Jakarta, Kompas - Warga Penjaringan, Jakarta Utara, berburu rumah susun menyusul rencana pemerintah menormalisasi Waduk Pluit pascabanjir Januari 2013. Mereka khawatir tak kebagian rumah di tengah tingginya peminat dan terbatasnya jumlah rumah siap huni.

Sedikitnya enam keluarga datang ke Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Waduk Pluit di Muara Baru, Penjaringan, Senin (4/2) siang. Mereka menanyakan waktu, tempat, dan syarat pendaftaran.

”Takutnya habis karena jumlahnya terbatas,” kata Romi (38), warga Muara Baru RT 17 RW 17 Penjaringan.

Selain 400 unit Rusunawa Waduk Pluit, 1.900 unit Rusunawa Marunda di Cilincing, Jakarta Utara, juga disiapkan untuk menampung korban banjir di kawasan Waduk Pluit.

Menurut Wakil Lurah Penjaringan Awang Angwari, pendaftar telah mencapai lebih dari 1.000 orang dari sekitar 15.000 keluarga yang tinggal di area genangan Waduk Pluit.

Pemerintah berencana menormalisasi waduk yang luas awalnya 80 hektar. Akibat tekanan penduduk, luas genangan menyempit hingga kurang dari 60 hektar. Sampah dan endapan juga membuat kedalaman air waduk berkurang dari 10 meter menjadi 2-3 meter sehingga kapasitasnya tidak optimal.

Saurip (60), warga Muara Baru RT 19 RW 17 Penjaringan, menambahkan, keluarganya khawatir tak memiliki tempat tinggal ketika hunian saat ini dirobohkan karena berdiri di area terlarang. Agar tak ketinggalan, dia terus mencari informasi rencana pengisian Rusunawa Waduk Pluit.

”Saya ikut pemerintah. Jika rumah yang kami huni saat ini harus dirobohkan, keluarga siap. Namun, saya ingin memastikan dapat rumah pengganti untuk pindah atau tidak,” kata Saurip.

Senin kemarin, ratusan keluarga dari Penjaringan yang telah mendaftar sebagai calon penghuni Rusunawa Marunda tertunda kepindahannya karena rumah belum siap. Sekitar 120 keluarga terpaksa kembali ke Penjaringan setelah mendapati rumah yang dijanjikan belum siap.

Perbaikan

Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan DKI Jakarta Novizal mengatakan, saat ini tersisa 300 unit di Rusunawa Marunda, yakni Blok 9, 10, dan 11 Kluster B. Kondisinya masih belum tersedia aliran listrik dan layanan air bersih.

”Namun, kami tetap menawarkan ke korban banjir jika mereka tetap membutuhkan. Kami akan memperbaiki seluruh sarana rumah susun setelah APBD disahkan,” tuturnya.

Novizal menyebutkan, penghuni rumah susun saat ini terdiri dari 700 keluarga nonkorban banjir dan 500 keluarga korban banjir di sekitar Waduk Pluit. Pendaftaran warga yang ingin menghuni rumah susun terus dibuka. Jika kapasitas rumah susun tak mampu menampung, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menawarkan rumah susun di Pulogebang, Jakarta Timur.

Terkait itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, perbaikan blok-blok Rusunawa Marunda yang rusak bakal selesai pada pertengahan tahun 2013. Jokowi membenarkan telah ada serah terima dari Kementerian Perumahan Rakyat kepada Pemprov DKI atas Kluster C Rusunawa Marunda.

”Benar sudah diserahkan, tetapi kondisinya hilang semua pintu, jendela, dan kabel listrik. Bahkan, ada bangunan yang kondisinya sudah tertutup semak-semak. Kami perbaiki dulu, baru diisi,” kata Jokowi di Balaikota, Senin.

Selama 5-7 tahun, blok-blok di Rusunawa Marunda itu mangkrak. Untuk memperbaiki semuanya, termasuk mengalirkan listrik dan air, Jokowi memperkirakan Pemprov DKI bakal mengeluarkan dana hingga Rp 15 miliar.

Menurut Jokowi, perbaikan mendesak dilakukan mengingat minat masyarakat menempati Rusunawa Marunda tinggi. Kendati demikian, prioritas untuk tinggal di rumah susun diberikan kepada warga di sekitar Waduk Pluit dan warga korban banjir.

Alih sewa

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, Pemprov DKI bakal segera membuat pengelolaan rumah susun menjadi badan layanan umum daerah.

”Yang pasti rusun itu ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan tentu tidak punya mobil. Kalau ada yang punya mobil, akan dikenai biaya parkir yang mahal sekali, misalnya sampai Rp 1 juta per bulan. Kalau tidak mau bayar segitu, jangan tinggal di rusun,” kata Basuki.

Terkait alih sewa, Novizal mengatakan sering menerima laporan adanya alih sewa penghuni rumah susun. Namun, praktik terlarang ini sulit dibuktikan sebab penghuni rumah susun selalu mengelak ketika dirazia.

”Kami akan tertibkan praktik alih sewa ini dalam waktu dekat,” tutur Novizal.

Dia mengingatkan, jika ada penghuni yang melanggar perjanjian sewa rumah, Pemprov DKI dapat memutuskan surat perjanjian yang dibuat setiap dua tahun sekali. ”Penertiban akan kami lakukan segera. Kami masih menyelesaikan relokasi pengungsi terlebih dahulu,” katanya.

Praktik alih sewa masih berlangsung meski pengelola menyatakan telah berulang kali merazia warga. Pelaku menyewakan unit-unit rumah hingga Rp 1,5 juta per bulan meski tarif sewa resmi tidak lebih dari Rp 371.000 per bulan.

Tambora

Pembangunan tiga blok rumah susun sederhana sewa berlantai 16 di Tambora, Jakarta Barat, tahun ini bakal menjadi proyek percontohan rusunawa pasar pertama di DKI. Demikian disampaikan Kepala Bidang Perencanaan Teknis Dinas Perumahan DKI Jakarta Trianto yang dihubungi, Senin.

Ia menjelaskan, dari 16 lantai, 13 lantai di antaranya untuk tempat tinggal. Dua lantai untuk pasar tematik serta satu lantai untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Setiap lantai terdiri atas 39 unit hunian. Luas setiap unit hunian 30 meter persegi. Rusunawa juga dilengkapi lift.

Bangunan baru rusunawa pasar ini bakal menggantikan bangunan lama Rusunawa Tambora. ”Menurut rencana, bulan ini kami mulai melakukan sosialisasi,” ucap Trianto.

Dinas perumahan, kata Trianto, mengusulkan kepada gubernur agar membebaskan tarif sewa para penghuni lama Rusunawa Tambora selama beberapa bulan sebelum pindah dari rusunawa lama.

”Kami mengusulkan pembebasan uang sewa itu sebagai pengganti biaya kontrak penghuni lama selama di tempat baru. Setelah rusunawa baru selesai, mereka bisa kembali,” tuturnya. Trianto mengingatkan, apa yang ia sampaikan baru berupa usul.

Langkah relokasi para penghuni lama yang masih memungkinkan tampaknya tinggal langkah tersebut. Kecil kemungkinan para penghuni lama direlokasi ke rusunawa lainnya sebab sejumlah rusunawa yang masih kosong bakal diisi oleh para korban banjir.

”Tetapi sekali lagi, tergantung keputusan gubernur. Kalau beliau menginginkan langkah lain, itu hak beliau. Kami siap,” tutur Trianto.

Pada bagian lain ia menjelaskan, lantai satu dan dua akan digunakan sebagai pasar para penghuni rusunawa.

”Karena gubernur menghendaki ada pasar tematik, pasar tersebut akan menjadi pasar garmen. Kecamatan Tambora selama ini, kan, dikenal sebagai kawasan garmen,” ucap Trianto.(FRO/NDY/MKN/WIN)