Berita dari gedung parlemen tidak pernah mengenakkan. Bayangkan, aktivitas parlemen kita hampir negatif semua: korupsi, video porno, tidur saat sidang, datang terlambat, mafia anggaran, produk UU tidak pro-rakyat, hambur-hamburkan uang atas nama studi-banding, hidup mewah, dan lain-lain.

Sekarang datang lagi kabar tidak mengenakkan: suka bolos saat sidang. Soal kebiasaan membolos, ini bukan perkara baru. Kebiasaan anggota DPR membolos saat sidang sudah sering diulas media massa.

Pada tanggal 23 Oktober 2012, misalnya, ketika DPR menggelar Rapat Paripurna untuk membahas sejumlah RUU, sebanyak 260 anggota DPR absen alias tidak mengikuti sidang. Yang terparah, pada sidang Paripurna 14 November 2011, hanya 88 anggota DPR yang hadir dan 472 orang membolos. Lalu, pada 12 Februari 2012, saat Sidang Paripurna pembahasan penanganan terorisme, ada 233 anggota DPR yang tidak hadir.

Yang ironis lagi, sekalipun mereka rajin membolos, pembayaran gaji mereka tetap lancar. Bahkan, kabarnya ada anggota DPR yang membolos hingga 7 bulan, tetapi pembayaran gajinya terus mengalir. Angelina Sondakh, anggota DPR dari Partai Demokrat yang tersandung korupsi, masih menikmati gaji Rp 15,9 juta sebagai anggota DPR.

Karena bolos itu sudah jadi “tradisi” di DPR, maka dipergunakanlah sistem absensi dengan finger print scanner. Namun, akal bulus anggota DPR lebih canggih dari alat tersebut. Mereka mengisi absensi sebelum sidang dimulai, tetapi segera nyelonong keluar begitu sidang mau dimulai.

Ada lagi manipulasi absensi. Inilah yang dilakukan politisi Partai Demokrat sekaligus anak Presiden SBY, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas, yang hanya menandatangani absensi kemudian pergi. Ini tindakan manipulatif: tanda-tangan penanda kehadiran ada di absensi, tetapi secara fisik tidak hadir. Ini sama saja dengan memanipulasi ketidakhadiran dengan tanda-tangan.

Untunglah, tindakan Ibas ini tersebar luas. Ibas, yang baru saja meneken “fakta integritas” yang dirumuskan ayahnya, menjadi subjek hujatan publik di berbagai jejaring sosial. Ini membuat kepercayaan publik terhadap partai demokrat jatuh ke titik nadir. Partai Demokrat jatuh dalam krisis!

Lalu, seakan hendak meredam kecaman publik, Ibas menyatakan mundur sebagai anggota DPR. “Secara resmi saya mundur dari keanggotaan saya sebagai anggota DPR. Saya akan konsentrasi untuk menjalankan tugas sebagai Sekjen Partai Demokrat,” ujar Ibas. Benar-benar sebuah lelucon murahan!

Yang tidak disadari oleh anggota DPR pembolos, termasuk Ibas, adalah kehadiran mereka di parlemen sebagai perwakilan dari rakyat. Di tangan mereka ada mandat rakyat. Kalau mandat itu tidak dijalankan, berarti mereka telah menghianati rakyat.

Tapi, mau diapakan lagi, demokrasi keterwakilan borjuis memang sengaja menyingkiran rakyat. Ketika musim kampanye pemilu, mereka berlomba-lomba mengklaim diri sebagai calon “wakil rakyat”. Namun, begitu berkuasa, tindakan politik mereka tidak selaras dengan kehendak rakyat.

Menghadapi tingkah laku DPR yang suka membolos ini, yang produk kebijakannya selalu bertolak-belakang dengan kepentingan luas rakyat, maka tidak ada jalan lain selain memperkuat kontrol rakyat terhadap perwakilannya.

Pertama, menuntut anggota DPR untuk membuat laporan kerja tertulis mengenai pekerjaannya kepada konstituen. Pelaporan itu harus dilakukan secara reguler, setidaknya 6 bulan sekali, dalam sebuah forum terbuka dengan massa pemilihnya.

Mekanisme pelaporan tertulis ini akan menjadi forum evaluasi: apa saja yang dikerjakan oleh anggota DPR bersangkutan selama 6 bulan, apa sikap mereka terhadap berbagai regulasi atau kebijakan politik, seberapa jauh tindakan DPR bersangkutan mengartikulasikan suara pemilih, dan lain-lain.

Kedua, memberikan hal recall atau cabut mandat kepada rakyat, bukan kepada partai politik. Artinya, rakyat bisa mencabut mandat wakilnya (anggota DPR) kapan saja jika dirasa anggota DPR bersangkutan sudah tidak selaras dengan kehendak rakyat.

Selama ini hak recall berada di tangan parpol. Akibatnya, ketika ada anggota DPR bermasalah, dia hanya diganti rekan separpolnya. Seolah-olah kesalahan anggota tersebut adalah personal. Padahal, tindakan seorang politisi selalu mencerminkan parpolnya. Akhirnya, hak recall di tangan DPR itu hanya seperti “menggilir kesempatan”.

Kalau hak recall di tangan rakyat, maka terserah rakyat. Bisa saja nanti pengganti DPR yang dicopot itu adalah peraih suara terbesar di bawahnya di daerah pemilihan tersebut. Sehingga, sebagai konsekuensinya, bisa saja penggantinya adalah orang parpol lain. Ini bisa jadi pelajaran bagi parpol yang lalai.

Ketiga, menciptakan sebuah mekanisme untuk menempatkan DPR hanya sebagai “pembawa proposal dari rakyat”. Mekanisme ini memaksa DPR bekerja berdasarkan panduan dari proposal rakyat tersebut.

Selama ini, kebanyakan anggota DPR bekerja tanpa panduan atau agenda politik yang jelas. Sebagian besar mereka menjadi anggota DPR karena mimpi menggunakan kekuasaan untuk memperkaya diri. Dengan menempatkan “DPR sebagai pembawa proposal rakyat”, kita memaksa DPR bekerja di bawah panduan rakyat. Yang tidak sanggup akan menyingkir atau disingkirkan oleh rakyat.