JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat melakukan studi banding ke tiga negara yakni Turki, Yunani, dan India. Ketiga negara itu dikunjungi dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-undang (RUU) Kebudayaan dan RUU Perbukuan.

Demikian hal ini disampaikan anggota Komisi X dari Fraksi PDI-Perjuangan Dedy Gumelar saat dihubungi Rabu (27/2/2013). Politisi yang akrab disapa Miing ini mengatakan, ada tiga rombongan yang diberangkatkan ke tiga negara tersebut. Mereka akan berangkat pada 17 Maret 2013 dan berada di sana selama enam hari.

"Pembahasan dua RUU ini penting untuk diperdalam ke negara yang telah maju di bidang-bidang tersebut. Khususnya untuk RUU Kebudayaan, yang lama terbengkalai," kata Miing.

Miing pun menganggap, jika ada pihak yang bernada miring dengan menyebutkan anggota Dewan tidak perlu studi banding karena bisa dipelajari di internet adalah pemikiran tidak tepat. "Apalagi ini soal kebudayaan, nggak bisa dari literatur, harus dilihat secara empirik," tuturnya.

Miing rencananya akan ikut dengan rombongan ke Turki. "Turki dipilih karena keberhasilannya menjaga peradaban, terutama peradaban Islam," ungkap Miing.

Lebih lanjut, Miing menjelaskan, secara hukum, studi banding ke luar negeri diperkenankan. Oleh karena itu, ia berharap masyarakat tak selalu memandang studi banding ke luar negeri yang dilakukan anggota DPR dengan negatif. Editor :Hindra

JAKARTA, KOMPAS.com -- Sepanjang tahun 2012, DPR melakukan studi banding ke luar negeri sebanyak 53 kali. Namun dari sekian banyak studi banding ke luar negeri tersebut, hanya terkait dengan tiga rancangan undang-undang (RUU) prioritas yang dibahas pada tahun 2012.

Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang mengatakan, tingginya frekuensi studi banding DPR ke luar negeri, berbanding terbalik dengan produktivitas legislasinya.

"Dari 10 UU prioritas ada tiga RUU yang terkait dengan studi banding ke luar negeri pada tahun ini, yakni industri pertahanan, pangan, dan penanganan konflik sosial. Sedangkan UU Pendidikan Tinggi, studi bandingnya dilakukan tahun 2011," kata Sebastian, Minggu (30/12/2012) di Jakarta.

Menurut Sebastian, anggaran pembahasan RUU dari tahun ke tahun terus meningkat. Satu RUU pada tahun 2012 ini anggarannya mencapai Rp 8,6 miliar. "Tren kenaikan anggaran tidak berkorelasi dengan kinerja produktivitas DPR di bidang legislasi," kata Sebastian. Editor :Nasru Alam Aziz



JAKARTA, KOMPAS.com — Untuk melaksanakan penerapan sistem Electronic Road Pricing (ERP), Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama merasa tidak perlu melakukan studi banding ke negara-negara yang telah menerapkan sistem tersebut.

"Enggak usah studi banding, di YouTube juga ada," kata Basuki, Senin (11/2/2013) di Balaikota Jakarta, seusai rapat dengan jajaran Ditlantas Polda Metro Jaya dan Dishub DKI.

Pria yang akrab dipanggil Ahok itu menjelaskan bahwa penerapan sistem ERP akan memudahkan masyarakat jika terkena tilang dari kepolisian karena proses tilang tidak harus mempertemukan polisi dengan orang yang ditilang. Pasalnya, semua pembayaran tilang akan dilakukan melalui pemotongan saldo rekening di bank. "Jadi enggak ada lagi oknum yang prit jigo (Rp 25.000), prit gocap (Rp 50.000)," ujar Basuki.


KOMPAS - Menurut Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Yurist Oloan, semestinya kunker DPR bisa efisien dan maksimal hasilnya. Namun, selama ini pengelolaan kunker tidak terlihat baik, semisal laporan hasil kunker yang tidak jelas. Setiap kunker mestinya diawali kejelasan target dan sasaran, serta dipungkasi laporan yang bisa diakses publik.

”Juga dipastikan bahwa setiap hasil kunker itu ditindaklanjuti menjadi masukan atau perbandingan bagi suatu penyusunan RUU di DPR,” ujar Yurist.

Menurut Yurist, masyarakat nyaris senantiasa mempertanyakan efektivitas dan pertanggungjawaban kunker DPR ke luar negeri. Hal itu merupakan konsekuensi penggunaan uang rakyat. Terkait pembahasan RUU, kunker harus ditempatkan sebagai jawaban atas kebutuhan, bukan sebagai pelengkap proses.

Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Uchok Sky Khadafi menilai, kunker DPR ke luar negeri sekadar kedok untuk menutupi bahwa mereka menghambur-hamburkan uang negara. Mereka pun sebenarnya tahu, kunker itu kurang bermanfaat. (nta/DIK)

http://nasional.kompas.com/read/2012....Belum.Efektif

Testimoni Ahok, Bagaimana Modus Wakil Rakyat Tilap Uang Kunker ke Maroko, Rekreasi ke Spanyol
Ahok.Org (02/03) – Anggota DPR dari Partai Golkar Basuki Tjahaja Purnama menelanjangi rekannya di parlemen yang melakukan korupsi. Melalui laporan kinerja bertajuk Satu Tahun Ber-DPR, Ahok –begitu dia akrab disapa– mengungkap banyak fakta menarik tentang tingkah polah para wakil rakyat di Senayan.

http://ahok.org/berita/news/testimon...si-ke-spanyol/


Gak ngerti musti ngomong apalagi..., " mari kita bertanya pada rumput yang bergoyang"
Ini komengku.... Mana komengmu...?