JAKARTA, KOMPAS.com - Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Rieke Diah Pitaloka dan Teten Masduki dalam penghitungan cepat berbagai lembaga survey berhasil menduduki posisi runner up dengan persentase yang tak jauh berbeda dengan pasangan petahana di posisi satu, yaitu Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar.

Kedudukan Rieke-Teten di posisi runner up itu ternyata dinilai sebagai pengaruh dari Jokowi effect. Keikutsertaan Gubernur DKI Jokowi dalam kampanye Rieke-Teten selama dua hari berhasil menarik simpati masyarakat Jawa Barat. Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai,hasil penghitungan cepat yang menempatkan Rieke-Teten sebagai runner up menjadi kejutan tersendiri, karena mereka bukan termasuk yang diunggulkan.

"Urutan Rieke-Teten ini kejutan. Dia termasuk yang tidak diunggulkan dari awal," kata Siti, saat dihubungi wartawan, Senin (25/2/2013).

Siti Zuhro justru memprediksi kalau putaran kedua Pilkada Jawa Barat terjadi, seharusnya yang dapat melaju adalah Dede Yusuf-Lex Laksanamana dan tentunya bersaing dengan Aher-Deddy Mizwar. Namun, prediksi Siti Zuhro ternyata meleset dan justru Rieke-Teten yang berhasil mendulang suara. Ia pun tidak menutup kemungkinan, melesatnya suara Rieke-Teten karena keterlibatan Jokowi sebagai juru kampanye mereka.

"Ini kan luar biasa. Tidak menutup kemungkinan ada Jokowi effect," kata Siti Zuhro.

Selain itu, ia juga menilai kalau pengaruh popularitas Jokowi merambat hingga daerah-daerah perbatasan Jakarta dengan Jawa Barat, seperti Depok, Bekasi, Tangerang, dan Bogor. "Jawa Barat dan DKI ini berpapasan langsung. Mungkin bukan di Bandung tapi, di perbatasan Jawa Barat dengan DKI, seperti Depok yang dekat dengan Jakarta. Pengaruh Jokowi memang menjangkit ke sana dan Rieke bisa menggarap suara," ujar Siti Zuhro.

Namun, kehadiran Jokowi selama dua hari kampanye Rieke-Teten di Bandung dan Depok dianggap Siti Zuhro menyalahi aturan karena tidak mengantongi izin cuti dari Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi.

Menurut Siti Zuhro, jabatan Jokowi sebagai seorang gubernur dan pejabat publik, seharusnya tak lagi mengutamakan partai yang mengangkatnya, karena saat ini, Jokowi adalah milik masyarakat Jakarta dan terikat dengan semua partai politik yang ada. "Secara logika berpemerintahan, itu tidak boleh. Pejabat publik, apalagi Gubernur, dia terikat pada semua partai. Seharusnya, ia tidak bisa menjadi juru kampanye karena dapat menimbulkan konflik kepentingan. Konflik kepentingan itu yang bahaya dan bisa menciderai kinerja Pemerintah Daerah (Pemda). Pemda itu bekerja untuk warga di wilayahnya," kata Siti Zuhro.

http://lipsus.kompas.com/jabarsatu/r...2/25/08502464/