KOMPAS.com - Banyak orang
mengatakan, usia remaja adalah
masa paling indah. Apalagi buat kita
yang enggak perlu pusing soal uang
sekolah dan ikut kegiatan apa pun
sesuai minat. Namun, enggak semua
teman kita bisa menjalani hidup
seperti itu.
Banyak teman kita yang tak bisa
sekolah karena orangtuanya miskin
atau faktor lain. Akibat
selanjutnya, teman kita terpaksa
bekerja meski masih berusia
sekolah. Bahkan di daerah
tertentu, orangtua ”tega”
menikahkan anaknya yang berusia
belasan tahun.
Sebagian kondisi itu terjadi karena
orangtua tak paham kesehatan
reproduksi serta hak anak akan
pendidikan dan layanan kesehatan
yang baik. Kondisi itu menjadi
bahan diskusi berjudul ”63 Juta
Remaja, Guru Kita” yang
diselenggarakan Yayasan Kampung
Halaman (YKH), pekan lalu, di
Jakarta.
Panelis pertama adalah Oktaviani
Wulansari (21) atau Ovik, gadis
penyandang tuna rungu sekaligus
Miss Deaf Indonesia 2012. Dia
juga membantu mengajar bahasa
isyarat di Solo, Jawa Tengah.
Ia bercerita, saat di taman kanak-
kanak, dirinya sulit mendapat
fasilitas belajar memadai.
Sementara orangtuanya ingin Ovik
menjalani kehidupan seperti anak
biasa. Jadilah Ovik belajar di
sekolah umum yang tak
menggunakan bahasa isyarat.
Melihat kesulitan Ovik, orangtua
akhirnya menyekolahkannya di
sekolah luar biasa (SLB) hingga
lulus SMA. ”Saya sekarang menjadi
model dan mewakili Indonesia pada
pemilihan Miss World Deaf 2012 di
Praha (Ceko),” ujar Ovik lewat
Rully, penerjemah.
Bagaimanapun Ovik beruntung
karena banyak penyandang
tunarungu di Solo hanya bisa
bekerja di pasar, menjadi tukang
sapu dan tukang parkir. ”Saya
harap pemerintah memberi akses
pendidikan dan pekerjaan bagi
kami,” ucap cewek yang ingin
menjadi guru itu.
Panelis lain, Ima (17), telah
bekerja sebagai pekerja rumah
tangga (PRT) di Kranji, Bekasi,
Jawa Barat, sejak usia 14 tahun.
Gadis lulusan SMP di Purworejo,
Jawa Tengah, itu mendapat
majikan yang baik. Sambil bekerja
ia bisa belajar menjahit dan
menyulam di sanggar belajar
keterampilan.
”Dulu, saya tidak melanjutkan
sekolah karena orangtua tak
mampu. Setelah bekerja, saya
mengirim sebagian gaji buat
membantu orangtua,” kata Ima
yang mengikuti program kelompok
belajar paket C (setingkat SMA)
di Bekasi.
Pernikahan dini
Apabila dua panelis tersebut
kesulitan mengakses pendidikan,
Ica, panelis lainnya, berkisah
tentang ketidaktahuannya tentang
seks bebas. Ica ikut kawan yang
menawari menjadi PRT. Namun,
ternyata ia dijadikan pekerja seks
komersial (PSK).
Paparan menarik datang dari Diah
Ayu (14), siswa SMP Negeri 7
Bondowoso, Jawa Timur. Diah yang
hobi menulis ini prihatin melihat
kondisi sebagian remaja Indonesia.
”Mereka tak tahu bahaya seks
bebas, perlunya memahami
kesehatan reproduksi, dan bahaya
pernikahan dini,” ujarnya. Karena
itu, dia berkampanye anti-
pernikahan dini serta antiseks
bebas lewat cerpen dan
mengobrol.
Menurut Diah, di pedesaan di
Bondowoso, sebagian orangtua
menikahkan anak perempuannya
pada usia muda karena tradisi.
Gadis berusia 13-14 tahun harus
menikah karena jika tidak dianggap
perawan tua.
”Di pedesaan, masyarakat memilih
lebih baik menjadi janda muda
daripada perawan tua. Pernikahan
dini terjadi karena orangtua
kurang pendidikan. Menikahkan
anak secepatnya menjadi cara
mereka mengurangi beban
keluarga,” kata Diah.
Menurut dia, biasanya gadis belia
di daerahnya dinikahkan dengan
lelaki yang umurnya lebih tua tetapi
cukup kaya, misalnya juragan
tembakau.
Diah tak sendiri berperang
melawan keadaan itu. Beberapa
organisasi seperti YKH dan
Yayasan Kesehatan Perempuan
(YKP) juga berusaha mengikis
kebiasaan buruk itu lewat pelatihan
bagi pelajar dan tokoh masyarakat
selama setahun.
”Di Bondowoso, 47 persen
pernikahan di bawah 16 tahun dan
setahun kemudian 50 persen dari
angka itu bercerai. Kami mengajari
pelajar untuk mengekspresikan
rasa seksualnya kepada lawan
jenis, seperti mengirim pantun. Ini
agar mereka tahu arti seks yang
tak hanya berhubungan seks,” kata
Zumrotin dari YKP.
Mendengar berbagai uraian itu,
para penanggap tak
menyangkalnya. Dede dari
Organisasi Buruh Internasional
(ILO) dan Irwanto, psikolog yang
juga Kepala Pusat Kajian
Disabilitas Universitas Indonesia,
memberi gambaran tingginya
jumlah pekerja anak di Indonesia.
Tahun 2009, di Indonesia ada
sekitar 1,7 juta pekerja anak.
Padahal, seharusnya anak di bawah
usia 18 tahun belum boleh bekerja
ataupun menikah.
Mengenai yang terjadi di
Bondowoso, Romo Bhaskoro dari
Perguruan Kanisius Jakarta
menyatakan, itu terjadi karena
kesempatan belajar anak yang
terbatas.
”Jika itu menjadi masalah nasional,
pemerintah harus melihat masalah
ini. Mungkin banyak orangtua tak
paham pentingnya sekolah.
Kalaupun mereka sekolah dan lulus,
tak bisa langsung bekerja karena
terbatasnya lapangan pekerjaan,”
lanjutnya.
Jika tak segera diatasi, kondisi
seperti diceritakan para panelis
akan berdampak buruk terhadap
masa depan bangsa Indonesia.
Sebab, akan banyak anak muda tak
berpendidikan cukup, tak sehat,
serta memiliki kemampuan bekerja
terbatas yang kelak membebani
masyarakat dan negara. Mereka
akan bergantung pada warga
negara yang berpendidikan lebih
tinggi, sehat dan produktif.
Apalagi data Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia, yang
merujuk sensus penduduk
Indonesia tahun 2010,
menunjukkan, jumlah penduduk
Indonesia 237,6 juta orang.
Indonesia akan memperoleh bonus
demografi pada 2017-2019.
Artinya, komposisi jumlah
penduduk usia produktif (15-64
tahun) mencapai titik maksimal
dibandingkan usia nonproduktif
(0-14 tahun dan 65 tahun ke atas).
Saat itu persentase warga usia
produktif mencapai 55,5 persen.
Jika penduduk usia produktif
berkualitas, negara semakin maju.
Sebaliknya, jika tidak, kondisi itu
akan menjadi bencana.
Agar bencana itu tak terwujud,
kita harus berupaya menjadi anak
muda yang berpendidikan cukup,
sehat, dan punya ketahanan diri
dalam pergaulan. Semua itu
diperlukan agar kelak kita menjadi
sosok mandiri sehingga tak
membebani pihak lain. (LUK/TRI)