JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq menilai wacana pembentukan peradilan HAM saat ini akan menimbulkan konflik baru. Pasalnya, wacana peradilan itu kini dicurigai sebagai salah satu upaya untuk menjegal kandidat calon presiden tertentu.

"Kalau dilakukan sekarang sangat mungkin untuk memicu konflik baru. Setingnya bisa macam-macam, bisa Pilpres, konflik politik, dan macam-macam," ujar Mahfudz, di Jakarta, Jumat (22/2/2013). Mahfudz menuturkan kecurigaan akan upaya penjegalan kandidat capres melalui peradilan HAM sangat kuat dirasakan. Pasalnya, peradilan HAM yang merupakan hasil pansus di DPR pada tahun 2009 tiba-tiba saja saat ini baru kembali dibahas pemerintah.

"Ini bukan tercium lagi (kecurigaan), tapi sudah tertelan," kata Mahfudz. Menurutnya, Indonesia saat ini mempunyai banyak persoalan sehingga harus benar-benar mencari masalah yang diprioritaskan penyelesaiannya. "Yag dihadapi kasus HAM masa lalu ada rekonsialisasi melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsialisiasi. Pengadilan HAM jalan terakhir. Ini bukan prioritas," kata Mahfudz.

Pada September 2009, Panitia Khusus (Pansus) Peristiwa Penghilangan Orang secara Paksa periode 1997-1998 merekomendasikan Presiden untuk membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc. Presiden dan segenap institusi pemerintah serta pihak-pihak terkait juga direkomendasikan segera melakukan pencarian terhadap 13 orang yang oleh Komnas HAM masih dinyatakan hilang.

Selain itu, Pansus juga merekomendasikan Pemerintah untuk merehabilitasi dan memberikan kompensasi terhadap keluarga korban yang hilang, serta meratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa sebagai bentuk komitmen dan dukungan untuk menghentikan praktik penghilangan paksa di Indonesia. Namun, hingga kini rekomendasi itu belum secara penuh dilakukan pemerintah.

Editor :Palupi Annisa Auliani

sumber : http://nasional.kompas.com/read/2013...a.Jegal.Capres

=============================

sudah mulai lomba nih. saling jegal menjegal