DPR Nilai Pembentukan Pengadilan HAM Jadi Bumerang

JAKARTA- Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) tak bisa dijadikan solusi untuk meneyelesaikan persoalaan pelanggaran HAM. Sebab, selain belum jelas prioritas masalahnya, persoalaan HAM di Indonesia sudah menumpuk.

Ketua Komisi I DPR yang membidangi pertahanan dan keamanan, Mahfudz Siddiq, mengatakan, solusi terbaik mengenai pesoalaan pelanggaran HAM adalah rekonsiliasi dengan Komisi Kebenaran.

"Pengadilan HAM, kita punya banyak masalah, kita harus tahu prioritas masalah apa. Saya berpandangan untuk kasus HAM jalan terbaiknya rekonsiliasi dengan komisi kebenaran," kata Mahfudz, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (21/2/2013).

Menurutnya, penyelesaian masalah HAM melalui lembaga Pengadilan HAM merupakan alternatif terakhir. Bahkan, kata dia, bila pembentukan Pengadilan HAM itu dibentuk sekarang justru menjadi bumerang.

"Penyelesaian dalam pengadilan HAM itu langkah terakhir dan belum prioritas. Kalau dilakukan sekarang, itu akan memicu konflik baru daripada penyelesaiannya," jelasnya.

Politikus PKS itu menilai pembentukan Pengadilan HAM bisa disalahgunakan sebagai instrumen politik untuk menjatuhkan lawan politik jelang Pemilu 2014.

"Konflik baru itu setingnya bisa macam-macam, bisa dikaitkan dengan pilpres, kompetisi partai dan agenda partai. Kalau kita lihat perkembangan di Indonesia instrumen hukum bisa dijadikan instrumen politik," ujarnya.