- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Masih Ada Warga Tak Puas dengan Jokowi-Basuki


TS
Malassah
Masih Ada Warga Tak Puas dengan Jokowi-Basuki
Masih Ada Warga Tak Puas dengan Jokowi-Basuki
Penulis : Indra Akuntono | Kamis, 7 Maret 2013 | 11:28 WIB
Dibaca: 1395 Komentar:
| Share:

KOMPAS.com/Indra Akuntono
Warga dari Serikat Rakyat Miskin Indonesia saat berdemonstrasi menuntut Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk membentuk pengawas pelayanan publik yang akan mengawasi dan membantu warga miskin, Kamis (7/3/2013), di depan Gedung Balaikota Jakarta.
TERKAIT:
Napas Baru Warga Rusun Marunda
Ini Tanggapan DPRD soal Anggaran Konsumsi Ajudan Jokowi
Jokowi: Yang Malas Pecat Saja
Pembangunan MRT dalam Hitungan Hari
Jokowi Beri Arahan kepada Warga Rusun Marunda
JAKARTA, KOMPAS.com - Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama terus melakukan program kerja yang berpihak pada warga Jakarta kelas pinggir. Namun, ratusan demonstran yang tergabung dalam Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) masih menuntut Gubernur dan Wakil Gubenur DKI Jakarta itu menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh kaum miskin Jakarta.
Koordinator aksi SRMI Dika Mohammad dalam aksi di Balaikota Jakarta, Kamis (7/3/2013) mengatakan, masih ada sejumlah permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh Jokowi di sisi sentral sendi kehidupan masyarakat. Yakni mengenai pendidikan, kesehatan, ketersediaan air bersih yang murah, lapangan pekerjaan baru, perumahan murah untuk rakyat, serta jaminan legalitas kependudukan untuk warga miskin yang telat mengurus akta kelahiran.
Untuk pendidikan, SRMI menuntut kejelasan kriteria calon penerima Kartu Jakarta Sehat (KJS). Termasuk tuntutan agar Jokowi menyediakan solusi bagi warga yang tidak memiliki KTP, seperti anak jalanan, dan orang terlantar.
"Soal pendidikan, semasa kampanye, Pak Jokowi-Ahok berjanji, jika terpilih akan merealisasikan pendidikan gratis sampai universitas. Tapi kami sering menerima aduan mengenai beratnya biaya sekolah," kata Dika di lokasi aksi.
SRMI juga menyampaikan kegelisahannya pada pengelolaan KJS oleh PT Askes, dan meminta sarana serta prasarana kesehatan di DKI segera ditingkatkan.
Masalah lainnya, kata Dika, layanan air bersih yang murah untuk warga miskin juga masih jauh dari harapan. Selain harga air PAM yang terus naik hampir di setiap tahunnya, aliran air ke permukiman miskin juga sering kali mati tanpa alasan jelas.
"Ini kritik yang membangun untuk Pak Jokowi agar perbaiki layanan rakyat. Setiap hari kita saksikan orang miskin selalu dibelit kesusahan. Gubernur harus bentuk dewan rakyat pengawas pelayanan publik yang akan mengawasi dan membantu orang miskin," ujarnya.
Editor :Ana Shofiana Syatiri
_______________________________
sabarlah bu emangnya pak jokowi punya lampu wasiat bisa beres dalam sekejap
sumber
Penulis : Indra Akuntono | Kamis, 7 Maret 2013 | 11:28 WIB
Dibaca: 1395 Komentar:
| Share:
KOMPAS.com/Indra Akuntono
Warga dari Serikat Rakyat Miskin Indonesia saat berdemonstrasi menuntut Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk membentuk pengawas pelayanan publik yang akan mengawasi dan membantu warga miskin, Kamis (7/3/2013), di depan Gedung Balaikota Jakarta.
TERKAIT:
Napas Baru Warga Rusun Marunda
Ini Tanggapan DPRD soal Anggaran Konsumsi Ajudan Jokowi
Jokowi: Yang Malas Pecat Saja
Pembangunan MRT dalam Hitungan Hari
Jokowi Beri Arahan kepada Warga Rusun Marunda
JAKARTA, KOMPAS.com - Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama terus melakukan program kerja yang berpihak pada warga Jakarta kelas pinggir. Namun, ratusan demonstran yang tergabung dalam Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) masih menuntut Gubernur dan Wakil Gubenur DKI Jakarta itu menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh kaum miskin Jakarta.
Koordinator aksi SRMI Dika Mohammad dalam aksi di Balaikota Jakarta, Kamis (7/3/2013) mengatakan, masih ada sejumlah permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh Jokowi di sisi sentral sendi kehidupan masyarakat. Yakni mengenai pendidikan, kesehatan, ketersediaan air bersih yang murah, lapangan pekerjaan baru, perumahan murah untuk rakyat, serta jaminan legalitas kependudukan untuk warga miskin yang telat mengurus akta kelahiran.
Untuk pendidikan, SRMI menuntut kejelasan kriteria calon penerima Kartu Jakarta Sehat (KJS). Termasuk tuntutan agar Jokowi menyediakan solusi bagi warga yang tidak memiliki KTP, seperti anak jalanan, dan orang terlantar.
"Soal pendidikan, semasa kampanye, Pak Jokowi-Ahok berjanji, jika terpilih akan merealisasikan pendidikan gratis sampai universitas. Tapi kami sering menerima aduan mengenai beratnya biaya sekolah," kata Dika di lokasi aksi.
SRMI juga menyampaikan kegelisahannya pada pengelolaan KJS oleh PT Askes, dan meminta sarana serta prasarana kesehatan di DKI segera ditingkatkan.
Masalah lainnya, kata Dika, layanan air bersih yang murah untuk warga miskin juga masih jauh dari harapan. Selain harga air PAM yang terus naik hampir di setiap tahunnya, aliran air ke permukiman miskin juga sering kali mati tanpa alasan jelas.
"Ini kritik yang membangun untuk Pak Jokowi agar perbaiki layanan rakyat. Setiap hari kita saksikan orang miskin selalu dibelit kesusahan. Gubernur harus bentuk dewan rakyat pengawas pelayanan publik yang akan mengawasi dan membantu orang miskin," ujarnya.
Editor :Ana Shofiana Syatiri
_______________________________
sabarlah bu emangnya pak jokowi punya lampu wasiat bisa beres dalam sekejap

sumber
0
3.8K
65


Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama


Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan