Wacana pemindahan ibu kota negara kembali muncul. Kali ini rencana itu dilontarkan dari Jakarta, dalam pemaparan visi Indonesia 2033 yang disampaikan Direktur Eksekutif CIRUS Surveyors Group Andrinof A. Chaniago, Selasa (9/12) lalu. Kaltim masih menjadi pilihan untuk dijadikan ibukota negara, selain Kalimantan Tengah (Kalteng).

Dalam paparannya di hadapan sejumlah anggota DPR RI, Andrinof menyebutkan provinsi yang paling strategis dan layak dijadikan ibu kota Indonesia adalah Kaltim atau Kalteng. Ini karena posisi kedua provinsi ini berada di pantai timur Kalimantan dan lokasinya berada di tengah-tengah.

Hasil penelitian Center for Indonesian Regional and Urban Studies (CIRUS) Surveyors Group ini sebenarnya tidak terlalu mengejutkan. Pasalnya, beberapa bulan lalu, wacana ini sempat mencuat dan menjadi isu sentral. Bahkan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kaltim sudah menyusun penelitian rencana pemindahan ibukota negara ini.

Menurut Andrinof, kebutuhan memindahkan ibu kota negara sudah sangat mendesak. Sebab, diprediksi Jakarta mengalami kemacetan total pada 2014. Belakangan, kata Andrinof, prediksi itu malah sudah direvisi menjadi 2011. "Jadi, persiapan pemindahan seharusnya bisa dimulai pada 2010," ujar dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia itu. Gagasan visi Indonesia 2033 dirumuskan bersama Ahmad Erani Yu tika, dosen Universitas Brawijaya yang kini menjadi direktur utama Indef.

Selain itu daya dukung lingkungan dan sumber daya air di Jawa sudah sangat memprihatinkan. Tidak berimbang dengan kebutuhan 59 persen penduduk Indonesia yang bermukim di atasnya. Sementara itu, program transmigrasi dan program percepatan pembangunan daerah tertinggal terbukti tidak berjalan efektif untuk memeratakan penduduk ke luar Jawa.

Menurut Andrinof, pembangunan ibu kota negara yang baru membutuhkan Rp 5 triliun untuk masa pembangunan empat tahun. Jadi, per tahun bisa dianggarkan Rp 1,25 triliun. "Angka itu tidak ada artinya dibanding potential cost yang hilang akibat kemacetan di Jakarta yang mencapai Rp 43 triliun per tahun," tegasnya.

Wacana pemindahan ibu kota ini sebenarnya juga sempat muncul pada era Orba. Tapi, lokasi yang ditawarkan masih di sekitar Jakarta. Beberapa alternatif yang pernah disodorkan, antara lain, Jonggol, Bogor; Serang bagian selatan; Bogor Selatan; dan Subang, Jabar

Wacana ini pun direspons Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kaltim Heru Cahyono. Apalagi kata dia, posisi Kaltim memang sangat strategis karena yang tepat berada di pantai timur Kalimantan. Kaltim juga didukung kekayaan sumber daya alam (SDA) yang melimpah. "Kami (Kadin, Red.) juga akan menyiapkan tim kajian untuk menindaklanjuti hasil penelitian ini," kata Heru yang menangani bidang Prasarana, Permukiman dan Tanah ini.

Heru mengatakan, ada dua kota yang bisa dijadikan pertimbangan untuk dijadikan lokasi ibu kota, yakni Samarinda dan Balikpapan. Di Balikpapan misalnya, telah didukung, Bandara Sepinggan Balikpapan yang sudah melayani penerbangan internasional.

"Faktor lainnya yang bisa dijadikan pertimbangan utama adalah faktor keamanan. Terbukti, Kaltim yang pertama kali melaksanakan pilgub (pemilihan gubernur, Red.) dua putaran, mampu menggelar dengan aman. Padahal pilgub dua putaran ini, sangat rawan timbulnya gejolak," sebutnya.

Karena itulah, Heru menilai, Kaltim memang layak dijadikan ibu kota negara. Apalagi, dari penelitian tersebut, yang dipindahkan hanyalah pusat pemerintahan, bukan pusat bisnis. "Yang kita perlukan dan siapkan hanyalah lahan yang bisa dijadikan pembangunan pusat pemerintahan," sebutnya. (gs/pri/jpnn)