Manila, - Konflik bersenjata di Sabah, Malaysia terus berlangsung. Bahkan seorang pria yang mengklaim dirinya sebagai Sultan Sulu di Filipina selatan, menegaskan bahwa orang-orangnya akan bertempur hingga titik penghabisan.

Hal ini disampaikan Sultan Sulu, Jamalul Kiram III di Manila, Filipina seperti dilansir kantor berita AFP, Selasa (5/3/2013).

Penegasan ini disampaikan di tengah serangan udara dan darat yang dilancarkan militer Malaysia guna mengakhiri konflik di Sabah. Konflik yang telah berlangsung tiga minggu itu, sejauh ini telah menewaskan 27 orang termasuk 8 polisi Malaysia.

"Putra mahkota, pasukan kerajaan dan banyak pembela tanah air yang tiba (di Sabah) secara sukarela akan bertempur hingga orang terakhir demi cita-cita dan aspirasi mereka," tegas Kiram.

Kiram mengirimkan adik laki-lakinya, sang putra mahkota Raja Muda Agbimuddin Kiram dan ratusan para pendukungnya, yang sebagian bersenjata ke Sabah, Malaysia pada 12 Februari lalu. Dengan menggunakan kapal, mereka mengemban misi untuk mengklaim wilayah Sabah sebagai milik Kesultanan Sulu dan menginginkan adanya renegosiasi ulang mengenai 'sewa' wilayah Sabah oleh pemerintah Malaysia.

Menurut sejarah, pada tahun 1658, Sultan Brunei menghadiahkan wilayah Sabah ke Sultan Sulu atas bantuan yang diberikan dalam melawan pemberontakan di Brunei. Kemudian pada masa penjajahan Inggris tahun 1878, Sabah disewa oleh perusahaan British North Borneo.

Perusahaan itu harus membayar uang pajak senilai US$ 1.600 per tahun kepada pewaris Kesultanan Sulu. Dalam kontrak disebutkan, uang sewa akan terus dibayar selama Sabah masih dalam kekuasaan perusahaan itu.

Namun ketika Inggris pergi dan Sabah kemudian menjadi bagian dari wilayah negara Malaysia, pemerintah Malaysia masih meneruskan pembayaran itu. Hingga kini, Malaysia masih membayar sekitar 5.000 ringgit (Rp 15,6 juta) per tahun kepada pewaris Kesultanan Sulu.

Nah, persoalan mulai muncul ketika Inggris memerdekakan Malaysia. Sejak tahun 1963, saat Sabah dinyatakan masuk wilayah Malaysia, Inggris dengan sepihak menginterpretasikan isi kontrak secara berbeda dari sebelumnya.

Pihak Inggris menganggap uang yang dibayarkan ke Kesultanan Sulu sebagai uang untuk mengalihkan kepemilikan Sabah, walau pembayarannya masih terus berlangsung dan diwariskan ke pemerintah Malaysia hingga saat ini. Sementara Kesultanan Sulu menganggap uang pajak tersebut tetap sekadar uang sewa wilayah mereka di Sabah namun status kepemilikan tidak berubah.