PLUIT (( Hamparan Rawa Menjadi Beton ))

Begini Ceritanya tentang Pluit


TEMPO.CO, Jakarta - Sejak dahulu Jakarta dikenal sebagai wilayah yang mempunyai banyak situ atau rawa. Di awal 1960-an, rawa berfungsi untuk menampung air hujan dan limpahan air dari daerah Bogor, Puncak, dan Cianjur sehingga dapat menyelamatkan Jakarta dari banjir besar, sekaligus penyuplai air tanah di sekitarnya.

Rawa umumnya, daerah resapan berada di dataran rendah. Secara geologis, seluruh dataran terdiri dari endapan Pleistocene ±50 m di bawah permukaan tanah, terutama dataran Pluit yang berada di bawah permukaan laut.

Nama Pluit berasal dari kata fluitschip yang artinya kapal (layar) panjang berlunas ramping. Dulu Belanda meletakkan sebuah fluitschip bernama Het Whitte Paert, yang sudah tidak laik laut di pantai sebelah timur muara Kali Angke. Tempat ini dijadikan kubu pertahanan dalam menghadapi serangan pasukan Banten. Kubu ini dikenal dengan nama De Fluit. Sekarang kita mengenalnya sebagai kawasan Pluit.

Kawasan Pluit berada di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Jakarta Utara merupakan tempat bermuaranya 13 sungai dan dua kanal. Pluit berada di dataran rendah di bawah permukaan laut berupa dataran rawa. Daerah ini baru berkembang pada zaman Ali Sadikin memimpin Jakarta. Kini kawasan ini dikenal dengan perumahan mewahnya, yang hanya dapat dibeli oleh orang-orang yang benar-benar kaya. Di antaranya kawasan modern Pluit, Pulo Mas dan Pantai Mutiara.

Di daerah utara, Kelurahan Pluit berbatasan dengan Teluk Jakarta; sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Penjaringan, dan Kelurahan Pejagalan; serta di sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Kapuk Muara dan Kelurahan Penjaringan di sebelah selatan.

Kelurahan Pluit mencakup Pluit, Muara Karang, Pantai Mutiara, Waduk Pluit, Kawasan Pergudangan Pluit, dan Pemukiman Nelayan Muara Angke. Perumahan serta mal mewah seperti Pluit Village (sebelumnya Mega Mall), Emporium Pluit, dan Pluit Junction.

Kelurahan Pluit memiliki penduduk sebanyak 16. 173 KK dengan 19 RW dan 232 RT. Luas wilayah kelurahan 7.79 kilometer persegi.

Daerah hamparan rawa yang direklamasi menjadi hamparan beton. Guna menampung air sementara dari aliran sungai sebelum ke laut dibangun Waduk Pluit dengan luas 80 hektare. Waduk ini juga untuk mencegah banjir. Pembangunan waduk selesai pada tahun 1981.

Perjalanan kawasan Pluit:

1960, kawasan Pluit dinyatakan sebagai kawasan tertutup. Kawasan ini direncanakan sebagai polder Pluit dan pekerjaan pengerukan kali melalui Keputusan Peperda Jakarta Raya dan Sekitarnya No 387/ Tahun 1960. Namun, di bawah Otorita Pluit, ada pengembangan Pluit Baru untuk pengembangan perumahan, industri, dan waduk. Adapun daerah Muara Karang, Teluk Gong dan Muara Angke untuk perumahan dan pembangkit listrik, serta kampung nelayan.

1971 - Proyek Pluit terus dilanjutkan dengan perluasan wilayah hingga ke Jelambar dan Pejagalan.

1976 - kawasan Pluit menjadi permukiman moderen dengan tempat rekreasi dan lokasi perindustrian

1981 - selesai pembangunan Waduk Pluit. Terjadi banjir besar di Pluit

1985, 1996, 2002, 2007, 2013 - Banjir besar melanda Pluit

Tercatat penurunan tanah hingga 4.1 meter di satu titik antara Pluit dan Muara Baru dari 1974-2010 sehingga tak heran jika Pluit selalu menjadi langgan banjir besar yang susah surut, baik saat air laut pasang maupun surut.


Spoiler for sumber:

Ironis! Dari 1.134 Ha, Lahan Mangrove Jakarta Hanya Tersisa 45 Ha

waw, berarti PLUIT mulai diijinkan utk berkembang sejak jaman Ali Sadikin ya ??
ada yang tau masterplan daerah utara yang sebenarnya ??
agan difungsikan untuk apa, wilayah2 mana yang boleh dibangun dan tidak ...

makasih atas info kaskuser...

DISKUSI CERDAS DAN BERMARTABAT !!!

Ironis! Dari 1.134 Ha, Lahan Mangrove Jakarta Hanya Tersisa 45 Ha



JAKARTA, KOMPAS.com - Data Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi DKI Jakarta menunjukkan hingga tahun 1960 luas lahan hutan mangrove di pesisir utara Jakarta seluas 1.134 hektare (Ha). Sayangnya, pada tahun 2003, luas kawasan yang sama telah menyusut drastis menjadi hanya 233 Ha.

"Ironisnya, fakta terakhir, data tahun 2008 menyebutkan hanya 45 Ha lahan mangrove yang tersisa," kata Selamet Daroyni, Manajer Pendidikan dan Penggalangan Dukungan Publik, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) dalam diskusi di Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (3/9/2012).

Ia menguraikan, praktis sebagian besar kawasan mangrove telah beralih fungsi. Lahan yang tersisa terbatas pada dua kawasan, yaitu Suaka Margasatwa Muara Angke seluas 15 Ha dan Green Belt Hutan Lindung seluas 30 Ha.

"Sisanya telah dialihfungsikan sebagai kawasan perumahan, lapangan golf, kondominium dan fasilitas lainnya," kata Selamet yang juga adalah Direktur Institut Indonesia Hijau.


Ia mengulas, apa yang dilakukan Pemprov DKI sebenarnya bertolak belakang dengan proyek perlindungan kawasan pesisir, yaitu Jakarta Coastal Defense Strategy (JCDS). Pasalnya, kehadiran hutan mangrove justru merupakan pelindung alami terhadap ancaman abrasi dan rob yang melanda Pantura Jakarta. Selain itu, kawasan mangrove juga menjadi ekosistem suaka margasatwa.

"Jadi, terasa aneh jika Gubernur justru mengizinkan pengalihfungsian, sementara itu proyek JCDS justru menguntungkan pihak pengusaha yang mengeksploitasi kawasan pesisir. Ini merupakan antitesis terhadap programnya sendiri," tandas Selamet.

Ia menjelaskan, sesuai dengan RUTR 1985-2005 dan masterplan, kawasan tersebut menjadi hutan lindung dan hutan wisata, sekaligus penyangga alami yang mencegah banjir di bandara Soekarno Hatta. Yang terjadi kemudian, kawasan pelindung telah terkikis hingga tinggal menyisakan dua titik, di Muara Angke dan Kapuk.

"Yang lainnya sudah dibersihkan akibat proyek pembangunan yang tak jelas arah dan boros ruang," lanjut Selamet.

Rentetan kebijakan alih fungsi lahan dan peruntukan lahan pesisir untuk kegiatan industri dan properti tersebut telah berdampak terhadap menurunnya daya dukung lingkungan, khususnya ekosistem. Kondisi ini kemudian memicu bencana ekologis yang lebih masif.

Banjir akibat curah hujan tinggi maupun banjir rob sering terjadi di kawasan utara Jakarta. Putusnya jaringan jalan Tol Sedyatmo beberapa tahun lalu, disebut Selamet, sebagai imbas dari pembabatan lahan mangrove di sekitarnya.
Editor :
Aloysius Gonsaga Angi Ebo

sumber : http://sains.kompas.com/read/2012/09....Tersisa.45.Ha

turun 4,1 meter? bangunan diatasnya apa ga ikut miring miring..
kan ga merata penurunannya..
Kalo Mau Bebas Banjir di Jakarta... Pilih Agung Podomoro Group gan... :

daerah resapan air seharusnya tidak boleh dijadikan perumahan, kalau tetap dipaksakan yah jadinya selalu menjadi lokasi bencana banjir.
baru tau gan......masalahnya siapa tuh yg beri ijin untuk pembangunan disitu.....infonya dong TS

edit ya gan.. pindah ke atas

Quote:Original Posted By lamda13
baru tau gan......masalahnya siapa tuh yg beri ijin untuk pembangunan disitu.....infonya dong TS


yang netral gan, mestinya ditambah lagi kalimat "SIAPA YANG NYOGOK"
siapa yang memaksa daerah tsb untuk dialihfungsikan
lihatlah suatu masalah dari 2 sisi, ada AKSI dan REAKSI sehingga kita bs melihat suatu masalah secara utuh
Berarti cikal bakal masalah mulai ada periode 1976-1981 ketika terjadi perubahan menjadi perumahan Dan kawasan industri. Dampaknya dr pembangunan rumah Dan industri langsung ke kelihatan, banjir pluit pertama!
susah sdh kalau keadaanya begini
Quote:Original Posted By qusambut
susah sdh kalau keadaanya begini


ga ada yang susah kalau kita mau bekerja...
ga ada yang susah kalau kita mau MERUNUT kembali ke belakang...
ada yang bisa bikin kronologi nya sejak gubernur Ali Sadikin, berkurangnya hutan mangrove pertahunnya (dibawah Gubernur siapa?)

jadi ketahuan, Gubernur siapa sech yg ngacak-ngacak hutan lindung?

buat netral siapa pula bos kontraktor/perusahaan yg dapat ijin tanahnya?

kalau perlu siapa Kepala Badan Pertanahan waktu itu??

jadi komplit buat pelajaran anak cucu 500 tahun kedepan...
tulisan macam gitu tendensius
padahal daerah jakarta lain juga sama
misalnya jalan2 yang masih pake nama rawa,
dan nama nama pohon

Nyatanya,sekalipun gedung" besar,perumahan" elite dibangun diatas lahan yg tidak seharusnya Ъќ membuat surut para penghuni "JAKARTA" utk bertempat tinggal disana...
Jakarta tetap padat spt biasanya...
Lahan" kosong yg ada dikawasan jakarta akan tetap di incar developer,karna apa ??
1 jawaban = Kebutuhan.
Solusi ??
Mengembalikan fungsi lahan ??
Akan menemukan perlawanan yg sulit...
Semoga kebijakan yg diambil Gub terpilih merupakan jalan terbaik utk semua,
Jika yg miskin terpaksa dilengserkan karna status liarnya,semoga bisa berbesar hati...
Utk si kaya,memang sulit dan harusnya juga sulit,karena memang nyatanya mereka SAH bertempat tinggal disana.
mantap nih gan
naga2nya menjadi hot trit
yg sudah terjadi yah terjadi, diributkan sekarang bisa apalagi ?
ooooooooooh pantes banjir.... banjir duit dan air
Sepertinya entah media atau kelompok tertentu yg menemukan setitik celah utk mulai menilai buruk pasangan Gub jakarta ini yg diperburuk dgn situasi dimana wagub hendak merelokasikan 17rb KK sbg solusi yg seolah" untuk menutupi banjir di rumah kediamannya...
Kalau mau menelisik,berapa jumlah penduduk jkt dr tahun ke tahun ??
Awal" banyak tempat dijakarta yg merupakan Rawa,kemudian beralih fungsi menjadi Perumahan lantaran apa kalau bukan kebutuhan ??
Jika warga yg menjadi warga jkt memiliki kontribusi bagi jakarta,lalu kenapa dipermasalahkan ??
Mereka benar menempati suatu tempat yg memiliki izin lengkap kok...
Mereka mampu membeli rumah disana,bayar PBB dan tetek bengek jkt kok...itupun sudah merupakan kontribusi bagi jakarta bukan ??
Nah,bagaimana dgn warga pinggiran waduk ??
Yg membiayai pembuangan sampah hanya kisaran 25rb-50rb perbulan saja enggan ??
Layakkah mereka tinggal disini ??
Waduk normal seharusnya kedalaman sampai berapa meter,kini hanya tinggal 2m ??? Apa masih waduk namanya ???
Kalau memang ingin mengembalikan fungsi pluit menjadi rawa,kosongkan saja jakarta...
Beres toh...
Kembalikan jumlah masy nya kejumlah sebelum ada perumahan...
Quote:Original Posted By best4ever
Nyatanya,sekalipun gedung" besar,perumahan" elite dibangun diatas lahan yg tidak seharusnya Ъќ membuat surut para penghuni "JAKARTA" utk bertempat tinggal disana...
Jakarta tetap padat spt biasanya...
Lahan" kosong yg ada dikawasan jakarta akan tetap di incar developer,karna apa ??
1 jawaban = Kebutuhan.
Solusi ??
Mengembalikan fungsi lahan ??
Akan menemukan perlawanan yg sulit...
Semoga kebijakan yg diambil Gub terpilih merupakan jalan terbaik utk semua,
Jika yg miskin terpaksa dilengserkan karna status liarnya,semoga bisa berbesar hati...
Utk si kaya,memang sulit dan harusnya juga sulit,karena memang nyatanya mereka SAH bertempat tinggal disana.


ada caranya, ga boleh ada imb buat rumah, cuma imb bikin apartemen
jakarta lenggang, banjir juga ga kena
Quote:Original Posted By Jatafest

yang netral gan, mestinya ditambah lagi kalimat "SIAPA YANG NYOGOK"
siapa yang memaksa daerah tsb untuk dialihfungsikan
lihatlah suatu masalah dari 2 sisi, ada AKSI dan REAKSI sehingga kita bs melihat suatu masalah secara utuh

setuju masbro
telalu lama didebatkan siapa yang memberikan izin untuk membangun lebih baik dan cepat siapa yang membantu, membayar izin itu.


kalau udah terjadi mau gmana lagi..