Hoegeng Imam Santoso(lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, 14 Oktober 1921 – meninggal 14 Juli 2004 pada umur 82 tahun) adalah salah satu tokoh militer dan kepolisian Indonesia dan juga salah satu penandatangan Petisi 50.

Latar belakang

Dia masuk pendidikan HIS pada usia enam tahun, kemudian melanjutkan ke MULO (1934) dan menempuh sekolah menengah di AMS Westers Klasiek (1937). Setelah itu, dia belajar ilmu hukum di Rechts Hoge School Batavia tahun 1940. Sewaktu pendudukan Jepang, dia mengikuti latihan kemiliteran Nippon (1942) dan Koto Keisatsu Ka I-Kai (1943). Baru dia diangkat menjadi Wakil Kepala Polisi Seksi II Jomblang Semarang (1944), Kepala Polisi Jomblang (1945), dan Komandan Polisi Tentara Laut Jawa Tengah (1945-1946). Kemudian mengikuti pendidikan Polisi Akademi dan bekerja di bagian Purel, Jawatan Kepolisian Negara.

Mas Hoegeng di luar kerja terkenal dengan kelompok pemusik Hawaii, The Hawaiian Seniors. Selain ikut menyanyi juga memainkan ukulele. Sering terdengar di Radio Elshinta dengan banyolan khas bersama Mas Yos.

Karier Kepolisian


Banyak hal terjadi selama kepemimpinan Kapolri Hoegeng Iman Santoso. Pertama, Hoegeng melakukan pembenahan beberapa bidang yang menyangkut Struktur Organisasi di tingkat Mabes Polri. Hasilnya, struktur yang baru lebih terkesan lebih dinamis dan komunikatif. Kedua, adalah soal perubahan nama pimpinan polisi dan markas besarnya. Berdasarkan Keppres No.52 Tahun 1969, sebutan Panglima Angkatan Kepolisian RI (Pangak) diubah menjadi Kepala Kepolisian RI (Kapolri). Dengan begitu, nama Markas Besar Angkatan Kepolisian pun berubah menjadi Markas Besar Kepolisian (Mabak).

Perubahan itu membawa sejumlah konsekuensi untuk beberapa instansi yang berada di Kapolri. Misalnya, sebutan Panglima Daerah Kepolisian (Pangdak) menjadi Kepala Daerah Kepolisian RI atau Kadapol. Demikian pula sebutan Seskoak menjadi Seskopol. Di bawah kepemimpinan Hoegeng peran serta Polri dalam peta organisasi Polisi Internasional, International Criminal Police Organization (ICPO), semakin aktif. Hal itu ditandai dengan dibukanya Sekretariat National Central Bureau (NCB) Interpol di Jakarta.

Tahun 1950, Hoegeng mengikuti Kursus Orientasi di Provost Marshal General School pada Military Police School Port Gordon, George, Amerika Serikat. Dari situ, dia menjabat Kepala DPKN Kantor Polisi Jawa Timur di Surabaya (1952). Lalu menjadi Kepala Bagian Reserse Kriminil Kantor Polisi Sumatera Utara (1956) di Medan. Tahun 1959, mengikuti pendidikan Pendidikan Brimob dan menjadi seorang Staf Direktorat II Mabes Kepolisian Negara (1960), Kepala Jawatan Imigrasi (1960), Menteri luran Negara (1965), dan menjadi Menteri Sekretaris Kabinet Inti tahun 1966. Setelah Hoegeng pindah ke markas Kepolisian Negara kariernya terus menanjak. Di situ, dia menjabat Deputi Operasi Pangak (1966), dan Deputi Men/Pangak Urusan Operasi juga masih dalam 1966. Terakhir, pada 5 Mei 1968, Hoegeng diangkat menjadi Kepala Kepolisian Negara (tahun 1969, namanya kemudian berubah menjadi Kapolri), menggantikan Soetjipto Joedodihardjo. Hoegeng mengakhiri masa jabatannya pada tanggal 2 Oktober 1971, dan digantikan oleh Drs. Mohamad Hasan.

Tidak selamanya TNI dan Polribermusuhan sampai terlibat bentrok. Adakalanya, muncul contoh anggun bagaimana tentara dan polisi bahu-membahu memberantas kebatilan, seperti ditunjukkan polisi Hoegeng Iman Santosa dan tentara Maludin Simbolon.

Saat itu Hoegeng menjabat sebagai Kadit Reskrim Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Sumut).Pernah suatu ketika tim Hoegeng menggerebek sebuah arena perjudian. Ternyata, arena judi itu dibekingi oleh tentara. Kalau ada tentara yang tertangkap, maka Hoegeng perlu melakukan koordinasi dengan komandan satuannya untuk menentukan tindakan hukum. Biasanya, yang bersalah akan diajukan ke Mahkamah Militer.

Tidak ada kesulitan bagi Hoegeng dalam menangani tentara yang terlibat penyelundupan dan perjudian. Salah satu faktornya, mitra Hoegeng yaitu Panglima TT (Kodam) Bukit Barisan Kolonel Maludin Simbolon dikenal sebagai figur bersih dan antikoruptor.

"Tidak ada kesulitan saya dalam menangani oknum tentara yang terlibat penyelundukan dan perjudian, karena sosok pimpinan militer di Sumut dikenal antikorupsi dan antikoruptor," tulis Hoegeng dikutip dari biografi Hoegeng, Polisi: Idaman dan Kenyataan karya Ramadhan KH dan Abrar Yusra terbitan Pustaka Sinar Harapan.

Di kalangan pejabat di Sumut, baik polisi dan TNI serta kejaksaan ada forum bersama yang secara rutin menggelar pertemuan. Anggota forum ini antara lain Kolonel Maludin Simbolon, Letkol Djamin Ginting (pengganti Simbolon sebagai Panglima Bukit Barisan), Mayor Boyke Nainggolan, dan Hoegeng sendiri. Menurut Hoegeng komunikasi rutin seperti ini penting sekali untuk membuat konsolidasi aparat kompak!

Berkaca pada penyerbuan Markas Polres Ogan Komering Ulu di Sumatera Selatan oleh anggota TNI dari Yon Armed 15, banyak yang menilai akibat komunikasi buruk TNI/Polri.

Wakil Ketua Komisi III DPR, Tjatur Sapto Edy menilai, peristiwa itu terjadi akibat tidak adanya komunikasi yang baik di tingkat atas maupun bawah TNI dan Kepolisian.

"Harusnya tidak diselenggarakan secara massal, pihak polisi dan TNI harusnya ada komunikasi dari tingkat atas sampai tingkat bawah," kata Tjatur di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (07/03).