- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
[Lho] ANAS Desak KPK Usut Dugaan Penggelapan Pajak SBY dan Keluarga


TS
HermanH2o
[Lho] ANAS Desak KPK Usut Dugaan Penggelapan Pajak SBY dan Keluarga
Jakarta – Laporan mengenai dugaan skandal pajak keluarga SBY mencuat ketika ditulis oleh surat kabar berbahasa asing, The Jakarta Post. Di situs harian itu dipaparkan sebagian dokumen pajak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan dua anaknya, Mayor TNI Agus Harimurti Yudhoyono dan Edhie Baskoro “Ibas” Yudhoyono.
Dokumen itu menunjukkan pendapatan Yudhoyono pada 2011 mencapai Rp 1,37 miliar (US$ 143.000), ditambah Rp 107 juta pendapatan dari royalti. Dalam dokumen itu pula terungkap, pada 2011, SBY membuka rekening bank senilai berjumlah Rp 4,98 miliar dan USD 589.188.
Dalam dokumen tersebut juga mengungkapkan bahwa Agus Harimurti membuka empat rekening bank yang berbeda dan rekening deposito sebesar Rp 1,63 miliar. Tidak ada informasi dari mana penghasilan itu diperoleh. Agus telah terdaftar sebagai wajib pajak sejak tahun 2007, namun tidak menyampaikan SPT sampai tahun 2011.
Sementara Ibas, yang menggambarkan dirinya sebagai pejabat publik dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR, mengaku selalu konsisten memasukkan pelaporan pajak ke KPK sejak tahun 2009. “Saya selalu memenuhi kewajiban saya untuk memasukkan pelaporan pajak tahunan sesuai dengan aturan,” kata Ibas.
Ibas Yudhoyono, sampai 2010 memperoleh Rp 183 juta sebagai anggota parlemen dari Partai Demokrat. Ia juga memiliki investasi senilai Rp 900 juta dengan PT Yastra Capital, setoran tunai sebesar Rp 1,59 miliar dan setara kas sebesar Rp 1,57 miliar. Ibas tidak menyatakan setiap penghasilan tambahan, seperti pembayaran dividen, sumbangan, saham atau hasil investasi. Dia memiliki total aset sebesar Rp 6 miliar yang dilaporkan pada tahun 2010, termasuk sebuah mobil Audi Q5 SUV senilai Rp 1,16 miliar. Dalam laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terdapat aset Ibas senilai Rp 4,42 miliar di tahun 2009.
ANAS Desak KPK Usut Dugaan Penggelapan Pajak SBY
Puluhan orang menamakan diri mereka ANAS (Aliansi Anti SBY) berunjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka meminta KPK segera mengusut dugaan korupsi pajak dilakukan keluarga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Rombongan ANAS tiba di KPK pukul 12.45 WIB. Kelompok itu berjumlah kurang dari 100 orang. Mereka meneriakkan yel-yel dan slogan meminta lembaga anti rasuah itu segera mengusut dugaan penggelapan pajak dilakukan SBY dan keluarga. “Jika KPK tidak berani mengusut hal itu, maka berarti KPK pengecut !,” kata seorang orator bernama Roni saat berunjuk rasa di Jakarta, Rabu (13/2).
Rombongan itu cuma bertahan sekitar 15 sampai 20 menit, berorasi di bawah terik matahari. Setelah itu mereka membubarkan diri secara teratur. Soal dugaan penggelapan pajak ini, beberapa waktu lalu SBY pernah membantahnya. Menurut SBY, selama ini ia dan keluarganya patuh membayar pajak.
Sebelumnya, rombongan pengunjuk rasa dari Gerakan Mahasiswa Penyelamat Blok Mahakam dan Aliansi Rakyat Kalimantan Timur untuk Blok Mahakam, juga menyampaikan pendapat mereka di depan KPK. Mereka menuntut KPK mengusut dugaan persekongkolan rencana perpanjangan pengelolaan Blok Mahakam oleh Menteri ESDM Jero Wacik, Wakil Menteri ESDM Susilo Wiroutomo, dan Kepala Satuan Kerja Minyak dan Gas Rudi Rubiandini.
Sumber kabar
tidak hanya nulis "Ojo Dumeh" yang mungkin artinya punya kekuasaan bertindak sewenang-wenang, dan akhirnyapun muncul anas-anas lain yang menggeliat
Dokumen itu menunjukkan pendapatan Yudhoyono pada 2011 mencapai Rp 1,37 miliar (US$ 143.000), ditambah Rp 107 juta pendapatan dari royalti. Dalam dokumen itu pula terungkap, pada 2011, SBY membuka rekening bank senilai berjumlah Rp 4,98 miliar dan USD 589.188.
Dalam dokumen tersebut juga mengungkapkan bahwa Agus Harimurti membuka empat rekening bank yang berbeda dan rekening deposito sebesar Rp 1,63 miliar. Tidak ada informasi dari mana penghasilan itu diperoleh. Agus telah terdaftar sebagai wajib pajak sejak tahun 2007, namun tidak menyampaikan SPT sampai tahun 2011.
Sementara Ibas, yang menggambarkan dirinya sebagai pejabat publik dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR, mengaku selalu konsisten memasukkan pelaporan pajak ke KPK sejak tahun 2009. “Saya selalu memenuhi kewajiban saya untuk memasukkan pelaporan pajak tahunan sesuai dengan aturan,” kata Ibas.
Ibas Yudhoyono, sampai 2010 memperoleh Rp 183 juta sebagai anggota parlemen dari Partai Demokrat. Ia juga memiliki investasi senilai Rp 900 juta dengan PT Yastra Capital, setoran tunai sebesar Rp 1,59 miliar dan setara kas sebesar Rp 1,57 miliar. Ibas tidak menyatakan setiap penghasilan tambahan, seperti pembayaran dividen, sumbangan, saham atau hasil investasi. Dia memiliki total aset sebesar Rp 6 miliar yang dilaporkan pada tahun 2010, termasuk sebuah mobil Audi Q5 SUV senilai Rp 1,16 miliar. Dalam laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terdapat aset Ibas senilai Rp 4,42 miliar di tahun 2009.
ANAS Desak KPK Usut Dugaan Penggelapan Pajak SBY
Puluhan orang menamakan diri mereka ANAS (Aliansi Anti SBY) berunjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka meminta KPK segera mengusut dugaan korupsi pajak dilakukan keluarga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Rombongan ANAS tiba di KPK pukul 12.45 WIB. Kelompok itu berjumlah kurang dari 100 orang. Mereka meneriakkan yel-yel dan slogan meminta lembaga anti rasuah itu segera mengusut dugaan penggelapan pajak dilakukan SBY dan keluarga. “Jika KPK tidak berani mengusut hal itu, maka berarti KPK pengecut !,” kata seorang orator bernama Roni saat berunjuk rasa di Jakarta, Rabu (13/2).
Rombongan itu cuma bertahan sekitar 15 sampai 20 menit, berorasi di bawah terik matahari. Setelah itu mereka membubarkan diri secara teratur. Soal dugaan penggelapan pajak ini, beberapa waktu lalu SBY pernah membantahnya. Menurut SBY, selama ini ia dan keluarganya patuh membayar pajak.
Sebelumnya, rombongan pengunjuk rasa dari Gerakan Mahasiswa Penyelamat Blok Mahakam dan Aliansi Rakyat Kalimantan Timur untuk Blok Mahakam, juga menyampaikan pendapat mereka di depan KPK. Mereka menuntut KPK mengusut dugaan persekongkolan rencana perpanjangan pengelolaan Blok Mahakam oleh Menteri ESDM Jero Wacik, Wakil Menteri ESDM Susilo Wiroutomo, dan Kepala Satuan Kerja Minyak dan Gas Rudi Rubiandini.
Sumber kabar
tidak hanya nulis "Ojo Dumeh" yang mungkin artinya punya kekuasaan bertindak sewenang-wenang, dan akhirnyapun muncul anas-anas lain yang menggeliat
0
1.6K
14


Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama


Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan