Jakarta - Solusi Untuk Negeri (SUN) Institute menggelar diskusi bertema 'Mencari Presiden 2014'. Sudah munculkah kandidat kuat pemimpin baru Indonesia di 2014 mendatang?

"Belum ada satu pemimpin di negeri ini yang bisa meyakinkan saya, ke mana arah Indonesia melangkah," kata Eros Djarot, Ketua Umum PNBKI, dalam diskusi yang digelar di Kantor SUN Institute, di Jalan Tebet Barat Dalam VIII A No. 25, Jakarta, Kamis (21/2/2013).

Menurut Eros, tak ada lagi dikotomi sipil dan militer di Pilpres 2014 mendatang. "Tentara apa signifikan lagi? Nggak. Tentara sudah cukuplah," katanya.

Dalam forum diskusi ini, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyoroti tingginya syarat pencapresan. Gerindra yang mendorong pencapresan Prabowo Subianto tengah mengupayakan penurunan Presidential Threshold setara Parliamentary Threshold yakni 3,5 persen suara di Pemilu 2014.

"Threshold diturunkan 3,5 persen, bagi Gerindra itu masuk akal karena itu akan terbuka peluang generasi baru," ungkapnya.

Fadli termasuk yang meyakini Prabowo akan menjadi pemimpin Indonesia ke depan. Dia tak melihat ada capres dari partai berbasis agama, yang cukup kuat.

"Partai atas nama agama itu dosanya dua kali lipat, membohongi rakyat, membohongi Tuhan. Yang benar itu, partai nasionalis. Kalaupun bohong, itu hanya membohongi rakyat, tidak kepada Tuhan," katanya.

Dalam kesempatan ini dia juga menjelaskan Prabowo tak tersangkut kasus HAM. "Ini sesuatu yang biasa saja. Setiap calon presiden, itu sah-sah saja jika akan diungkit masa lalunya. Pasti akan dicari-cari lawan politik. Saya kira itu risiko, ada kekuatan dan kelemahan," imbuh Fadli.

Di tempat yang sama, Ketua DPP Partai Demokrat (PD) Khotibul Umam Wiranu menyoroti perlunya revisi UU Pilpres. Terutama menyangkut kriteria capres.

"Sekarang ngambang, sehat jasmani rohani, tidak cacat ideologi dan sebagainya. Itu menurut saya, kriteria umum yang siapa saja bisa masuk. Kriteria dalam UU pilpres itu sebenarnya formalitas, kata Khotibul.

Dia menilai capres harus jelas rekam jejaknya. "Lebih bagus jika tegas, misalnya, dibuktikan dengan rekam jejak. Jadi, akhirnya rakyat itu tahu bagaimana calonnya dulu. Syarat menjadi presiden, itu harus paham tata negara, harus seorang aktivis di partai politik, dan harus terlibat pada rakyat," katanya.

(van/nrl)