Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ternyata sangat serius untuk menguasai 49% saham di PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN). Manajemen KBN sudah 10 kali bertemu dengan Pemprov DKI Jakarta.

Direktur Utama KBN Sattar Tabba mengatakan, saat ini Pemprov DKI sudah mempunyai 26,8% saham di KBN dan berniat menambahnya sampai 49%.

"Sudah sering mereka (Pemprov DKI) datang. Saya baru menjabat kurang lebih 2 bulan sudah ada 10 kali pertemuan dengan Pemda DKI. Mereka serius dan mengatakan KBN ini prospek yang bagus," tutur Sattar saat berbincang dengan detikFinance di Kantor Pusat KBN Cakung Jakarta Timur, Selasa (5/2/2013).

Dikatakan Sattar, Pemprov DKI memang ingin menjadi pemegang mayoritas saham di KBN sehingga bisa mengendalikan keputusan. Namun Sattar menegaskan harus ada prosedur yang dilalui Pemprov DKI Jakarta sebelum menambah kepemilikan saham di KBN.

"Mengenai itu, kita lakukan penilaian atas nilai saham KBN yang dilakukan oleh konsultan PWC. Setelah itu mungkin kita serahkan ke Kementerian dan kita bicara lebih lanjut," tegasnya.

Sattar tidak terlalu keberatan dengan niat Pemprov DKI Jakarta. Ia hanya melihat ini seperti investor yang ingin berinvestasi di KBN.

"Sangat bagus karena ini tahap pengembangan untuk berkembangnya KBN. Dan ini sebagai andil investasi yang akan dilakukan mereka (Pemprov DKI)," cetusnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) mengatakan, tujuan Prmprov DKI menambah kepemilikan saham di KBN adalah untuk memberi pekerjaan masyarakat di kawasan kumuh sekitar KBN yang akan dipindahkan ke Rusun Marunda.

"Kita mau menguasai 49% sahamnya. Kalau lebih dari itu bisa jadi BUMD soalnya, kami sih maunya 70%," kata Ahok.

Saat ini Pemprov DKI baru menguasai 20% lebih saham di KBN. Rencana untuk membeli saham hingga 49% tersebut telah disetujui oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan.

"Pak Menteri BUMN secara lisan sudah oke. Dengan demikian (kalau saham sudah ditingkatkan), kalau direksinya nggak mau nurut maka kita bisa ganti direksinya," ujar Ahok.

Ahok akan segera mengadakan rapat dengan PT KBN (Persero) untuk membicarakan rencana mempekerjakan masyarakat kumuh sekitarnya. KBN diminta memprioritaskan warga sekitar daripada masyarakat luar Jakarta.

"Tentu direksi akan lebih senang menerima orang bekerja yang tinggal di Rusun Marunda. Karena kalau dia tidak menepati perusahaan, kami jamin kami akan usir mereka. Jangan dibalik, bangun kawasan industri pelabuhan yang datang orang-orang luar yang sewa kos. Sementara masyarakat sekitar tetap bangun rumah kumuh. Pak Gubernur (Jokowi) usahakan orang Jakarta yang belum punya kerjaan bisa dapat kerja," tutur Ahok.
[URL="http://finance.detik..com/read/2013/02/05/123630/2161474/4/jokowi-ahok-serius-mau-beli-saham-pt-kbn-untuk-masyarakat-kumuh?f9911013"]narasumber[/URL]