[JAKARTA] Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), melantik sejumlah pejabat eselon dua atau setingkat Kepala Dinas (Kadis) Kamis (14/2) siang. Pelantikan pejabat baru itu diharapkan mampu meningkatkan kinerja Pemprov DKI dalam melayani masyarakat.
Sumber SP di Balaikota menyebutkan pejabat yang mengalami proses mutasi adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) yang selama tiga tahun terakhir diduduki oleh Ery Basworo. Ery digantikan oleh Rudy Siahaan yang selama ini menjabat Asisten Deputi Gubernur DKI. Sementara Ery Basworo akan menempati pos baru sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Budi Hastuti akan menempati posisi baru sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Pemprov DKI. Penggantinya adalah I Made Karmayoga yang sebelumnya menempati jabatan kepala bidang di Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda). Sementara Kadis Perumahan dan Gedung DKI Jakarta yang ditinggalkan Novizal setelah mengundurkan diri pekan lalu akan diisi oleh I Putu Indiana. Putu selama ini menjabat sebagai Kadis P2B DKI Jakarta.

Sumber itu juga mengatakan selain melakukan mutasi, Pemprov DKI juga akan membentuk Unit Kerja bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP3) untuk mengawasi kinerja pejabat terkait. Tugas UKP3 sama seperti UKP4 yang ada di pemerintah pusat.

“Pak Gubernur ingin melakukan pengawasan secara ketat. Anggaran harus dialokasikan secara transparan dan tidak boleh tertutup lagi. Nanti UKP3 yang melakukan penilaian kinerja mereka,” katanya.

Rencananya UKP3 akan diisi oleh orang-orang independen. Pengawas di UKP3 dipastikan tidak diisi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kerja UKP3 berbeda dengan Inspektorat DKI Jakarta karena UKP3 hanya bersifat melaporkan dan tidak bisa bertindak. “Gubernur mau membenahi sistem pengawasan di hulu dulu. Setelah sistem pengawasan bagus siapapun pejabat yang ditempatkan menduduki unit tertentu kinerjanya dapat dipantau,” ujar sumber yang dekat dengan Wakil Gubernur itu.

Selain itu, Pemprov DKI juga akan mempercepat regenerasi pejabat. Selama ini, kata dia, regenerasi dianggap tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga banyak pejabat yang sudah masuk masa pensiun masih dipertahankan.

“Ke depan ini tidak boleh terjadi lagi. Yang muda harus diberikan kesempatan untuk maju. Biar lebih fresh dan mampu mengikuti ritme kerja gubernur,” ucapnya.

Pergantian pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Banyaknya pejabat baru sudah melalui proses seleksi yang ketat dan mengikuti ritme kerja Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Pengamat Tata Kota Nirwono Joga menilai, pergantian pejabat di tubuh Pemprov DKI hari ini merupakan hal yang wajar. Dia berharap, pejabat baru bisa memberikan sesuatu yang berbeda dalam melaksanakan pembangunan. [H-14]

sumber: www.suarapembaruan.com/metropolitan/jokowi-mutasikan-pejabat/30804
.