat itu adalah tanggal 1 Januari. Tanggal orang untuk bermalas-malasan.

Hari itu, saya dan teman saya berencana untuk meninggalkan pulau dan melanjutkan perjalanan di Lombok. Kami pulang ke rumah seorang kerabat yang ada di Mataram, bermalam di sana, dan berencana melanjutkan perjalanan ke Bayan pada keesokan harinya.



Pagi hari, setelah menghabiskan sarapan yang disediakan tuan rumah—mereka sangat baik—saya melanjutkan perjalanan menuju Bayan. Sebuah wilayah kecamatan yang terletak (hampir) di kaki Gunung Rinjani. Dengan motor pinjaman, saya dan teman menempuh jarak sekitar 80 km untuk tiba di rumah kenalan saya.

Setelah 1,5 jam perjalanan, tibalah kami di Bayan. Bertemu dengan Pak Syairi, pengelola sebuah radio komunitas di Bayan, yang juga aktif sebagai jurnalis lepas di Lombok. Dua tahun lebih kami tidak bertemu, banyak cerita yang kami bagi. Sampai saya teringat soal baliho di Gili Trawangan. Saya pun bertanya kepada Pak Ari (panggilan Pak Syairi), perihal kasus tersebut. Ternyata memang gejolak protes masyarakat lokal Gili Trawangan pernah memuncak pada pertengahan tahun 2011. Ratus atau ribuan orang dari Gili Trawangan menyeberang ke Mataram untuk menuntut hak atas tanah kepada Gubernur NTB. Konon, dalam demonstrasi itu, bentrok—atau mungkin represi—antara aparat dan warga pecah. Namun, akhirnya warga kembali ke pulau dan akan melanjutkan protes disaat mereka siap.

Ada sebuah bagian cerita yang membuat saya cukup terkaget. Pak Ari mengatakan, beberapa hari pasca demonstrasi akbar masyarakat Gili Trawangan di Mataram, pasukan gabungan TNI dan Polri diturunkan ke pulau tersebut. Entah untuk apa. Namun, menurut cerita, pulau itu sempat diisolasi beberapa waktu dari kegiatan pariwisata. Kafe dan cottage tutup, turis dilarang memasuki pulau, bahkan jurnalis pun tidak diperbolehkan ke sana. Sementara, pasukan gabungan bersiaga di pulau tersebut. Tidak diketahui pasti apa yang terjadi di sana, namun dugaan saya, ada tindakan represif dari aparat-aparat tersebut terhadap masyarakat lokal Gili Trawangan. Seperti konflik negara/korporasi versus masyarakat pada umumnya. Masyarakat dihadang dengan kekuatan militer agar tidak lagi mengganggu perputaran modal, dari sektor apapun, termasuk pariwisata. Tepat! Diterjunkannya pasukan gabungan itu berkaitan dengan kepentingan modal.

Saya tidak bisa membayangkan apa yang terjadi saat itu, di tempat itu. Mungkinkah banyak pelanggaran HAM dengan ‘lobi-lobi’ kekerasan aparat? Entah apa yang terjadi. Apa mungkin perlawanan di sana hanya menyisakan baliho di suatu sudut pulau yang indah itu? Atau masih ada api-api dalam sekam yang siap membakar kapitalisme di pulau tersebut.

Tersurat dari pesan yang tertulis di baliho tersebut, bahwa masyarakat merasa disingkirkan di tanah moyangnya sendiri. Empat ikrar yang mereka sebutkan di sana: 1) Kami rakyat Gili Trawangan akan tetap tinggal dan hidup serta mati bersama segenap keluarga di atas tanah Gili Trawangan; 2) Kami Rakyat Gili Trawangan menolak perampasan tanah milik kami dengan alasan apapun demi kehidupan dan masa depan hidup kami di atas tanah Gili Trawangan; 3) Kami Berikrar bahwa rakyat Gili Trawangan adalah keluarga dan kami akan saling melindungi dalam setiap ancaman, pemaksaan dan perampasan hak hidup di atas tanah Gili Trawangan; dan 4) Kami dan segenap keluarga rakyat Gili Trawangan akan mempertahankan hak atas tanah leluhur kami di atas Gili Trawangan sampai tetes darah (penghabisan).

Anehnya, perlawanan masif ini tidak terdengar ke luar Lombok. Jangankan ke Jakarta di mana informasi lancar berhilir mudik, di Lombok sendiri, isu itu seperti tenggelam begitu saja tanpa ada obrolan masif di level grassroot. Memang sangat mungkin, saya ketinggalan informasi, sebab peristiwa itu terjadi pertengahan tahun 2011. Sementara, saya baru datang di akhir tahun tersebut. Tapi paling tidak, Gili Trawangan tidak akan terlihat aman tanpa gejolak jika memang perlawanan masyarakat setempat cukup masif.

Sejak beberapa tahun terakhir dari waktu saya berkunjung ke sana, Lombok memang menjadi destinasi pariwisata utama selain Bali. Terlebih Trio Gili (Gili Trawangan-Gili Air-Gili Meno) menjadi ikon pariwisata Lombok. Alhasil, di mana ada invasi kapitalisme, di sanalah pelanggaran hak-hak masyarakat setempat terjadi. Masyarakat asli Gili Trawangan makin tersingkir begitu industri pariwisata menggeliat. Kafe demi kafe, hotel demi hotel dibangun di tepi pantai, sementara masyarakat setempat harus menyingkir ke daerah ‘pedalaman’ Gili Trawangan. Tapi semakin lama, bangunan-bangunan industri pariwisata pun menyeruak ke pemukiman-pemukiman warga lokal, sehingga mengancam eksistensi mereka di pulau tersebut. Sangat maklum jika akhirnya mereka marah dan melawan. Hak mereka atas tanah yang ditinggali leluhur terancam dirampas oleh pemilik-pemilik modal yang membangun penginapan maupun kafe—tentunya atas izin pemerintah daerah setempat. Seorang teman pernah bilang, ‘negara dan modal/korporasi seperti dua sisi pada satu keping mata uang’.



Sore itu kami akhiri dengan makanan khas Lombok: plecing kangkung. Rindunya saya dengan makanan ini. Memang sih, di luar Lombok makanan ini sudah banyak tersedia. Hanya saja, rasanya sangat berbeda saat kita makan di tempat makanan itu berasal. Masakan istrinya Pak Ari memang enak. Masih sama seperti dua tahun lalu saat pertama kali saya berkunjung ke sana. Kami bermalam di sana, karena keesokan harinya kami harus kembali ke Mataram, mengakhiri perjalanan singkat di tanah Seribu Masjid.[]

Sumber