Federasi Serikat Pekerja (FSP) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memberikan apresiasi dan mendukung langkah Menteri BUMN, Dahlan Iskan, termasuk semua orang, terutama pejabat dan mantan pejabat BUMN yang membuka dan membongkar secara terbuka aib anggota DPR yang terindikasi dan terbuka memeras BUMN.

Ketua Umum FSP BUMN¸ Abdul Latif Algaff, kepada SP, Selasa (6/11), mengatakan, FSP BUMN siap mengawal Menteri BUMN, Dahlan Iskan bisa harus berhadapan dengan anggota DPR "pemeras" di hadapan hukum.

“Kita siap kawal Pak Dahlan atau siapa saja ke Komisi Pemberantasan Korupsi 9KPK) dan pihak berwajib lainnya, terkait hal ini,” tegas Latif, panggilan Abdul Latif Algaff.

Latif menegaskan, FSP BUMN berkomitmen untuk menegakkan good corporate governance dan membasmi korupsi di BUMN, sehingga eksistensi BUMN dapat memberikan kontribusi terbaik kepada negara dan kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka pengelolaan BUMN secara profesional, kata dia, FSP BUMN meminta agar rapat dengan pendapat (RDP) DPR dengan BUMN dihentikan sampai terbukti DPR berlaku profesional dan bebas dari perilaku menyimpang.

“Selama ini, terkesan RDP DPR dengan BUMN lebih merupakan "pintu masuk" intervensi politik dan mengobok BUMN daripada mendorong peningkatan kinerja BUMN.