Komhukum (Jakarta) - Komisi III DPR akan segera memanggil anggota Komnas HAM Natalius Pigai untuk dimintai pertanggungjawaban terkait pernyataannya soal penembakan anggota TNI di Papua oleh kelompok sipil bersenjata. Dalam pernyataannya Natalius Pigai mengatakan bahwa penembakan itu bukan merupakan pelanggaran HAM.

Menurut anggota Komisi III DPR Khatibul Umam Wiranu, pernyataan itu dapat menjadi alasan Natalius Pigai untuk diberhentikan dari anggota Komnas HAM.

"Pernyataan Natalis itu bisa dijadikan argumen untuk memberhentikan Natalis secara tidak hormat dari anggota Komisioner Komnas HAM," kata Khatibul Umam Wiranu melalui rilis yang dikirim kepada Komhukum.com di Jakarta, Sabtu (23/02).

Menurut Khatibul Umam, Natalius harus mempertanggungjawabkan pernyataannya itu di hadapan publik melalui Komisi III DPR.

"Ia telah melakukan diskredit terhadap anggota TNI (alm) dan melukai keluarga mereka yang gugur dalam menjalankan tugasnya" katanya.

Sebelumnya anggota Komnas HAM, Natalius Pigai mengatakan para anggota TNI yang menjadi korban penembakan kelompok sipil bersenjata di Papua itu karena lalai dalam menjalankan tugas. Selain itu ia menyatakan bahwa penembakan itu tidak melanggar HAM.

"Jadi sisanya pada tidur dan nongkrong. Wajar ditembak," ujarnya dalam jumpa pers di Komplek parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (22/02).

Ia menyatakan, dalam perspektif hak asasi manusia, konflik antara pihak yang memiliki senjata tidak bisa dikategorikan dengan pelanggaran HAM.

"Seandainya yang kedelapan TNI itu ditembak oleh OPM (Organisasi Papua Merdeka), itu tidak melanggar HAM karena keduanya adalah kelompok bersenjata yakni baik negara dan milisi. Jadi tidak ada pelanggaran HAM di situ," ucap Natalius.

Menurut anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat itu, yang harus digarisbawahi dari pernyataan Natalius Pigai itu, 1. Anggota TNI yang tertembak adalah "sedang tidur dan nongkrong", 2. Penembakan OPM terhadap Anggota TNI bukan pelanggaran HAM.

"Dua pernyataan tersebut bisa dijadikan alasan untuk memberikan pembenaran bahwa siapapun aparat negara yang memegang senjata, jika dilukai, dan ditembak, adalah hal yang tidak melanggaar HAM," terang Khatibul Umam. (K-2/yan)