TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar mengusulkan pembangunan monumen Gus Dur di Singkawang, Kalimantan Barat.

Monumen Gusdur ini untuk mengenang perjuangan almarhum KH Abdurahman Wahid atau Gus Dur dalam memperjuangkan eksistensi etnis Tionghoa di Indonesia,.

"Di momen Cap Go Meh yang sangat berharga ini, saya mengusulkan agar Kalbar, khususnya Singkawang, kita bersama-sama dapat mendirikan Monumen Gus Dur. Ini sebagai pusat kesadaran kebhinnekaan, agar semangat pluralisme dan keadilan semakin menjiwai bangsa Indonesia," ujar Muhaimin dalam pernyataan persnya, Sabtu(22/2/2013).

Pria yang akrab disapa Cak Imin ini mengatakan monumen Gus Dur dinilai bisa mewakili kenangan sang Guru Bangsa tersebut. Sehingga setiap generasi paham bahwa Indonesia pernah memiliki tokoh besar yang membela yang lemah dan terdiskriminasi.

"Gus Dur tampil sebagai pendobrak bagi kelompok minoritas. Karena itu baik NU dan Tionghoa memiliki hubungan batin yang kuat dengan Gus Dur," kata Cak Imin.

Cak Imin berharap, penghargaan tersebut diwujudkan secara swadaya masyarakat. Dia pun meminta masyarakat Singkawang serta wakil bendahara DPP PKB Daniel Johan untuk berkoordinasi agar monumen tadi terealisasi.

Lebih jauh Cak Imin menjelaskan Monumen Gus Dur bisa dijadikan sebagai tonggak spirit pluralisme.

"Gus Dur adalah pencetus sejarah Imlek di Indonesia. Sehingga ragam budaya Tionghoa diterima secara terbuka seluruh kalangan masyarakat Indonesia,"ujarnya.

Untuk diketahui Gus Dur saat menjadi presiden dengan tegas mencabut Inpres No. 14/1967. Lantaran dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Sebelum dicabut, selama puluhan tahun Inpres tersebut memasung warga Tionghoa sehingga tak bisa bebas melaksanakan budayanya. Termasuk merayakan Imlek dan Cap Go Meh secara terbuka.

Mantan Ketua Umum PBNU itu menerbitkan Keppres Nomor 6/2000 yang menjamin warga Tionghoa dapat menjalankan kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadatnya secara terbuka.

Tahun 2001, Gus Dur kembali membuat gebrakan dengan menjadikan tahun baru Imlek sebagai hari libur nasional fakultatif. Untuk pertama kalinya saat itu perayaan Imlek nasional diselenggarakan dan dihadiri Gus Dur selaku Presiden RI.