Liputan6.com, Jakarta : PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendesak pemerintah memberikan alokasi impor daging kepada perusahaan BUMN.

Perusahaan meminta kuota 85 ribu ekor sapi kepada Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag).

RNI mengajukan izin impor 60.000 ekor sapi untuk penggemukan dan 25.000 ekor sapi betina untuk pengembangbiakan di 2013.

"Pokoknya saya akan meminta izin impor sapi ke Kementan dan Kemendag. Jangan diberikan kepada pihak swasta terus, seharusnya BUMN juga harus dilihat. Karena BUMN pastinya akan menyejahterakan rakyat banyak," ujar Direktur Utama PT RNI, Ismed Hasan Putro, Rabu (13/2/2013).

Dia mengaku tidak akan sungkan meminta pemberian izin impor sapi tersebut kepada instansi berwenang, seperti Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan.

Pelaksanaan importasi sapi juga dinilai memiliki tahapan-tahapan yang ketat.

Sebelumnya Menteri BUMN Dahlan Iskan mengimbau agar perusahaan BUMN tidak boleh meminta proyek impor sapi dari Kementerian Pertanian.

Hal tersebut setelah terjadi kasus dugaan korupsi pada pelaksanaan importasi daging sapi.

Ismed menegaskan, perusahaan BUMN beda sekali dengan pihak swasta. Perusahaan BUMN itu diawasi Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Perusahaan BUMN banyak sekali yang memantau, kalau perusahaan swasta itu tidak ada yang mantau. Jadi minim sekali akan adanya konspirasi di perusahaan BUMN. Kalau negara ini ingin lebih sejahtera, jadi berikan alokasi penyaluran impor sapi itu ke BUMN peternakan," tegas dia.

Ismed mengaku akan tetap melobi untuk mendapatkan jatah alokasi impor daging. Kalaupun RNI tidak dapat izin, dia berharap kesempatan tetap bisa dibuka bagi perusahaan BUMN peternakan lainnya.

Belanja Modal

Perihal kinerja, RNI pada tahun ini menganggarkan belanja modal (capital expenditure/capex) sebesar Rp 2,6 triliun di tahun 2013. "Dana itu akan dipergunakan dalam pengembangan usaha," ujar Ismed.

Dia memaparkan, dana capex akan dipakai untuk pembangunan pabrik minyak goreng, dan pembangkit listrik tenaga air sekitar 55 Mega Watt (MW).

Nilai investasi pembangkat listrik tenaga air yang berlokasi di Perkebunan Mitra Kerinci senilai Rp 1 triliun.

Dana capex tersebut akan diambil dari kas internal dan perbankan. Jadi akan ada kerja sama dengan perbankan BUMN, terutama yang penggarapan di bidang properti. (Dis/Nur)

Harusnya sih kalau diberi izin mungkin program BUMN untuk pengembangan sapi bisa berhasil. Ternyata masalahnya jga ada pada ijin dari Kementan dan Kemendag. Hadeuh satu kementrian mau berusaha mandiri (BUMN) eh kementrian yang lain ga mendukung (tau sendiri lah yg mana) .