Polemik Dana Hibah, Jangan Dikira Adu Politik
Thursday, 28 February 2013


PADANG, METRO-Respon masyarakat yang terbilang tinggi terhadap polemik dana hibah safari PKS menjadi tolak ukur kehidupan demokrasi. Ini mendorong terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan transparan.

“Jangan dianggap sebagai adu domba jika masyarakat turun ke jalan mengkritik kebijakan pemerintah. Itu bagian dari kehidupan demokrasi. Yang penting caranya harus tertib dan tidak anarkis,” kata Anggota DPRD Sumbar HM Tauhid di Padang, Rabu (27/2).

Politisi Hanura ini meminta pemerintah provinsi tak tersulut emosi dan kemudian menilai ada upaya memecah belah. Sejauh ini aksi yang dilakukan masyarakat dinilai masih dalam batas kewajaran. Di mana saat ada dugaan penyelewengan anggaran, berbagai elemen turun ke jalan melakukan penolakan.

“Berpolitik hati nurani, jujur, transparan jangan berpolitik dengan hati sanubari dan hati hewani yang selalu mengutamakan kepentingan kelompok,”pesan Tauhid yang juga ketua DPD Hanura Sumbar.

Adapun polemik dana hibah safari PKS senilai Rp1,9 miliar yang masuk APBD Sumbar 2013 bergulir awal Februari ini. Bola panas meledak saat pergantian jabatan kepala Biro Binsos di lingkungan Setda Provinsi Sumbar. Banyak pihak menilai pergantian jabatan sebagai upaya “pembersihan” atas mata anggaran yang terlanjur masuk APBD.

Seperti aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Padang, mendesak pemerintah mengusut tuntas alokasi anggaran yang tergolong jumbo itu. Aksi massa yang dilakukan Senin (25/2) lalu itu dilengkapi spanduk berisi kecaman terhadap pemerintah. Mereka turun ke jalan menyinggahi kantor DPRD Sumbar di Jalan Khatib Sulaiman hingga kantor gubernur di Jalan Jenderal Sudirman, Padang.

Informasi yang dirangkum POSMETRO, alokasi anggaran safari terkesan dipaksakan tanpa sepengetahuan dewan sehari sebelum paripurna penetapan. Kejanggalan mulai diketahui ketika buku daftar anggaran yang sempat diterima dewan, ditarik tiba-tiba dengan alasan salah cetak.

Sementara itu, Sekprov Sumbar yang juga ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Ali Asmar, membantah dirinya atau gubernur terlibat dalam disposisi untuk pen­cairan anggaran sesuai proposal yang diberikan DPP PKS. “Saya tidak tahu soal ang­garan itu. Begitu juga guber­nur. Persetujuannya hanya dilakukan Kabiro Sosial. Re­gulasinya kan begitu, cuma lewat SKPD bukan Tim TA­PD, di mana saya sebagai ketuanya,” kilah Ali Asmar. Menurutnya, pemberitaan di media massa telah menyudutkan Pemprov Sumbar. (eru)

hxxp://posmetropadang.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2479&Itemid=33