JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan bantuan kepada Pemprov Jawa Barat untuk membuat sumur resapan. Hal itu diupayakan agar ada sinergi antara Pemprov DKI dan Pemprov Jawa Barat untuk menanggulangi banjir.

"Ya, itu hibah yang kami berikan dan kami sudah siapkan Rp 60 miliar buat hibah sosial ke sekitar kita. Ke Pemprov (Jabar) dan termasuk kabupaten kota," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Rabu (6/3/2013).

Namun, Basuki mengelak apabila hibah tersebut hanya dipergunakan untuk membuat sumur resapan. Pemprov DKI memberikan kebebasan kepada Pemprov Jawa Barat untuk mempergunakan hibah yang akan masuk ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat. Asal, hibah itu dipergunakan untuk penanggulangan banjir dua wilayah.

"Tergantung. Pokoknya kami hibahkan, nanti diterima di APBD-nya mereka. Nanti, dia susun lagi uangnya buat apa. Bisa juga buat sheet pile," kata Basuki.

Terkait penanggulangan banjir kiriman yang berasal dari Puncak, Bogor, Jawa Barat, Pemprov DKI juga terus berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Barat dan Pemkot Bogor. Untuk melaksanakan program normalisasi Sungai Pesanggrahan, Sungai Angke, dan Sungai Sunter (PAS), kata Basuki, juga harus ada koordinasi dengan Jawa Barat yang bertindak sebagai hulu.

"Kami koordinasi terus kok. Dari Tangerang segala macam, dengan Balai Besar Kementerian Pekerjaan Umum untuk membuat normalisasi PAS. Normalisasi itu tidak bisa dari kami saja, mesti dari hulu juga," ujar Basuki.

Untuk normalisasi sungai PAS pada tahun 2011 lalu, pemerintah pusat telah mengalokasikan dana senilai Rp 2,3 triliun. Pelaksanaan normalisasi sudah dimulai sejak 2011 hingga 2014. Per tahun dialokasikan dana Rp 600 miliar dan pengerjaannya dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemprov DKI.