EMPO.CO, Jakarta - Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera belum berencana untuk memanggil Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan terkait dengan kasus Bank Jawa Barat dan Banten (BJB). Bank yang 38 persen sahamnya dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini diduga menyalurkan Rp 38,7 miliar ke PT Alpindo Mitra Baja dengan mengabaikan prinsip kehati-hatian. Ahmad Heryawan alias Aher disebut-sebut berperan dalam pengucuran kredit tersebut.

“Belum ada rencana ke sana (memanggil Aher),” ujar anggota Majelis Syuro PKS, Refrizal, saat dihubungi Tempo, Rabu, 27 Februari 2013. Dia menilai urusan tersebut tidak berkaitan langsung dengan PKS. “Enggak ada urusannya.”

Anggota Majelis Syuro lainnya, Cahyadi Takariawan, menyatakan pernyataan serupa. “Saya belum bisa menyampaikan soal itu,” kata Cahyadi saat dikonfirmasi. Dia meminta Tempo untuk menghubungi juru bicara PKS, Mardani Ali Sera. Hingga berita ini diturunkan, Mardani belum bisa dihubungi. Telepon dan pesan singkat yang dilayangkan belum berbalas.

Mengutip laporan majalah Tempo, BJB diketahui mengucurkan kredit senilai Rp 38,7 miliar ke Koperasi Bina Usaha bentukan PT Alpindo Mitra Baja. Pinjaman itu cair pada 2012 dan rencananya dipakai untuk usaha simpan-pinjam 600-an karyawan perusahaan suku cadang alat berat tersebut dan sekitar 6.200 nasabah koperasi.

Ketua Budget Government Watch Dedi Haryadi menyebut: “Pencairan kreditnya begitu mudah karena diduga ada campur tangan Gubernur sebagai pemilik saham mayoritas,” ujar Dedi.

Mengacu pada hasil pemeriksaan umum oleh Bank Indonesia Bandung, disebutkan sejumlah persyaratan administratif tak dipenuhi peminjam. Dokumen koperasi, misalnya, tidak disahkan Dinas Koperasi Kabupaten Sukabumi. Slip gaji dan surat keputusan karyawan dan laporan keuangan tak diaudit kantor akuntan publik dan juga tidak ada.

Selain itu, BI menemukan manipulasi data peminjam, dari mulai penggelembungan gaji karyawan dari Rp 14,8 miliar menjadi Rp 37,9 miliar, penggelembungan skala usaha dari Rp 20,9 miliar (2010) menjadi Rp 288 miliar (2011).

Adapun pinjaman senilai Rp 38,7 miliar tersebut tidak dicairkan karyawan PT Alpindo, tidak langsung ke rekening karyawan, kredit ditarik di luar jam kantor, manipulasi kehadiran nasabah saat pencairan kredit dan tak semua nasabah menerima kredit yang dicairkan petugas koperasi.

Mantan Pimpinan BI Bandung, Lucky Fathul, mengungkapkan ketika masih menjabat pada 2012, ia sudah memerintahkan dilakukan pemeriksaan khusus. "Ini tetap jalan. Kami lakukan pemeriksaan khusus karena dari pemeriksaan awal sudah ada temuan-temuan," ujarnya. Ia menyampaikan pada saat pemeriksaan umum, auditor BI yang turun ke lapangan sudah dipersulit oleh pihak koperasi.

SUBKHAN

http://www.tempo.co/read/news/2013/0...n-Panggil-Aher

cepetan panggil dong, don hilmi, ntar keduluan kpk manggilnya, sionis lagi disalahin


tuh koprasi berani bener mempersulit auditor BI