DPRD Tolak Bakrie Capital
Delapan Fraksi Sepakat BSB Gunakan APBD
Kamis, 28 Februari 2013 - 10:03:49


SAMARINDA – Upaya Bakrie Capital melibatkan diri dalam pembangunan sisi udara Bandara Samarinda Baru (BSB), bakal menemui jalan terjal. Dari Karang Paci, delapan fraksi yang ada di DPRD Kaltim menyatakan ketidaksepakatan dengan campur tangan investor pada proyek yang harus rampung akhir 2013 itu.

Melalui rapat pimpinan beberapa waktu lalu, para wakil rakyat lebih memilih opsi menggunakan APBD sepenuhnya pada pembangunan BSB. Sebab itu dinilai lebih menguntungkan daerah. Apalagi, BSB yang terletak di Kelurahan Sungai Siring, Samarinda Utara itu seharusnya bisa dioperasikan akhir tahun nanti.

Namun hingga sekarang baru pembangunan sisi darat yang sudah diguyur kocek dari APBD hingga Rp 600 miliar. Sementara sisi udara belum menemui kepastian pendanaan. Rencana keterlibatan Bakrie Capital yang bergulir sejak tahun lalu untuk membangun sisi udara BSB, hingga batas waktu alias deadline Pemprov pada 26 Februari tadi, belum juga menuai titik terang.

“Sudah dari dulu delapan fraksi di DPRD sepakat menggunakan dana APBD sepenuhnya untuk pembangunan BSB,” terang anggota Banggar DPRD Kaltim Andi Harun, kemarin. Dia menuturkan, untuk sisi udara bisa masuk melalui jalur APBD-Perubahan ataupun APBD murni 2014 nanti. Memang belum ada penganggaran dan pembicaraan yang menyentuh nominal. Sebab itu baru sebatas kesepakatan dan belum diputuskan.

Dasar pertimbangannya, menurut Andi Harun, APBD Kaltim sudah terlalu banyak masuk ke BSB. Sehingga jika investor masuk di saat seperti ini, dinilai kurang tepat. “Kalau mau, mulai dari awal. Persoalannya adalah pola hitung-hitungannya seperti apa? Sementara investor mengacu pada profit oriented. Karena kita sudah kepalang tanggung, ya pakai APBD saja sepenuhnya. Nanti dalam perjalanannya, kita upayakan juga dari APBN,” sambung dia.

Baik Bakrie Capital maupun investor lainnya disarankan untuk melibatkan diri dalam proyek selain BSB. Dikatakan Andi Harun, masih banyak proyek dalam koridor pembangunan Kaltim yang memerlukan investasi swasta semisal Pelabuhan Maloy di Kutim, atau pembangkit listrik. Keberadaan BSB dinilai mendesak mengingat kondisi Bandara Temindung, Samarinda, yang sudah tak potensial lagi. Selain itu, ada ketakutan jika pembangunan sisi darat rampung dan sisi udara belum menemui kejelasan, proyek tersebut akan kembali mangkrak.

Lantas bagaimana jika Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak sudah deal dengan Bakrie Capital, Andi Harun berujar “Ya kita mau tahu hitung-hitungannya. Tidak bisa serta merta. Harus dipastikan bahwa investasi itu menguntungkan daerah.”. “Kalau saya menyarankan dengan hormat kepada gubernur, kalau bisa sisi udara dikerjakan menggunakan APBD dan APBN saja,” tambahnya.

Namun penjelasan Andi Harun sedikit berbeda dengan pendapat anggota DPRD Kaltim lain, Dahri Yasin. Dikonfirmasi kemarin, Dahri yang mengatasnamakan Fraksi Golkar dan Ketua Komisi III DPRD Kaltim itu lebih menekankan desakan kepada pemerintah untuk segera memperjelas status sumber dana sisi udara BSB. “Kita coba antisipasi supaya jangan sampai larut hingga tingkat pembahasan anggaran baik itu APBD-Perubahan ataupun murni,” kata dia. “Saat ini kita coba desak pemerintah untuk segera memperjelas hal ini,” tambah Dahri.

Dikatakan lagi, keterlibatan investor tidak ditutup. Hanya memang butuh kesepakatan segera agar target pembangunan BSB bisa sesuai harapan, yakni rampung akhir 2013 baik itu sisi darat maupun udara. “Jika dalam waktu dekat ada deal dengan investor (Bakrie Capital, Red.), ya tidak masalah. Cuma harus segera. Sebab kita juga butuh alternatif. Sehingga jika gagal mencapai kesepakatan dengan investor, kita bisa alokasikan dari APBD,” tandas dia. (dwi/ibr)

Source

Keputusan bijak dari DPRD, daripada kelak bermasalah nantinya. Perusahaan grup Bakrie sudah terkenal bermasalah.