TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak ingin bencana banjir yang sedang dialami beberapa wilayah di DKI Jakarta menjadi ajang kampanye atau promosi. Ia tidak mengizinkan partai politik atau perusahaan tertentu mendirikan posko siaga banjir di lokasi korban banjir.

“Kebijakan Pak Gubernur melarang ada posko partai atau perusahaan di lokasi banjir. Arahan beliau, kalau mau menyumbang, langsung ke kelurahan saja biar satu pintu,“ ujar Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana DKI Jakarta, Arfan Arkilie, kepada Tempo, Ahad, 25 November 2012.

Menurut Arfan, Joko Widodo melakukan kebijakan ini sejak pihaknya melakukan paparan kepada Gubernur DKI Jakarta, 6 November 2012 lalu. “Kata Pak Gubernur, ini bukan ajang kampanye atau promosi, tapi buat kemanusiaan,“ katanya. “Enggak boleh lagi ada bendera partai atau logo perusahaan di lokasi banjir.”

Sejak beberapa wilayah di DKI Jakarta terendam banjir, Joko Widodo kerap mengunjungi lokasi-lokasi yang terkena imbas. Dalam minggu ini, misalnya, ia mengunjungi korban banjir di Kompleks IKPN Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Jokowi juga mengunjungi lokasi tanggul jebol di Kampung Makassar, Halim Perdanakusuma, dan Kedoya. Ia memberikan bantuan berupa beras dan uang tunai.

Untuk mengatasi banjir, Jokowi melakukan beberapa program. Di antaranya, normalisasi beberapa kali besar dan bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane.


Sumber
===============================================
kalo yg ini gmn pak??


Munafik banget nih orang
kalo mau ngelarang-larang semua