Indonesia harus bisa mengikuti jejak sukses Malaysia yang berhasil melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha kecil dan menengah melalui berbagai fasilitasi, di antaranya meningkatkan kapasitas pelaku sektor riil memanfaatkan Pusat Inkubator Bisnis Perguruan Tinggi.

Hadi Karya Purwadarja, Project Coordinator Strengthening SME Business and Technology Business Incubators Asean, mengatakan, untuk bisa mengikuti jejak Malaysia, maka peranan pemerintah pusat harus dilakukan secara optimal.

”Sebenarnya tidak etis untuk membandingkan kekuatan negara lain dengan negara kita. Saya hanya ingin mengatakan Indonesia bisa dikatakan lebih awal memperkenalkan pola pembinaan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di kawasan Asia Tenggara,” katanya.

Akan tetapi, jumlah pusat inkubator bisnis berbasis teknologi, jauh lebih minim dibandingkan dengan Malaysia yang saat ini sudah mempunyai sebanyak 103 inkubator bisnis. Sedangkan jumlah penduduknya juga lebih kecil dari Indonesia, yakni 26 juta.

Adapun jumlah incubator bisnis berbasis teknologi di perguruan tinggi Indonesia sampai saat ini aktif hanya tercatat sebanyak 20n unit. Sedangkan jumlah penduduknya jauh lebih besar dari Malaysia, karena mencapai sekitar 240 juta jiwa.

Ketika melakukan studi banding ke Malaysia pada awal 2013, Hadi Karya memastikan, ke-103 pusat inkubatir tersebut didukung secara totalitas oleh pemerintah hingga sekitar 90%. Dukungan itu termasuk dari sisi permodalan dengan bunga rendah bagi UKM tenant atau UKM yang ditingkatkan kapasitasnya.

Bagaimana mempercepat pertumbuhan incubator bisnis perguruan tinggi untuk berkontribusi bagi peningkatan daya saing UKM nasional, maka pemerintah harus memperhatikan keperluan perguruan tinggi maupun permodalan bagi UKM tenant.

Menurut dia, Malaysia berani memberi pembiayaan kepada inkubator perguruan tinggi, karena memahami dampak positif dari peningkatan kapasitas UKM dalam jangka panjang. Saat UKM menjadi berdaya saing, maka dari pendapatan mereka akan memberi kontribusi pajak bagi negara.

”Sebaliknya pemerintah pusat Indonesia kurang memperhatikan kepentingan jangka panjang tersebut. Malaysia bahkan berani memberi pinjaman kepada UKM tenant demean bunga maksimal sekitar 3% per tahun. Saya kira ini harus diikuti pemerintah Indonesia,” tegas guru besar Institut Pertanian Bogor itu.

Hadi Karya juga melakukan suti banding ke negara lain seperti Thailand, dan hasilnya justru lebih mencengangkan. Sebab, jumlah inkubatir bisnis berbasis teknologi di berbagai perguruan tinggi negeri gajah putih itu mencapai 305 unit.

”Mengapa pemerintah pusat harus mengikuti jejak Malaysia dan Thailand, supaya UKM nasional bisa mempersiapkan diri ketika pasar regional Asia Tenggara akan diberlakukan pada 2015. Negara lain sudah mempersiapkan UKM-nya, lalu bagaimana dengan UKM Indonesia,” kata Hadi Karya.



Lebih lengkap, lihat JPMI