- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Barang Siapa Yang Mempunyai Media Massa, Bisa Untuk Menyerang LAWAN..!!!
TS
telenji200772
Barang Siapa Yang Mempunyai Media Massa, Bisa Untuk Menyerang LAWAN..!!!
Media massa di Indonesia menghadapi tantangan untuk tidak menjadikan dirinya sebagai alat bagi kekuatan politik tertentu untuk menyerang lawan politik. Kegaduhan politik yang disebabkan oleh pemberitaan yang bias harus dihindari. Media massa menentukan kualitas baik-buruknya proses demokrasi dan bernegara.
Menteri Koodinator Politik Hukum dan Keamanan (MenkoPolhukam) Djoko Suyanto mengakui peran strategis media massa terutama menjelang pemilu. Menurutnya, demokrasi dan politik harus selalu dinamis sehingga menghasilkan yang terbaik dalam menentukan pemilihan.
"Peran strategis media massa dalam membentuk opini dan melaporkan kejadian-kejadian yang beredar di masyarakat itu menandakan perkembangan media massa sangat luar biasa. Hasil yang dibuat oleh wartawan akan berdampak luar biasa, akan membuat opini-opini tertentu di masyarakat," kata Djoko dalam sebuah diskusi bertajuk Peran Media Dalam Percaturan Politik Menyongsong Pemilu 2014 di Jakarta, Rabu (27/2).
Selain itu, dia menjelaskan, nilai baik dan buruknya perkembangan suatu negara sebetulnya tergantung dari peran media massa memotret suatu pemberitaan karena apa yang sudah dipilih media massa untuk diberitakan langsung diterima kepada publik dan publik memahami. "Dari pagi sampai sore kita selalu melihat informasi media, kalau tidak melihat berita seperti ada yang kurang, lebih baik ketinggalan istri dari pada ketinggalan informasi berita," ujarnya.
Sementara Ketua Umum Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) Rohmad Hadiwijoyo mengungkapkan sama dengan platform media massa lain seperti online, koran, majalah, dan televisi, radio juga dituntut untuk bertindak independen dengan tidak menjadikan dirinya sebagai media yang berfungsi untuk kepentingan kelompok tertentu. Media seperti radio juga rawan disalahgunakan untuk menyerang lawan politik.
"Jangan sampai organisasi penyiaran kita diintervensi dan dikriminalisasi untuk tujuan jangka pendek supaya fungsi yang sebenarnya yaitu untuk menyuarakan aspirasi masyarakat sebagai pengejawantahan dari pilar demokrasi di negeri ini bisa terwujud," kata Rohmad.
Dia menegaskan dampak dari intervensi media oleh kekuatan politik sangat berbahaya karena informasi yang akan diberikan kepada masyarakat luas menjadi bias dan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya.
"Konflik horizontal dalam masyarakat merupakan salah satu dampak akibat pemberitaan yang tidak seimbang tersebut. Konflik horizontal ini akan berdampak pula dalam proses bernegara dan demokrasi seperti contoh terakhir konflik di Papua," ujarnya.
Selain itu, kata dia, banyaknya pemberitaan yang bias akan membuat kegaduhan politik yang tidak perlu.
Pada bagian lain, Rohmad mengutip hasil survei yang menyebutkan kepercayaan publik terhadap pers adalah sebanyak 77 persen, sementara kepercayaan publik kepada pemerintah hanya 43 persen. "Ini hasil survei bukan asal-asalan. Dengan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap pekerja-pekerja media, harus dijadikan motivasi untuk bekerja lebih baik lagi," ungkapnya.
Survei yang disebut oleh Rohmad adalah Edelman Trust Barometer 2013. Indonesia ternyata menjadi negara dengan tingkat kepercayaan media tertinggi di antara 26 negara yang disurvei.
Survei itu berlangsung 16 Oktober-28 November 2012 terhadap 1.200 responden yang terbagi 1.000 orang dari kalangan umum dan 200 orang dari kalangan melek informasi yakni berpendidikan tinggi dan berpendapatan kelas menengah ke atas.
Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap berbagai jenis media mempunyai persentase hampir rata, yaitu 75 persen terhadap media tradisional, seperti koran majalah, radion, dan televisi; 76 persen terhadap media online; 68 persen terhadap media sosial; dan 67 persen terhadap media yang dimiliki oleh perusahaan.
Hal tersebut terjadi disebabkan masyarakat Indonesia menyukai informasi yang diperoleh dengan cara berdialog dengan kerabat dan kawan sejawat di media sosial.
Selain itu masyarakat Indonesia cenderung butuh mendengarkan suatu informasi sebanyak empat hingga enam kali sebelum mempercayai bahwa informasi itu benar, baik berita yang isinya positif maupun negatif. -
Menteri Koodinator Politik Hukum dan Keamanan (MenkoPolhukam) Djoko Suyanto mengakui peran strategis media massa terutama menjelang pemilu. Menurutnya, demokrasi dan politik harus selalu dinamis sehingga menghasilkan yang terbaik dalam menentukan pemilihan.
"Peran strategis media massa dalam membentuk opini dan melaporkan kejadian-kejadian yang beredar di masyarakat itu menandakan perkembangan media massa sangat luar biasa. Hasil yang dibuat oleh wartawan akan berdampak luar biasa, akan membuat opini-opini tertentu di masyarakat," kata Djoko dalam sebuah diskusi bertajuk Peran Media Dalam Percaturan Politik Menyongsong Pemilu 2014 di Jakarta, Rabu (27/2).
Selain itu, dia menjelaskan, nilai baik dan buruknya perkembangan suatu negara sebetulnya tergantung dari peran media massa memotret suatu pemberitaan karena apa yang sudah dipilih media massa untuk diberitakan langsung diterima kepada publik dan publik memahami. "Dari pagi sampai sore kita selalu melihat informasi media, kalau tidak melihat berita seperti ada yang kurang, lebih baik ketinggalan istri dari pada ketinggalan informasi berita," ujarnya.
Sementara Ketua Umum Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) Rohmad Hadiwijoyo mengungkapkan sama dengan platform media massa lain seperti online, koran, majalah, dan televisi, radio juga dituntut untuk bertindak independen dengan tidak menjadikan dirinya sebagai media yang berfungsi untuk kepentingan kelompok tertentu. Media seperti radio juga rawan disalahgunakan untuk menyerang lawan politik.
"Jangan sampai organisasi penyiaran kita diintervensi dan dikriminalisasi untuk tujuan jangka pendek supaya fungsi yang sebenarnya yaitu untuk menyuarakan aspirasi masyarakat sebagai pengejawantahan dari pilar demokrasi di negeri ini bisa terwujud," kata Rohmad.
Dia menegaskan dampak dari intervensi media oleh kekuatan politik sangat berbahaya karena informasi yang akan diberikan kepada masyarakat luas menjadi bias dan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya.
"Konflik horizontal dalam masyarakat merupakan salah satu dampak akibat pemberitaan yang tidak seimbang tersebut. Konflik horizontal ini akan berdampak pula dalam proses bernegara dan demokrasi seperti contoh terakhir konflik di Papua," ujarnya.
Selain itu, kata dia, banyaknya pemberitaan yang bias akan membuat kegaduhan politik yang tidak perlu.
Pada bagian lain, Rohmad mengutip hasil survei yang menyebutkan kepercayaan publik terhadap pers adalah sebanyak 77 persen, sementara kepercayaan publik kepada pemerintah hanya 43 persen. "Ini hasil survei bukan asal-asalan. Dengan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap pekerja-pekerja media, harus dijadikan motivasi untuk bekerja lebih baik lagi," ungkapnya.
Survei yang disebut oleh Rohmad adalah Edelman Trust Barometer 2013. Indonesia ternyata menjadi negara dengan tingkat kepercayaan media tertinggi di antara 26 negara yang disurvei.
Survei itu berlangsung 16 Oktober-28 November 2012 terhadap 1.200 responden yang terbagi 1.000 orang dari kalangan umum dan 200 orang dari kalangan melek informasi yakni berpendidikan tinggi dan berpendapatan kelas menengah ke atas.
Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap berbagai jenis media mempunyai persentase hampir rata, yaitu 75 persen terhadap media tradisional, seperti koran majalah, radion, dan televisi; 76 persen terhadap media online; 68 persen terhadap media sosial; dan 67 persen terhadap media yang dimiliki oleh perusahaan.
Hal tersebut terjadi disebabkan masyarakat Indonesia menyukai informasi yang diperoleh dengan cara berdialog dengan kerabat dan kawan sejawat di media sosial.
Selain itu masyarakat Indonesia cenderung butuh mendengarkan suatu informasi sebanyak empat hingga enam kali sebelum mempercayai bahwa informasi itu benar, baik berita yang isinya positif maupun negatif. -
Hanya Partai Penguasa (Demokrat) yang tidak punya media massa, makanya pak BEYE pernah bilang Media Masa Indonesia enggak adil memberitakan KEBERHASILANNYA di PEMBANGUNAN ini..
0
3.7K
50
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Urutan
Terbaru
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Komunitas Pilihan