Informasi Personal Diperjualbelikan, UU Privasi Dibutuhkan

Jakarta, Kompas - Keamanan data pribadi warga mudah sekali berpindah tangan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Kondisi ini mencemaskan karena banyak kejadian yang telah merugikan warga. Warga diminta berhati-hati dengan publikasi data privat, sementara pemerintah diminta segera menjamin keamanan data pribadi dengan membuat Undang-Undang Privasi.

Sejumlah kasus yang didapat Kompas, Minggu (17/2), memperlihatkan bahwa kebocoran data pribadi mulai dari nama, nomor telepon seluler, alamat surat elektronik, hingga yang paling parah seluruh data pribadi warga sudah dikuasai oleh orang yang tidak berhak.

Kasus seperti ini ternyata tidak hanya terjadi di Indonesia. Pekan lalu, kantor berita AFP melaporkan, di Singapura, seorang karyawan bank swasta besar dipecat karena membocorkan data 87 nasabah. Data itu berupa nama, alamat surat elektronik, dan kekayaan. Pekan lalu, warga Hongkong juga memperdebatkan pengaturan data pribadi mereka.

Kekhawatiran kebocoran data pribadi di Indonesia kuat karena kartu tanda penduduk (KTP) lama yang diserahkan kepada pemerintah, menyusul program KTP elektronik, belum dimusnahkan. Di samping itu, keamanan data KTP elektronik juga belum memberikan kepastian bagi warga.

Kasus yang paling banyak ditemukan di Indonesia adalah tenaga penjual produk yang mengetahui nama dan nomor telepon seluler warga. Kemudian, ia menawarkan produknya.

Tri (42), warga Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah, mengungkapkan kejengkelannya karena setiap hari menerima telepon dari orang yang mengaku bagian pemasaran perbankan dan asuransi.

”Tiap hari, dari pagi hingga sore, bisa lebih dari lima orang menelepon menawarkan kartu kredit dan asuransi. Kadang satu bank bisa tiga orang berturut-turut menelepon. Kalau kita angkat telepon, mereka akan langsung bicara terus-menerus sehingga sulit dihentikan, kecuali kita matiin,” ujarnya.

Ina, manajer bisnis di sebuah perusahaan nasional yang berkantor di Semarang, juga mengungkapkan kejengkelannya karena sering diganggu. ”Data pribadi kita sering diperjualbelikan kepada tenaga penjual produk bank- bank lainnya sehingga kita sering dapat telepon yang lumayan mengganggu,” katanya.

Parahnya lagi, lanjut Ina, persetujuan atas penawaran dari tenaga penjual itu dilakukan melalui rekaman pembicaraan via telepon.

”Kalau kita terjebak dengan pertanyaan mereka dengan jawaban ’ya’, itu sudah masuk kategori menyetujui untuk program yang ditawarkan. Saya pernah terjebak sebuah program di kartu kredit,” ujar Ina. Otomatis, hampir seluruh data Ina dikuasai oleh tenaga penjual itu.

Dian (34), karyawan swasta, menuturkan, hampir setiap hari dia menerima pesan singkat melalui telepon selulernya tentang promosi produk hingga tawaran pinjaman. Promosi produk yang ditawarkan itu mulai dari racun tikus hingga telepon seluler.

Sementara itu, Wakil Sekjen DPP PDI-P Hasto Kristianto pernah dibajak alamat surat elektroniknya. Si pembajak menyebarkan permintaan sejumlah uang. Namun, sebagian besar penerima surat tidak menggubris sehingga tidak terjadi kerugian.

”Saya sempat berkomunikasi dengan Yahoo setelah kejadian itu. Mereka menyarankan setiap periode tertentu kita harus mengubah kata sandi,” katanya.

Pengalaman dia lainnya, sebagai pengurus partai, namanya pernah dipalsukan untuk mencari dana oleh pihak tertentu. ”Ini terjadi terutama menjelang pilkada. Ada orang yang memanfaatkan momen ini. Mereka mencari dana dengan menggunakan nama pengurus DPP,” katanya. Modus ini menggunakan KTP palsu.

Andri, pria asal Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, pernah kehilangan uang Rp 2 juta pada 2008. Saat itu, ia ditelepon seseorang yang mengaku dari perusahaan telekomunikasi yang memberitahukan bahwa Andri berhasil memenangi undian berhadiah mobil Toyota Avanza.

Andri diminta mengirim uang Rp 2 juta sebagai biaya transportasi pengiriman mobil. Ia kemudian mengirim uang itu beberapa saat setelah dihubungi.

Berhati-hati

Kepala Grup Hubungan Masyarakat Bank Indonesia Difi Ahmad Johansyah ketika dikonfirmasi mengakui banyak kebocoran data di masyarakat.

”Data itu kerap diperjualbelikan. Saya hanya menyarankan para nasabah agar berhati-hati membuka data privat. Intinya, nasabah harus lebih berhati-hati, mana yang merupakan data privat dan mana yang publik,” katanya.

Warga juga harus mengamankan sendiri data privat ketika bermedia sosial. Data tanggal lahir, nama ibu, dan alamat surat elektronik kerap dipublikasikan di media sosial sehingga mempermudah orang mengakses data personal itu.

Difi menegaskan, hingga sekarang, belum ada kasus pembocoran data nasabah oleh karyawan perbankan. Meski demikian, ia menyarankan agar masyarakat dan pemerintah mulai memikirkan Undang-Undang Privasi. Di negara lain, seperti Inggris, Amerika Serikat, dan India, sudah ada perlindungan bagi data warga.

”Salah satunya, jika warga ditawari oleh tenaga penjual yang tidak diundang (unsolicited offer), mereka berhak mempermasalahkan dan menuntut tenaga penjual itu,” katanya.

Dengan UU Privasi, warga bisa terhindar menjadi korban korporasi yang memasarkan produk secara jarak jauh.

”Semula hanya produk perbankan dan asuransi, makin lama makin meluas, sampai pelangsing badan, penyedia layanan televisi berlangganan, juga obat-obatan,” katanya.

Sementara itu, lembaga yang bertanggung jawab atas data investor di pasar modal nasional, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) menjamin tak bakal menyalahgunakan data investor.

”Secara kelembagaan, KSEI tidak mungkin memberikan data personal investor untuk keperluan komersial,” kata Kepala Divisi Penelitian dan Pengembangan Layanan Jasa KSEI Alec Syafruddin.(BEN/KO6/KO7/ENY/SON/MAR)