Jadi memang solusinya, Ibukota Indonesia pindah ya...



[JAKARTA] Pemerintah mengutamakan pembenahan Kota Jakarta untuk mencegah terjadinya banjir yang secara rutin terjadi daripada pemindahan ibu kota.

Juru bicara Presiden Julian Aldrin Pasha di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Senin (21/1), mengatakan, hingga saat ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendorong adanya upaya pembenahan di Jakarta, termasuk mengajak masyarakat untuk berperan aktif, minimal mampu menjaga lingkungan tetap bersih, sehingga saluran-saluran air dapat berfungsi secara optimal.

"Ini (banjir, Red) harus diantisipasi, jadi kami lebih prioritas agar banjir yang terjadi tahun ini, tidak lagi terulang di masa yang akan datang. Kami butuh dukungan untuk itu dari masyarakat juga. Kedisiplinannya, untuk membuang sampah pada tempatnya, misalnya. Sehingga tidak menambah beban," tutur Julian.

Ia mengatakan saat melakukan rapat koordinasi di sela-sela meninjau lokasi pengungsian korban banjir di daerah Jakarta Timur, Presiden Yudhoyono telah memberikan arahan untuk perbaikan dan pembenahan infrastruktur mencegah terulangnya bencana banjir.

"Pada saat itu Bapak Presiden menginstruksikan dua hal, yaitu pertama bagaimana agar hasil paparan menteri PU ternyata kondisi arus air yang mengalir di kanal banjir barat 'overload', sementara di bagian timur atau KBT itu tidak menampung debit air yang sama sebagaimana yang di barat."

"Oleh karena itu, diperlukan suatu sodetan atau 'floodway' yang bisa untuk aliran air yang semula mengalir ke barat bisa juga dibagi ke arah timur atau KBT ini, itu dikerjakan oleh Kementerian PU sebagai langkah awal, meskipun ini membutuhkan waktu sebagai proses pelaksanaannya tapi akan segera dilakukan tahun ini juga agar nanti beban yang sekarang ditanggung oleh KBB itu bisa juga dibagi ke KBT," ujar Julian.

Yang kedua, menurut Julian, berkaitan dengan revitalisasi dan normalisasi sungai Ciliwung.

"Air yang mengalir di Kali Ciliwung yang akhirnya sampai di Jakarta, itu memang butuh banyak hal yang tentunya semata-mata bukan karena debit air tinggi, memang curah hujan sebagai penentu, tapi ada faktor lain juga yang mengakibatkan terjadinya banjir Jakarta, seperti banyak sampah dan kemudian mengganggu arus air Ciliwung," paparnya.

Ia menambahkan, “ini juga dibutuhkan penanganan komprehensif, khususnya menormalisasikan kali Ciliwung agar kali tersebut bisa berperan dan berfungsi sebagaimana mestinya, dan ini sudah dikoordinasikan dengan pemerintah DKI Jakarta, tentu dengan pihak-pihak terkait lainnya agar bisa benar-benar dioptimalkan." Sehingga dengan beberapa pembenahan itu, Julian menegaskan saat ini pemerintah berkonsentrasi untuk mencegah berulangnya musibah serupa setiap tahunnya atau dalam jangka waktu tertentu.

"Saya bisa pastikan bahwa belum ada suatu pandangan yang dianggap perlu atau mendesak, untuk pemindahan ibukota. Apalagi itu kan harus dilihat secara koprehensif," ucapnya.

Sebelumnya, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, wacana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke lokasi lain sebaiknya tidak menjadi prioritas saat ini, namun yang lebih penting adalah membenahi infrastruktur pencegahan banjir di Jakarta.

"Pendapat saya pribadi solusinya bukan pindah, tapi perbaiki infrastruktur Jakarta," kata Jusuf Kalla usai bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden Jakarta, Jumat (18/1).

Ia mengatakan, perlu biaya yang sangat tinggi bila pemikiran itu diwujudkan karena menyangkut perpindahan ribuan pegawai pemerintah pusat.

"Pindah kantor gampang, pindah orang gimana, misal 200 ribu orang, itu gimana caranya, orangnya butuh 'effort' tidak semudah itu, paling kalau kantor baru bisa bergeser," katanya.

Kalla mengemukakan, yang sangat mendesak diperbaiki adalah bagaimana secepatnya drainase dan pelebaran sungai-sungai di Jakarta bisa segera dilakukan, demikian juga dengan kemacetan dan kekumuhan yang ada saat ini.

"Yang prioritas adalah drainase, sungai perlebar, kekumuhan dan banjirnya diselesaikan, jadi jangan dibalik pikirannya," kata Kalla. [Ant/L-8]

sumber : http://www.suarapembaruan.com/politi...ibu-kota/29360