PEKANBARU: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencurigai Gubernur Riau
HM Rusli Zainal melakukan pencucian uang atau 'money laundering'
terhadap hasil kejahatan korupsi.

"Dugaan memang sudah sejauh itu, Rusli Zainal melakukan pencucian uang
hasil dari kejahatan korupsinya," kata Ketua Tim Penyidik KPK, Kristianto,
di Pekanbaru, Rabu, (20/2/2013).

Terkait kecurigaan itu, demikian Kristianto, maka KPK akan terus mengejar hasil
kekayaan yang diperoleh Rusli Zainal selama menjabat sebagai gubernur dua
periode (2003-2013).

Namun untuk memastikan dugan itu untuk diambil langkah selanjutnya termasuk
penyitaan aset, kata dia, KPK sangat perlu banyak saksi.

"Berbagai indikasi masih berkemungkinan. Bisa saja pencucian uang dari
hasil kasus kehutanan maupun kasus PON (Pekan Olahraga Nasional)," katanya.

Nantinya, kata dia, KPK akan tetap melacak aset dan kekayaan RZ bekerjasama
dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Khususnya terkait trakasi-traksansi mencurigakan, baik pada perusahaan perbankan
domestik maupun perbankan internasional.

Sebelumnya lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Riau mengaku telah melaporkan ke
KPK terkait dugaan aset usaha perikanan dan kelautan Vietnam senilai Rp7 triliun
yang diduga milik Rusli Zainal.

Ketua Indonesia Monitoring Development (IMD) Raja Adnan mengatakan bahwa PPATK
juga sudah sejak lama mencurigai aliran dana senilai Rp7 triliun itu dari ragam
transaksi keuangan yang mencurigakan.

Namun secara terpisah, Juru Bicara Gubernur Riau, Chairul Rizki membantahnya.
Menurut dia, saham senilai Rp7 triliun bukan jumlah yang sedikit dan tidak
mungkin dimiliki oleh seorang gubernur.

Dugaan adanya rekening gendut sekaligus pencucian uang ini, menurut informasi
berbagai sumber, berawal dari kunjungan Gubernur Riau ke Vietnam untuk studi
banding mengenai pengelolaan perikanan dan kelautan di Vietnam beberapa tahun
silam.

Rencananya hasil dari kunjungan itu, Pemerintah Provinsi Riau akan mengembangkan
budidaya ikan.

Namun ternyata menurut informasi, terjadi kesepakatan lain antara Gubernur Riau
dan Pemerintah Vietnam. (Antara/ra)