Ratusan warga yang tergabung dalam Akarsuro (Aksi Warga Melawan Penggusuran Rel Kereta Api Surabaya) menolak pemaparan masterplan perkereta-apian 2012 yang disampaikan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di gedung DPRD Surabaya, Selasa.

Penolakan warga tersebut dilakukan dengan cara walkout atau aksi keluar gedung pada saat pemaparan yang disampaikan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Ditjen Perkeretaapian Kemenhub Hanggoro Budi Wiryawan.

Koordinator Akarsuro Kusnan menilai, mereka dalam hal ini pihak Kemenhub, PT KA, Komisi C DPRD Surabaya tidak memanusiakan para warga pinggir rel KA yang terkena dampak penggusuran untuk pembangunan doubel track atau dua jalur KA arah Pasar Turi-Juanda.

"Komisi A DPRD Surabaya dan pemkot saat itu sudah mendukung kita dengan menolak rencana pengusuran, tapi Komisi C malah mengamini rencana itu," katanya.

Menurut dia, pemaparan tersebut merupakan penjelasan atas rencana penggusuran warga pinggir rel yang jumlahnya sekitar 15.000 kepala keluarga (KK).

"Warga di sini tetap sepakat sampai kapanpun akan menolak penggusuran," katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Surabaya Sachiroel Alim mengatakan pihaknya memahami adanya walkout yang dilakukan warga pinggir rel.

"Saat itu, orang sudah jenuh dengan pemaparan yang seolah tidak membela kepentingan publik. Sehingga kami memahami ada gejolak dari warga itu," katanya.

Alim membantah bahwa pihaknya tidak mendukung kepentingan warga. Ia mengatakan bahwa program pemerintah pusat harus didukung karena kepentingan pusat juga kepentingan masyarakat.

"Kita sudah bersusah payah mengundang Kemenhub untuk presentasi hal ini. Dengan adanya kejadian itu, Kemenhub menjadi mengerti sebenarnya apa yang menjadi keinginan rakyat sehingga diharapkan akan berpikir ulang dengan rencana penggusuran," katanya.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Ditjen Perkeretaapian Kemenhub Hanggoro Budi Wiryawan mengatakan terkait rencana penggusuran warga pinggir rel dan pembangunan jalur ganda KA pihaknya memberikan dua opsi.

Opsi pertama yakni, pemerintah setempat mengajukan tambahan anggaran kerohiman untuk tahun ini atau tahun depan dan opsi kedua memberikan rumah susun bagi warga terdampak.

Menurut dia, permasalahan ini tidak bisa diselesaikan sendiri, tapi juga perlu melibatkan instansi lain.

"Nanti usulan dari ketua Komisi C, koordinasi dengan pemerintah kota, mengusulkan ke PT KA, Kemenhub atau Kementerian BUMN, menganggarkan kerohiman. Kami tidak sewenang-wenang menggusur saja," katanya. (Ant/Andira)