Manuver terbaru PM Turki, Recep Tayyip Erdogan memicu reaksi dari berbagai kalangan. Sekjen NATO, Anders Fogh Rasmussen memandang keanggotaan Turki di NATO dan Dewan Kerjasama Ekonomi Shanghai (SCO) tidak bertentangan sama sekali. Bahkan, Rasmussen menilai Ankara bisa memainkan peran strategis di Asia Tengah dan Timur Tengah dengan keanggotaannya di NATO dan SCO.

Erdogan baru-baru ini menyatakan Ankara akan menarik kembali proposal keanggotaan Turki di Uni Eropa jika negara itu diterima menjadi anggota Dewan Kerjasama Shanghai (SCO).

Sementara itu, berbeda dengan sikap sekjen NATO, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS, Victoria Nuland menilai statemen Erdogan aneh. Bagi Washington, kenggotaan Turki di NATO sekaligus di SCO kontradiktif. Tampaknya, muncul dua arus besar menyikapi rencana Ankara menjadi anggota SCO.

Pasca tumbangnya Uni Soviet sebagai kekuatan blok Timur, Cina dan Rusia mengkhawatirkan ancaman keamanan dan eskalasi separatisme dan ekstrimisme di Asia Tengah yang memicu koalisi baru di kawasan. Untuk meredakan kekhawatiran tersebut, Cina dan Rusia bersama Kyrgystan, Kazakhistan dan Tajikistan membentuk koalisi baru pada tahun 1996. Dan publik dunia pun menilainya sebagai pengganti Pakta Warsawa.

Seiring semakin memudarnya kekhawatiran terhadap masalah keamanan kawasan Asia Tengah, Cina dan Rusia menerima keanggotaan Uzbekistan di SCO pada tahun 2001 dan memfokuskan aktivitasnya di sektor kerjasama ekonomi. Untuk itu sejumlah analis politik menilai keanggotaan Turki di SCO tidak bertentangan dengan kehadirannya di NATO.

Namun sejumlah analis politik memiliki pandangan lain berkaitan dengan kompetisi terselubung antara NATO dan SCO di kawasan Timur Tengah. Tampaknya Ankara berharap dengan proposal keanggotaannya di SCO, dan bukan Uni Eropa, akan memaksa Washington untuk segera menentukan sikapnya terhadap Turki. Ankara menilai sikap Uni Eropa terhadap Turki ambigu dan paradoks.

Uni Eropa memberikan harapan kepada Ankara dengan kompensasi mengatasi masalah Siprus sesuai dengan dikte Uni Eropa. Sikap Uni Eropa yang menjadikan penyelesaian masalah Siprus sebagai prasayarat keanggotaan Turki di organisasi negara-negara Eropa itu terang saja menyulut kemarahan Ankara.

Pemerintah Erdogan memandang kebijakannya yang pro-Barat, terutama AS dalam masalah kawasan seperti krisis Suriah akan memuluskan dukungan terhadap keanggotaan Turki di Uni Eropa.

Manuver Ankara mendekati Rusia dan Cina sebagai bentuk "gertakan halus" bagi AS dan negara-negara Barat lainnya supaya Washington dan sekutunya mendesak Uni Eropa merangkul Turki. Selain itu, Ankara berupaya meningkatkan kerjasama dengan negara-negara kawasan Asia Tengah melalui keanggotaannya di SCO meski itu jelas tidak mudah, dan anggota Dewan Kerjasama Shanghai belum tentu menerima proposal Turki tersebut.(IRIB Indonesia/PH)