Metrotvnews.com, Jakarta: Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tentang masalah lumpur Lapindo diyakini tidak bertujuan menyerang Partai Golkar.

"Setelah berkoordinasi dengan Pak Ketua Umum (Aburizal Bakrie), kelihatannya Pak SBY hanya sekadar mengingatkan," kata Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Nurul Arifin di Jakarta, Jumat (15/2).

Dia juga mengatakan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie justru berterima kasih karena Presiden Yudhoyono sudah memberi perhatian khusus terhadap persoalan Lapindo.

Nurul menambahkan pihaknya menyadari pada 2013 yang merupakan tahun politik menjelang pemilu dan pemilihan umum presiden dan wakil presiden (pilpres), suasana politik cenderung ramai, namun partainya tidak ingin terbawa arus. "Kami tetap harus berkepala dingin. Kami sebagai bagian dari koalisi pemerintah tentunya harus bersama-sama sampai akhir Pak SBY menjabat pada 2014," ujarnya.

Dia menekankan Partai Golkar menilai positif pernyataan Presiden Yudhoyono tentang masalah pembayaran ganti rugi kepada korban lumpur Lapindo dan meyakini hal itu tidak mengandung muatan politik ataupun bertujuan menyerang Partai Golkar. "Kami tidak berpikir negatif karena kami tidak ingin terjebak dalam pertarungan adu domba. Kami juga tetap ingin menjadi partai yang cerdas dalam melihat suasana. Tidak ingin memperkeruh, Golkar menanggapi pernyataan Presiden dengan baik. Presiden berbicara tentang hal itu (Lapindo) dalam konteks nasional karena ini kasus nasional, bukan party to party (antarpartai)," lanjutnya.

Terkait penyelesaian pembayaran ganti rugi kepada para korban lumpur Lapindo, menurut dia, pihak Lapindo Brantas hanya meminta waktu untuk menjadwal ulang pembayaran yang masih tersisa. "Jadi, niatnya pasti tidak akan melupakan, cuma meminta waktu untuk pembayaran yang sudah menjadi konsensus diantara pihak-pihak yang terkait," ujarnya.

Saat membuka sidang kabinet di Jakarta, Kamis (14/2), Presiden Yudhoyono kembali memerintahkan PT Minarak Lapindo Jaya segera melunasi ganti rugi korban luapan lumpur di Sidoarjo, Jawa Timur. Itu merupakan yang kesekian kalinya SBY mendesak Lapindo menepati tanggung jawabnya.

Misalnya, pada 17 Februari 2009, Presiden memerintahkan Lapindo menuntaskan ganti rugi paling lambat pada akhir tahun tersebut. Namun, hingga saat ini pelunasan itu ternyata belum tuntas. "Sampaikan ke pada Lapindo, kalau janji, ditepati. Kalau main-main dengan rakyat, dosanya dunia akhirat,” kata Presiden.

Lapindo wajib membayar ganti rugi Rp3,830 triliun kepada korban semburan lumpur yang terjadi pada 2006. Sejauh ini Lapindo sudah membayar Rp2,97 triliun sehingga masih tersisa Rp850,9 miliar. (Ant/Hnr)

http://www.metrotvnews.com/metronews...-Kasus-Lapindo

kalo nyindir ical ya nyindir golkar lah, ya berarti golkar emg ndableg, disuruh bayar ditunda terus, semoga lekas dibayar, kasihan warga porong..